Anggota DPR : kualitas alat kesehatan perlu ditingkatkan


Jakarta (ANTARA News) – Ketua Komisi IX DPR-RI Dede Yusuf mengatakan kualitas alat kesehatan produksi dalam negeri perlu ditingkatkan dan dimanfaatkan mengingat program Jaminan Kesehatan Nasional semakin memperluas akses layanan kesehatan masyarakat.

“Dengan banyaknya jumlah peserta JKN, jumlah SDM, alat kesehatan, dan fasilitas menjadi perlu pula ditingkatkan,” kata Dede dalam pembukaan Pameran Pembangunan Kesehatan dan Produksi Alat Kesehatan Dalam Negeri di Jakarta, Jumat.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat tersebut berpendapat pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan obat merupakan prioritas utama, namun saat ini produk masih 90 persen impor sehingga program JKN justru menyubsidi produk impor.

“Impor dilakukan ketika stok tidak mampu memenuhi permintaan nasional. Kalau permintaan besar, seharusnya bisa menciptakan stok sendiri dalam negeri. Menurut saya 70 persen impor dan 30 persen dalam negeri itu sudah bagus,” kata Dede.

Dengan dukungan pemerintah dan DPR, upaya pengembangan alat kesehatan dan obat produksi dalam negeri perlu diprioritaskan sejalan dengan anggaran pemerintah untuk kesehatan yang mencapai 5 persen dari APBN dalam dua tahun terakhir.

Dede berharap pemerintah meningkatkan akses dan mutu alat kesehatan sekaligus mengembangkan kemampuan memfasilitasi alat kesehatan layak untuk masyarakat.

Dampaknya antara lain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap alat kesehatan produksi dalam negeri.

Pemerintah telah merumuskan dua hal sebagai terobosan di sektor kesehatan, yaitu Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang termasuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi IX dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 sebagai upaya mempertahankan perlindungan produk farmasi melalui pengaturan persyaratan di bidang penanaman modal.

“Selain pemerintah, hal ini tergantung pula pada komitmen asosiasi-asosiasi rumah sakit,” ucap Dede.

Editor: Aditia Maruli

Menurut salah satu Dosen MRS FKM Unhas Ibu Nur Arifah S.KM MA mengenai isu ini beliau berpendapat “tidak ada pilihan untuk tidak meningkatkanya, pasti ditingkatkan. Tetapi bagaimana proses cara peningkatannya? saya kira sudah diatur diinstruksi presiden no. 6 tahun 2016 tentang percepatan industry farmasi dan tentang perpres tahun 2016. Kemudian kalau untuk alat, harus dilihat dulu dari segi kemampuan memproduksinya. Dan alat ini harus di uji dulu dan dipastikan dulu bisa atau tidaknya, karena kita harus menciptakan alat yang berstandar internasional. Karena jika kita tidak melakukan itu, kita tidak punya pilihan untuk mengimport alat kesehatan tersebut. Kalau mengena iobat, saya kira kita harus menyambut positif upaya pemerintah mengsave efiseinkan produksi obat di Indonesia. Artinya kita berharap kedepan untuk tidak tergantung dari import untuk obat. Tetapi dengan catatan bahwa bahan baku obat tidak diimport, karena biladi import akan sama saja harganya mahal. Belum lagi kita bicarakan tentang investasi terhadap alat pembuatan obatnya. Saya kira tetap harus dilakukan analisis tentang apakah kita sudah mampu melakukan itu? seberapa persen kemampuan kita?.”

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

RS Wahidin Tahan Jenazah Karena Keluarganya Tak Mampu Bayar Pengobatan


Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar menahan jenazah Haeriah, bocah tiga tahun yang meninggal, Rabu (19/10/2016). Alasannya, keluarga Haeriah, belum membayar biaya pengobatan.
Peristiwa ini dilaporkan Anggota Koalisi Perempuan Indonesia, Lita, kepada Rakyatku.com. Lita menjelaskan, awalnya pihak rumah sakit meminta STNK sebagai jaminan. “Nanti jenazahnya bisa keluar setelah kami datang ke RS dan melakukan negosiasi dengan pihak rumah sakit. Itupun dijaminkan dengan STNK motor,” ungkap Lita. Setelah perdebatan panjang, pihak keluarga hanya bisa menitipkan KTP sebagai jaminan.

Lita menyebut, Haeriah merupakan penderita muntaber. Haeriah masuk ke RS Wahidin subuh tadi sekira pukul 4. Haeriah selanjutnya dirawat dan meninggal pukul 12:40 siang tadi. “Keluarganya kemudian dimintai membayar Rp5,4 juta. Karena tidak mampu, akhirnya jenazahnya ditahan,” terang Lita lagi.

Lita menyebut, saat ini pihaknya belum mengetahui obat apa yang akan dibayar hingga seharga Rp5,4 juta tersebut. Pasalnya pihak rumah sakit belum mengeluarkan daftar nama-nama obatnya. “Nanti hari jumat ke sana lagi karena belum keluar nama-nama obatnya,” ungkapnya ‎Lita menyebut, orang tua Haeriah tinggal di Palangga, Kabupaten Gowa dan bekerja di JNE Goro. Hanya saja Lita mengaku lupa dengan nama orang tua korban. Sementara itu Direktur RS Wahidin, Prof Khalid, tidak mengangkat teleponnya saat berusaha dikonfirmasi.

Sumber : http://news.rakyatku.com

Salah satu dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, lebih tepatnya dosen jurusan Manajemen Rumah Sakit, yaitu ibu Nur Arifah SKM, MA berpendapat bahwa:

jika beliau tidak mengangkat teleponnya berarti kita harus datangi jika ingin tahu kebenarannya, karena jika seseorang tidak mengangkat teleponnya bisa jadi bukan karena beliau tahu kita yang telepon. Contohnya begini “saya mempunyai masalah  pada seseorang, dia tidak mengangkat telepon, saya berasumsi bahwa dia tidak mengangkat telepon jika dia tahu saya tetapi ketika saya menelponnya dan dia tidak mengangkat telepon itu belum tentu karena dia tahu bahwa itu saya sehingga sebaiknya menurut saya masih harus ditempuh beberapa langkah”. Jika ditelepon tidak boleh atau tidak bisa, berarti harus datang dan tidak harus direktur karena mungkin saja ada prosedur dari RS Wahidin yang mengharuskan bahwa jika sesorang ingin mengajukan komplain harus lewat humasnya dulu atau barangkali ada divisi komplainnya dulu, itu yang harus dipahami oleh yang mau melakukan komplain.

Kasus ini harus dicari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Apakah benar terjadi atau tidak. Harus dipahami terlebih dahulu apakah ada SPO di RS Wahidin yang mangatur bahwa jika seorang pasien meninggal lalu kemudian biaya pelayanan kesehatannya belum diselesaikan, apa yang harus dilakukan oleh pihak RS. Kalau RS memiliki SPO bahwa jenazahnya ditahan maka pihak yang menahan didalam RS Wahidin sebenarnya sudah melakukan SPOnya. Terlepas bahwa SPO itu tidak sesuai dengan etika, moral dan seterusnya atau aspek kemanusiaannya. Tapi saya tidak yakin bahwa RS Wahidin akan melakukan itu, jadi harus diperjelas sekarang apakah betul RS Wahidin melakukan itu karena satu RS Wahidin adalah RS yang regional dan tidak mungkin melakukan sesuatu yang gegabah yang memungkinkan reputasinya turun. Jadi seharusnya  kita harus lihat dulu masalahnya makanya saya tidak yakin RS Wahidin melakukannya karena biaya pelayanan kesehatan itu bisa tetap ditagihkan meskipun jenazah bayinya sudah dimakamkan karena kan sudah jelas ada alamatnya, kontak personal si anak, orang tuanya jelas. Mengenai STNK yang harus jadi jaminan saya mengasumsikan kejadiannya begini, anaknya meninggal, ketika anaknya meninggal perawat atau bagian keuangan mempertanyakan mana biaya-biayanya, bagaimana penjaminannya, pihak RS kan tidak meminta uang cuman jaminan STNK hanya jaminan tanda pengenal saja supaya jelas kepada siapa akan ditagihkan biayanya bukan berarti ditahan anaknya. Disini juga harus dilihat niat keluarga jenazah apakah ada niat baik untuk membayar atau tidak karena kalau dia ada niat baik STNK tidak susah untuk diberikan, kecuali dia ingin mempermasalahkan.

 

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Gundah Hati Pasien lantaran Rumah Sakit Ditutup Ahok


Reporter: Prima Gumilang, CNN Indonesia

Sabtu, 10/09/2016 14:37

Jakarta, CNN Indonesia — Setia Maryuni tampak cemas saat keluar dari pintu RS Menteng Mitra Afia (MMA). Dia terkejut mendengar kabar rumah sakit itu berhenti menerima pasien.

Ibu rumah tangga yang datang seorang diri ke RS MMA itu lantas mondar-mandir mencari informasi. Petugas keamanan segera menghampiri, berusaha menjelaskan kondisi rumah sakit tempatnya bekerja.

Setia diarahkan ke meja satpam. Di dinding samping meja itu, terlihat tempelan lembaran-lembaran pengumuman.“Berdasarkan surat dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3894/-1.779.3 tanggal 5 September 2016, maka dengan ini kami memohon maaf tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan (poliklinik) kepada pasien RSU Menteng Mitra Afia.

Lembaran lainnya berbunyi, “Kami mohon doa dari anda semua agar Rumah Sakit Menteng Mitra Afia dapat beroperasi melayani anda kembali seperti semula.”Pengumuman tersebut dibubuhi tanda tangan dari manajemen rumah sakit, lengkap dengan stempel. Sore itu, Kamis (8/9), Setia sesungguhnya hendak menjalani diagnostik ultrasonografi sebelum dioperasi ginjal. Ia sudah menunggu giliran operasi sejak setengah tahun lalu.

“Saya mau rontgen. Saya baru tahu kabar rumah sakit (ditutup) hari ini. Kalau begini, ke mana saya operasi?” ujarnya, gelisah. Saat bertanya kepada karyawan yang bertugas di dalam RS, Setia tak mendapat jawaban memuaskan. Menurutnya, petugas RS MMA pun kebingungan.

Setia pun membaca lebih rinci berbagai pengumuman yang ditempel di dinding. Di situ dituliskan informasi bahwa pelayanan RS MMA dialihkan sementara ke tiga rumah sakit, yaitu RS M Ridwan Rais, RS MH Thamrin, dan RS PGI Cikini. api ia masih bingung.“Kalau dialihkan ke tiga rumah sakit itu, rujukannya bagaimana? Masih berlaku atau enggak rujukan di sini? Karena ini belum habis masa tenggangnya,” kata warga Manggarai, Jakarta Selatan itu.

Setia adalah pasien BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan yang ia terima seminggu sekali. Setiap Kamis, dia datang ke RS MMA untuk memeriksakan diri menjelang operasi.

Kini menyusul penutupan RS MMA oleh Pemprov DKI Jakarta pimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit itu pun ikut ditutup sampai batas waktu yang tak ditentukan. Setia pun pulang lantaran tak mendapat kepastian.

RS Menteng Mitra Afia terletak di tengah permukiman warga. Rumah sakit itu beralamat di Jalan Kali Pasir, Menteng, Jakarta Pusat –lima kilometer dari Istana Negara.

Petang menjelang. Setelah Setia pulang, giliran pasien lain datang. Maryono Taslim, seorang pria 66 tahun, mengantar cucunya yang beranjak dewasa, Adi Lesmana. Pemuda 21 tahun akan menjalani operasi mata. Dia telah menunggu antrean sejak lima bulan lalu, Maret. Sebelum ini, Adi telah melakukan deretan pemeriksaan mata. Ini operasi penting bagi Adi. Nahas, pada hari H operasi, RS MMA telah ditutup. Maryono langsung risau. Ia heran kenapa RS MMA ditutup. Sang kakek merasa tak pernah menemui persoalan selama berobat di rumah sakit itu.

Maryono yang tinggal di Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, selama ini justru terbantu karena selalu bisa berobat gratis di RS MMA.“Nyaman berobat di sini, enggak bayar. Cuma diminta tanda tangan,” kata Maryono.

Adi sang cucu tak pernah dipungut biaya karena menggunakan Kartu Jakarta Sehat. RS MMA menjadi rujukan puskesmas di wilayah tempat tinggal Maryono.

Kabar soal penutupan RS MMA sesungguhnya telah didengar Maryono dan Adi dari pemberitaan selintas di televisi. Kabar yang ternyata benar itu membuat mereka mencari informasi lebih detail. Sayang, rumah sakit rujukan pengganti MMA belum mereka peroleh. “Kalau begini, kami bingung mau dirujuk ke mana,” kata Maryono.

“Ada masalah apa, kami juga kurang tahu karena selama ini enggak ada masalah bagi kami,” imbuhnya. Tiga hari sebelumnya, Maryono dan Adi juga datang ke RS MMA. Namun, saat itu mereka belum menyadari bahwa hari itu adalah hari terakhir rumah sakit beroperasi.

Sumber: CNN Indonesia

Menanggapi kasus tersebut, Rini Anggraeni, SKM, M.kes selaku Dosen Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat berpendapat bahwa karena izin operasional sudah dibekukan maka pasien harus dipindahkan segera ke rumah sakit lainnya apalagi dalam rumah sakit tersebut juga ada pasien BPJS. Pemberhentian izin operasional tentunya berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap peraturan yakni karena tidak memenuhi prosedur Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Oleh karena itu pihak rumah sakit hendaknya pihak rumah sakit tidak mengabaikan peringatan untuk segera mengurus izin operasionalnya kembali dengan menyelesaikan masalah-masalahnya terlebih dahulu agar bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sebagaimana tugas dan fungsi rumah sakit yang sesungguhnya. 

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Sejumlah dokter di India ditangkap atas dugaan perdagangan organ


Mumbai (ANTARA News) – Polisi India mengatakan pada Rabu (10/8) mereka telah menangkap seorang kepala rumah sakit kelas atas di Mumbai dan empat dokter yang diduga terlibat dalam perdagangan organ.

Polisi dikabarkan menghentikan operasi transplantasi ginjal di Rumah Sakit L H Hiranandani setelah menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa si donor menikah dengan penerima, dipalsukan.

Mereka mengatakan perempuan yang mendonorkan ginjalnya itu dibayar, menurut kantor berita Press Trust of India.

Organ hanya bisa disumbangkan oleh kerabat dekat atau nonkerabat yang disetujui sebuah komisi khusus di India dan menjual dan membelinya dianggap ilegal.

“Kami sudah meringkus kepala eksekutif Rumah Sakit L H Hiranandani, Sujit Chatterjee, dan empat dokter,” kata juru bicara polisi Mumbai Ashok Dudhe.

Mereka akan ditahan sampai Sabtu, imbuhnya.

Itu bukan kasus pertama yang terjadi– pada Juni, polisi India mengatakan mereka membongkar jaringan donasi organ ilegal di sebuah rumah sakit kelas atas di New Delhi, demikian dikutip dari AFP

Menanggapi isuue tersebut, Rini Anggraeni, SKM., M.Kes yang merupakan salah satu dosen MRS FKM UH menyatakan pendapatnya. “saya tidak setuju dengan kejadian ini, karena ini merupakan sesuatu yang ilegal. Memperjual belikan organ ada aturannya dalam pemanfaatan organ manusia yang sudah meninggal maupun yang masih hidup.” tuturnya
 
 
“Harus ada semacam MOU resmi yang diketahui oleh pihak-pihak terkait, dimana didalamnya terdapat perlindungan konsumen.” Lanjut Rini saat diwawancarai mengenai issue tersebut. 

 

Categories: Kesehatan, Rumah Sakit | Tinggalkan komentar

14 rumah sakit pengguna vaksin palsu dan bidan yang terindikasi


Jakarta – Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyampaikan nama 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi IX, Dede Yusuf ini juga dihadiri oleh empat lembaga terkait lainnya dengan peredaran vaksin palsu yakni, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bareskrim Polri,
Biofarma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

Menurut Nila F Moeloek, nama dan lokasi 14 rumah sakit atau fasilitas dan pelayanan kesehatan (fasyankes) tersebut datanya sudah dikoordinasikan dengan data di Bareskrim Polri.

14 fasyankes tersebut adalah,

1. RS Dr Sander, Cikarang, Bekasi.

2. RS Bhakti Husada, Terminal Cikarang, Bekasi.

3. RS Sentral Medika, Jalan Industri Pasir Gombong.

4. RSIA Puspa Husada.

5. RS Karya Medika, Tambun

6. RS Kartika Husada, Setu, Bekasi

7. RS Sayang Bunda, Pondok Ungu, Bekasi

8. RS Multazam, Bekasi

9. Permata, Bekasi

10. RSIA Gizar, Villa Mutiara Cikarang, Bekasi.

11. RS Harapan Bunda, Kramat Jati, Jakarta Timur.

12. RS Elisabeth, Narogong, Bekasi.

13. RS Hosana, Lippo Cikarang, Bekasi.

14. RS Hosana, Jalan Pramuka, Bekasi.

Sementara itu, 8 bidan yang terindikasi menggunakan vaksin palsu antara lain Bidan Lia (Cikarang), Bidan Lilik (Perum Graha Melati Tambun), Bidan Klinik Tabina (Perum Sukaraya, Sukatani Cikarang), Bidan Iis (Perum Seroja Bekasi), Klinik Dafa DR (Baginda Cikarang).

Selanjutnya, Bidan Mega (Puri Cikarang Makmur Sukaresmi), Bidan M. Elly Novita (Ciracas, Jakarta Timur), dan Klinik dr Ade Kurniawan (Rawa Belong, Slipi Jakarta Barat). (Sumber: ANTARA News)

Menanggapi issue tersebut, dr. Hasniahsyah M.Kes menyatakan pendapatnya. “Seharusnya itu dari pengadaan di rumah sakit. Oknum yang berada di rumah sakit yaitu bagian pengadaan harusnya lebih waspada dalam melihat vaksin. Jangan hanya karena harganya yang murah maka barang tersebut langsung dibeli. Setiap rumah sakit harusnya berhati-hati dan harus lebih teliti ketika ingin membeli, menerima atau mengambil vaksin”, kata dr. Hasniahsyah M.Kes ketika diwawancarai pada tanggal 14 Juni 2016. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, seharusnya rumah sakit sudah dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang baik ataupun buruk dalam memberikan pelayanan. Agar tidak terjadi yang namanya kerusakan, kecacatan atau kecelakaan. Karena tiap apa yang diberikan kepada orang lain pastinya memberikan dampak entah itu baik ataupun buruk.

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Dilintasi Pemudik, RSUD dan Puskesmas di Bekasi Tetap Buka


BEKASI- Jelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan apabila pihaknya akan berusaha maksimal guna mengawal dan memberikan pelayanan bagi masyarakat, khususnya bagi para pemudik yang melintas di wilayahnya. Dalam mewujudkan upaya itu, pria yang merupakan pucuk pimpinan tertinggi di Pemerintah Kota Bekasi ini memastikan pelayanan kesehatan akan tetap beroperasi selama Lebaran. Rumah sakit juga wajib memberikan pelayanan kesehatan selama 24 jam.

“Untuk layanan kesehatan ini, kami pastikan seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) buka, khususnya yang dilintasi para pemudik Lebaran nanti,” kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Kamis (23/6/2016).

Rahmat mengungkapkan, dirinya meminta dua pusat layanan kesehatan itu agar tidak menolak pasien miskin dan memberikan sebaik-baiknya. Jadi, masyarakat bisa merasakan manfaat pelayanan tersebut. “Nantinya, RSUD maupun puskesmas juga bisa menangani dan memberikan penanganan khusus kepada pemudik, yang mungkin mengalami kecelakaan lalu lintas saat melintasi wilayah Bekasi,” tutur Rahmat.

Ia menyatakan, hanya beberapa puskesmas yang buka selama 24 jam, seperti Puskesmas Bantar Gebang, Puskesmas Pondok Gede, dan Puskesmas Karangkitri di Bekasi Timur. “Tiga puskesmas ini merupakan lintasan yang dilalui pemudik menuju Pantai Utara (Pantura). Jadi, kami rasa perlu tetap membuka pelayanan guna mengantisipasi pelayanan terhadap kecelakaan atau pelayanan kesehatan lain bisa langsung ditangani,” paparnya.

Rahmat menjelaskan, nantinya jumlah petugas yang bertugas akan disiapkan sesuai kebutuhan di setiap puskesmas. Rahmat menuturkan, IGD RSUD dan rawat inap harus buka selama 24 jam. Sementara itu, teknisnya nanti diatur Direktur RSUD untuk dokter jaganya, sekaligus menjalin komunikasi dengan RS swasta. “Yang jelas para dokter akan tetap bekerja seperti hari biasa demi pelayanan kesehatan di Kota Bekasi tetap berjalan seperti biasanya. Mungkin hanya porsinya tidak seperti biasa,” tuturnya. (Sumber: Okezone.com)

Menanggapi issue tersebut, dr. Arny Palasa menyatakan pendapatnya. “Saya setuju bila UGD rumah sakit dan puskesmas itu buka selama 24 jam. Apalagi ketika musim mudik, begitu banyak kasus kecelakaan lalu lintas (KLL). Yang penting, dokter di rumah sakit itu diberi shift agar tidak kelelahan karena jaga selama 24 jam penuh” tuturnya.

“Kalau soal pelayanan gratis, jangan sampai menolak pasien yang tidak mampu. Kalau dokter itu siap, maka layani saja. Soal administrasi, itu adalah urusan rumah sakit. Meskipun kami ingin menangani pasien, namun apabila tidak ada obat-obatan yang dapat digunakan maka hal itu juga percuma saja. Jadi kalau menyangkut mengenai pelayanan gratis, sebaiknya pemerintah mengkoordinasikan hal ini kepada pihak rumah sakit. Hal ini dikarenakan, dokter hanya memberi pelayanan yang berupa medis saja.” Lanjut dr. Arny Palasa saat diwawancarai mengenai issue tersebut.

Beliau pun melanjutkan kembali bahwa jika musim lebaran nanti, akan banyak tenaga kesehatan yang tentunya ingin mudik atau liburan juga ke rumah keluarganya masing-masing. Akan tetapi, tentu akan ada yang diberi tugas untuk menjaga atau stand by di rumah sakit selama hari-hari itu. Ia pun menyarankan juga bahwa bisa juga selama musim lebaran nanti, mungkin baiknya yang menjaga saat itu adalah yang non muslim. Namun bilamana dalam rumah sakit atau puskesmas tersebut tidak ada yang non muslim maka tentunya tetap akan ada yang ditugaskan menjaga dan tidak akan mungkin dibiarkan unit pelayanan kesehatan itu kosong tanpa ada tenaga medis.

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

PENUNGGAK PREMI BPJS DIDENDA 2,5 PERSEN


Kupang, NTT (ANTARA News.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 April 2016 telah mengenakan denda 2,5 persen bagi penunggak premi yang menjalani rawat inap di rumah sakit dalam berbagai daerah di Tanah Air.

 “Denda sebesar 2,5 persen tersebut berasal dari total biaya perawatan, dikenakan dalam kurun waktu 45 hari sejak pelunasan biaya rawat inap,” kata Kepala BPJS NTT, Frans Parera, di Kupang, Sabtu.

 Ia mengatakan denda bagi penunggak premi BPJS tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 19/2016 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, yang merupakan revisi kedua dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013.

 Dia mencontohkan jika tidak membayar premi selama tiga bulan untuk paket kelas I sebesar Rp80.000 per bulan, maka biaya perawatan rumah sakit bagi pasien bersangkutan sampai sembuh sebesar Rp50 juta.

 “Karena itu, saat ia melunasi ongkos rawat inap, harus membayar 2,5 persen ditambah Rp50 juta dan ditambah lagi tunggakan tiga bulan tersebut,” kata Pareira menjelaskan.

 Ia mengatakan penerapan denda tersebut, karena BPJS telah berkomitmen untuk memberikan pelayan terbaik bagi peserta terutama ketika harus berhadapan dengan biaya pengobatan penyakit biasa hingga penyakit mematikan.

 Ia menyebut data dari Kementerian Kesehatan, sebanyak Rp13,39 triliun atau 23,9 persen dari dana pelayanan kesehatan selama 2015 dihabiskan untuk membiayai pasien dengan penyakit katastropik, seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke.

 “Penyakit ini mendominasi pelayanan kesehatan yang seharusnya mendorong kesadaran kita bersama untuk melakukan penguatan lebih ke hulu terutama promotif dan preventif,” katanya.

 Menanggapi issue tersebut, salah seorang dokter yakni dr. Yuritsa L.Liong mengemukakan pendapatnya. “Menurut saya pribadi, saya setuju kalau ada biaya tambahan bagi yang nunggak, asal sebelumnya disosialisasikan dengan baik ke semua peserta BPJS”, kata dr. Yuritsa L. Liong ketika diwawancarai pada 13 Juni 2016. Pihak BPJS memang hendaknya bersikap tegas kepada peserta BPJS. Hal ini agar peserta lebih bisa bersikap disiplin. Tindakan pemberian denda ini baik untuk dilakukan karena biasanya banyak peserta yang memang malas atau enggan membayar iuran setelah mendapat pelayanan atau jaminan sosial sehingga iurannya pun menunggak. Oleh karena itu, akan lebih baik kalau sering-sering diadakan sosialisasi tentang BPJS agar masyarakat lebih mengerti bagaimana prosedur BPJS ini dan setelah menjadi anggota maka mereka harus mengerti tentang pentingnya kedisiplinan dalam membayar iuran tepat waktu dan tidak sampai menunggak. Jika menunggak maka tentunya konsekuensi yang harus dihadapi peserta tersebut adalah denda atau berupa pemberhentian pemberian pengobatan atau tidak lagi ditanggung biaya pengobatannya boleh pihak penyelenggara jaminan sosial.

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Yogyakarta Atur Promosi Kesehatan Melalui Tempat Ibadah


“Kegiatan ini awalnya adalah inovasi dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Agar bisa terus berlanjut, maka dibutuhkan dasar hukum yaitu berupa peraturan wali kota yang kini sedang dibahas,”

Yogyakarta (ANTARA News) – Pemerintah Kota Yogyakarta sedang menggodok aturan mengenai pelaksanaan promosi kesehatan melalui tempat ibadah agar inovasi dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta itu bisa terus berlanjut.

“Kegiatan ini awalnya adalah inovasi dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Agar bisa terus berlanjut, maka dibutuhkan dasar hukum yaitu berupa peraturan wali kota yang kini sedang dibahas,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Fita Yulia di Yogyakarta, Minggu.

Kegiatan promosi kesehatan melalui tempat ibadah di Kota Yogyakarta sudah dimulai sejak 2014 dengan memanfaatkan masjid dan musholla di wilayah tersebut. Pada 2014, terdapat 100 masjid dan ditambah menjadi 200 masjid dan musholla pada 2015.

Setiap masjid atau musholla diberi berbagai sarana pendukung seperti “DVD player” dan CD audio yang berisi berbagai tema kesehatan di antaranya, pemberian ASI eksklusif, bahaya merokok, gaya hidup sehat, dan imunisasi.

Setiap tema yang disampaikan telah diolah sedemikian rupa sehingga diharapkan tidak ada pihak-pihak tertentu yang tersinggung dan tidak akan menimbulkan gesekan di masyarakat dan agar tidak membosankan, maka ada lagu-lagu yang disisipkan.

Tema kesehatan akan terus diperbarui sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat bisa semakin lengkap.

“Saat ini, kami pun sedang mengevaluasi pelaksanaan promosi kesehatan yang dilakukan melalui masjid dan musholla. Bagaimana kendala yang dihadapi dan apakah masjid atau musholla tersebut rutin memutar pesan-pesan kesehatan yang kami titipkan,” katanya.

Selain masjid dan musholla, beberapa tempat ibadah untuk agama lain diharapkan bisa membantu program Pemerintah Kota Yogyakarta untuk promosi kesehatan. “Harapannya, cakupan akan semakin luas sehingga tingkat kesehatan masyarakat terus membaik,” katanya.

Penyusunan rancangan peraturan wali kota tentang promosi kesehatan melalui tempat ibadah tersebut dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), takmir masjid, Dewan Masjid Indonesia, dan dari Kantor Kementerian Agama. “Harapannya, peraturan yang nantinya ditetapkan bisa diterima oleh semua pihak dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Menurut pendapat dr.Pipit Safariyani selaku dokter yang bertugas di RS yang ada di Jakrta mengatakan, promosi yang dilakukan di tempat ibadah jangan cuman dilakukan di masjid atau mushallah tapi bisa dilakukan di gereja ataupun tempat ibadah lainnya jadi bisa ke semua lapisan agama, karena salah satu tujuan promosi kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat yang berada di Yogyakarta jadi tidak mengenal strata agama. Kalau sasarannya Cuma dimasjid, otomatis sebagian besar kaum muslim sasarannya dan otomatis yang non muslim mungkin akan segan untuk datang ke masjid.

 

 

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Lagi, Ditemukan Kasus Pasien Meninggal akibat Obat Bius


dd.png

Kasus meninggalnya pasien setelah operasi dengan memakai obat bius kembali terjadi. Setidaknya tiga pasien meninggal di Rumah Sakit Mitra Husada, Pringsewu, Lampung, dan dugaan kasus serupa di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Seperti dimuat dalam Harian Kompas (8/4/16) Ketiga pasien itu meninggal setelah pemakaian obat anestesi Bupivacaine injeksi produksi PT Bernofarm. Tim Kementrian Kesehatan kini menginvestigasi kasus itu.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo, Kamis (7/4), di Jakarta, mengatakan, tiga pasien RS Mitra Husada, Pringsewu, meninggal setelah dioperasi, pada kurun 2-6 April 2016, diduga akibat obat anestesi Bupivacaine injeksi buatan Bernofarm.

Tiga pasien tersebut yakni Supripto (62), pasien operasi tumor kaki; Reyhan Mahardika (16), operasi varikokel, pembesaran pembuluh vena di testis; dan Devi Franita (30), pasien operasi caesar.

“Sejak Rabu (6/4) malam, surat pelarangan sementara pemakaian Bupivacaine injeksi Bernofarm disebar demi mencegah terulangnya kasus yang sama di tempat lain,” ujarnya.

Dari informasi diperoleh, tiga pasien di Pringsewu kejang-kejang. Terkait kasus sama di Mataram, ia belum menerima informasi jelas.

Pelaksana Harian Kepala BPOM Ondri Dwi Sampurno mengatakan, tim investigasi BPOM mengumpulkan data dan informasi terkait kasus itu di Lampung.

Selain mengambil sampel di RS Mitra Husada untuk uji mutu, tim BPOM juga memeriksa sampel obat anestesi tersebut di sarana produksi dan distribusi, yakni pabrik, pedagang besar farmasi, dan apotek.

“Kami akan uji isi obat anestesinya. Kami juga menginvestigasi apakah Bupivacaine dari Bernofarm jadi penyebabnya karena di lokasi juga ditemukan obat anestesi Bupivacaine produk lain,” ujarnya.

Kasus serupa sebelumnya juga terjadi di Rumah Sakit Siloam Karawaci Tangerang. Dua pasien meninggal dunia setelah pemberian obat anestesi Buvanest Spinal produksi PT Kalbe Farma.

Menanggapi kasus tersebut salah satu dosen Manajemen Rumah Sakit FKM Unhas yaitu Ibu Adelia U. Ady Mangilep, SKM., MARS, sebenarnya penyebab meninggalnya pasien di rumah sakit disebabkan oleh berbagai hal yang pertama ditinjau dari manajemen rumah sakit itu sendiri dari segi pengelolaan logistik mungkin saja obat bius tersebut telah expired. Kedua dari segi SDM, obat bius hanya dapat digunakan pada kondisi tertentu dan hanya boleh diberikan oleh Dokter Anastesi.  Namun dalam kasus ini, belum diketahui pasti faktor mana yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu sebagai saran untuk sakit agar memperbaiki manajemen logistik khususnya pengelolaan obat. Keamanan harus ditingkatkan, serta SDM yang berkompeten dan bekerja sesuai dengan prosedur.

Sumber: http://health.kompas.com

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

BPJS KESEHATAN: Tarif Standar Pelayanaan Direvisi


Kementerian Kesehatan memastikan skema tarif Ina Cbgs akan dievaluasi setelah Presiden menetapkan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Donald Pardede, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan, mengatakan revisi penetapan tarif Indonesia Case Based Groups (Ina CBGs) terus dipersiapkan. Saat ini, Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah simulasi.Selain itu, dikumpulkan saran lintas kementerian sebagai dasar tarif pembayaran.

” resminya setelah Perpres ditandatangani. Besarnya belum bisa disebutkan namun lebih rendah dari usulan awal,” kata Donald di komplek DPR, Jakarta, Senin (7/3/2016)

Ina Cbgs merupakan patokan tarif tertinggi yang menjadi dasar pembayaran jasa medis oleh BPJS kepada fasilitas kesehatan.Tarif ini telah memperkirakan lama perawatan, jasa medis, hingga kebutuhan obat.Dengan estimasi ini rumah sakit tidak dibolehkan memungut iuran apapun kepada pasien karena seluruh biaya telah ditanggung dalam skema ini.

Kementerian Kesehatan, kata Donald, juga tengah memperbaiki klasifikasi dalam Ina Cbgs. Saat ini terdapat 1.077 klasifikasi dalam sistem. Klasifikasi ini sepenuhnya mengadopsi dari Perserikatan Bangsa Bangsa tentang jenispenyakit yang timbul di negara berkembang.

Dengan perbaikan klasifikasi ini maka diharapkan terjadi efisien sidang peningkatan tarif Ina Cbgs. Peningkatan diperoleh karena klasifikasi penyakit yang tidak pernah muncul kasusnya di Indonesia dapat dialihkan skenario pembiayaannya kepada penyakit yang lebih sering muncul.

“Saat ini dimulai dari mata, jika selesai terus ke klasifikasi lain. Kami harapkan dalam dua tahun selesai,” katanya.

sumber: http://finansial.bisnis.com/

Komentar Ibu Nur Arifah, SKM.MA salah satu dosen Manajemen Rumah Sakit FKM unhas mngenai masalah ini :

“Menurut saya hal ini bukan wacana lg, karena sudah dikeluarkan. Terkait hal ini ada dua akses, yaitu akses positif yang dapat meningkatkan puling dana atau pola uang di BPJS itu akan menjadi lebih besar. Sehingga harapannya itu akan menjadi kontribusi yang jauh lebih besar dan kemanfaatannya jauh lebih bermanfaat. Pertanyaannya adalah apakah ini secara ekuitas atau equity??klu diliat dari equity, dulu itu misalkan ada satu keluarga yg terdiri dari 5 orang (ayah, ibu dan 3 orang anak)  ayahnya bias mendaftar sendiri (BPJS), ibunya bias mendaftar sendiri kemudian hari. Tetapi sekarang kan paketan itu kebijakan yang belum berubah dan bahwa misalkan keluarga ini ingin mendaftar, maka dia harus mendaftarkan kelima2 anggotanya. Nah, untuk tarif yang lama saja masih banyak masyarakat yang berat apa lagi untuk tarif yang baru ini. Harusnya ada kajian yang lbih mendalam tentang ability tupeynya terkait asuransi ini.”

 

 

 

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.