Beda Rumah Sakit, Beda Diagnosa


Makassar, Maret 2015

Salah seorang Mahasiswi FKM Unhas mengalami kecelakaan di daerah Workshp, Unhas. Mahasiswi tersebut mengalami fraktur (patah tulang) pada jari-jari kakinya. dia kemudian dilarikan ke salah satu rumah sakit terdekat (RS X). Dari hasil dignosa dokter di RS tersebut, kaki dari mahasiswi ini harus diberikan tindakan yaitu operasi dibagian jari kaki.

Namun, karena belum memiliki BPJS, dan biaya operasi (bedah) dari luka tersebut tidak sedikit. Dia meminta untuk dipindahkan ke rumah sakit lain (RS Y). Keesokan harinya, Dia pindah ke rumah sakit Y. Dri rumah sakit tersebut, ternyata diagnosanya berbeda dari rumah sakit X. Dokter di rumah sakit Y, tidak menyarankan untuk dilakukan tindakan operasi, tetapi hanya melakukan observasi, dan menunggu hasil dari obervasi (pemeriksaan) tujuh hari berikutnya. Setelah tujuh hari, barulah diputuskan harus dilakukan tindakan atau tidak.

Bagaimana pendapat anda tentang perbedaan diagnosa dokter dari kedua rumah sakit tersebut ?

Menurut salah satu dosen FKM Unhas bagian MRS (Manajemen Rumah Sakit), Rini Anggraeni, SKM. M.Kes, menjelaskan bahwa pemberian tindakan maupun penentuan diagnosa yang berbeda dari rumah sakit, dapat disebabkan karena SOP (Standard Operasional Prosedure) dari tiap rumah sakit yang berbeda.

Categories: Kesehatan | Meninggalkan komentar

RUU Keperawatan Sudah Rampung, Kini Perawat Bisa Buka Praktik Sendiri


Sempat menuai protes dari perawat dari seluruh Indonesia dan melalui proses pembahasan yang panjang, rapat kerja antara Kementerian Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI akhirnya menyepakati RUU Keperawatan untuk disahkan dalam rapat paripurna.

Dengan disepakatinya rancangan undang-undang ini, para tenaga kesehatan di bidang keperawatan akan memiliki payung hukum dalam menjalankan profesinya.

Rapat ini sendiri dilaksanakan di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (12/9/2014) dan dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI, dr Nafsiah Mboi, SpA, Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning, dan jajarannya serta Tim Perumus RUU.

“Mulai sekarang, perawat boleh membuka praktik sesuai izin. Prosesnya panjang ini, sekitar 3 tahun. Alhamdulillah RUU ini sudah rampung dan akan segera disahkan dalam rapat paripurna,” ungkap salah seorang tim perumus RUU, Imam Suroso, kepada detikHealth, Minggu (15/9/2014).

Menurut Imam, lahirnya UU Keperawatan ini sangat penting mengingat selama ini perawat tidak dapat membuka praktik karena tiadanya payung hukum yang melindungi.

“Perawat itu kan sangat dekat ya dengan masyarakat, ujung tombaknya, jadi dengan adanya payung hukum ini mereka bisa lebih percaya diri dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tidak harus sedikit-sedikit ke dokter atau rumah sakit,” papar Imam.

Untuk bisa membuka praktik sendiri, Imam menegaskan perawat tetap harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh konsil keperawatan dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) dari pemerintah setempat.

Sementara itu, Nafsiah dalam sambutan tertulisnya menyampaikan rasa syukurnya atas rampungnya rancangan undang-undang ini. Menurutnya, kerjasama ini adalah kemajuan besar setelah lahirnya UU Jaminan Kesehatan Nasional yang disahkan awal 2014 ini. “Kerjasama yang baik antara Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah telah melahirkan banyak kemajuan untuk masyarakat,” terangnya.

Sumber: detik.com

Categories: Kesehatan | Meninggalkan komentar

Permudah Pasien, RS Siloam Kebon Jeruk Resmikan Klinik Khusus Pencernaan


Jakarta, Berbagai penyakit yang berkaitan dengan masalah pencernaan memerlukan penanganan yang kompleks. Penanganan yang dilakukan umumnya mengharuskan pasien untuk berpindah-pindah pelayanan dalam satu rumah sakit.

Bertujuan untuk memudahkan pasien penyakit pencernaan, Siloam Hospital Kebon Jeruk (SKHJ) membuka klinik baru bernama Digestive Clinic. Klinik ini dikatakan oleh Caroline Riady selaku direktur eksekutif SKHJ dibuat atas rangkaian kerjasama antara dokter senior di bidang penyakit dalam khususnya bidang gastroenterologi.

Salah satu dokter yang bertanggung jawab di Digestive Clinic, dr Errawan R. Wiradisuria, SpB(K)BD, MKes, mengatakan bahwa klinik ini dibuat untuk memberikan pelayanan terpadu satu atap untuk pasien pencernaan.

“Jadi pasien enggak perlu pindah kesini terus pindah kesana. Jadi pelayanannya kita bikin dalam satu ruangan yang tidak jauh-jauh. Seharian bisa kelar. Kan biasanya gini dia (pasien) datang ke spesialis ahli liver misalnya hari Senin, terus kesini Rabu, terus pindah lagi CT scan. Yang pasti ini akan menghemat biaya dan waktu,” kata dr Errawan ditemui saat peresmian Digestive Clinic di SHKJ, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Di Indonesia, tren kasus penyakit pencernaan sendiri dikatakan oleh dr Errawan semakin banyak. Hal ini menurutnya dikarenakan diagnosis medis yang semakin canggih sehingga penyakit bisa diketahui.

“Dengan alat diagnostik yang semakin canggih, penyakit jadi terdeteksi semakin banyak. Dari dulu sebenarnya sudah ada banyak,” tutur dr Errawan.

Digestive Clinic sudah beroperasi dan membuka pelayanan dari Senin sampai Jumat pada pukul 14.00 hingga 21.00 WIB. Dokter yang bertugas di dalamnya antara lain spesialis gastroenterologi, hepatologi, radiologi, bedah saluran cerna, kanker darah, ahli gizi, dan anatomi patologi.

Sumber: health.detik.com

Categories: Kesehatan, Rumah Sakit | Meninggalkan komentar

BREAKING NEWS: Prof Alimin Maidin Pimpin RS Unhas


Laporan Wartawan Tribun Timur, Anita Wardana

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr Dwia Aries Tina MA melantik mantan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prof Dr dr M Alimin Maidin MPH dilantik menjadi Direktur Utama Rumah Sakit Unhas, Rabu (3/9/2014).

Prof Alimin Maidin menggantikan kepemimpinan Direktur RS Unhas sebelumnya yakni Prof Dr dr Syamsu SpPD(K).

Selain Prof Alimin Maidin, Rektor Unhas turut melantik sejumlah pengurus RS Unhas lainnya antara lain Dr dr Andi Fachruddin Benyamin SpPD-KHOM sebagai Direktur Pelayanan dan Dr dr Siti Maisuri SpOG(K) sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pendidikan serta kepala bidang lainnya. (*)

Sumber: makassar.tribunnews.com

Categories: Rumah Sakit | Meninggalkan komentar

Belum Semua Rokok Bergambar Seram, Ketegasan Pemerintah Diuji


Kementerian Kesehatan sudah memberikan waktu selama 18 bulan bagi industri rokok untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengendalian Tembakau. Faktanya, belum semua rokok mencantumkan peringatan bergambar.

Hanya segelintir merk rokok yang sudah memasang gambar-gambar tersebut. Dr Kartono Muhammad, Ketua Pusat Pengawas dan Pengendalian Tembakau (TCSC) mengatakan bahwa hal itu sengaja dilakukan industri rokok untuk mengetes sejauh mana kesungguhan pemerintah menegakkan peraturan yang dibuatnya.

“Mereka (industri rokok) itu sengaja sebenarnya menunda-nunda. Mereka memang mau ngetes pemerintah aja, sejauh mana ketegasannya, sampai kapan bisa diulur waktunya, hal-hal seperti itulah,” tutur dr Kartono kepada detikHealth di sela-sela acara Melek Bahaya Rokok: Tegakkan Hukum Peraturan Bergambar di FX Sudirman, Jalan Raya Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2014).

Padahal ditambahkan dr Kartono, seharusnya industri sudah mampu melakukan persiapan dalam waktu 18 bulan yang sudah diberikan. Sehingga tidak ada lagi alasan tidak siap atau waktu yang kurang untuk mengganti kemasan dan menambahkan peringatan bergambar.

Senada dengan dr Kartono, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sekaligus Koordinator Pengembangan Peringatan Kesehatan Bergambar pada Kemasan Rokok, Widyastuti Soerojo, mengatakan bahwa peraturan ini dibuat untuk melihat apakah industri rokok di Indonesia patuh terhadap hukum atau tidak.

“Kita lihat saja melalui PP ini kan sudah jelas, kalau mereka patuh ya bagus. Taat pada pemerintah. Kalau tidak patuh berarti mereka melanggar hukum karena melanggar peraturan yang ada di undang-undang,” papar perempuan yang akrab disapa Tuti tersebut.

Selain penyampaian pendapat dari pakar kesehatan dan tembakau, acara ini juga mengundang para korban asap rokok untuk menyuarakan aspirasinya. Diharapkan dengan adanya perwakilan korban rokok yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI) bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat merokok tidak lagi disepelekan dan dianggap remeh.

Sumber: health.detik.com

Categories: Kesehatan | Meninggalkan komentar

RS Wahidin Sudirohusodo Makassar Target Akreditasi Internasional


Join Commision International (JCI) mengadakan Initial Survey Hospital di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Wahidin Sudirohusodo, 2-6 Juni 2014.

Tim Surveyor JCI yang hadir yakni Sara Shahim Abedi, Juan M Ferrer, Marianne E Semrad, Bonny Chen dan Angela Norton.

Direktur Utama RSUP Wahidin Sudirohusodo, Prof Dr dr Abd Kadir, SpTHT(K) mengatakan, Initial Survey Hospital Academic Medical Center Accreditation tersebut merupakan suatu penilaian menyeluruh untuk standar akreditasi rumah sakit termasuk standar akademik di RSUP Wahidin Sudirohusodo.

“Setiap surveyor memiliki bidangnya masing-masing, di mana seluruh komponen rumah sakit akan dinilai. Survei kali ini merupakan final survey, kami telah menyiapkan proses akreditasi internasional ini sejak dua tahun lalu,” ujar Prof Kadir usai mempresentasikan mengenai RSUP Wahidin Sudirohusodo kepada seluruh surveyor di Aula Instalasi Rawat Darurat (IRD), Senin (2/6/2014).

Prof Kadir menambahkan RSUP Wahidin Sudirohusodo pun telah melakukan berbagai persiapan menghadapi Initial Survey.

Salah satunya dengan melakukan simulasi survei pada Juni 2013 lalu.

Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tersebut, tujuan diadakannya Initial Survey tersebut untuk melakukan survey akreditasi internasional dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RSUP Wahidin Sudirohusodo.

Sumber: TribunNews

Categories: Kesehatan | Meninggalkan komentar

Pasien Meninggal karena Benang Jahitan Terlepas di Perut, Dokter Dibui


Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara terhadap dr Bambang Suprapto. Dokter di RS Dinas Kesehatan Tentara (DKT) itu dihukum karena benang jahitan di perut pasien terlepas hingga pasiennya meninggal dunia.

Kasus bermula saat dr Bambang menerima pasien Johanes Tri Handoko pada 21 Oktober 2007 di RS DKT Madiun. Dari hasil diagnosa, Johanes diduga menderita tumor pada usus dan Johanes merujuk untuk operasi. Maka digelarlah operasi pada 25 Oktober oleh dr Bambang dengan dibantu 4 perawat untuk mengangkat tumor dan melakukan penyambungan usus secara langsung.

Setelah selesai operasi, Johanes lalu dipindah ke sel rawat inap. Tapi pasien merasa kesakitan terus menerus dan perutnya kembung. Maka pada 2 November 2007, Johanes dirujuk ke RS RKZ Surabaya.

Karena kamar penuh, Johanes lalu dipindah ke RS Mitra Keluarga Surabaya dan langsung dilakukan operasi lanjutan. Lantas dilakukan operasi lanjutan kedua pada 4 November dengan hasil menemukan benang jahitan warna hitam yang tertinggal pada usus besar yang bocor. Setelah dirawat berhari-hari, akhirnya nyawa Johanes tidak tertolong dan meninggal dunia pada 20 Juli 2008.

Atas kasus itu, dr Johanes pun harus bertanggung jawab di muka hukum. Pada 6 Oktober 2011, Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun memutuskan untuk melepaskan dr Bambang Suprapto SpBMSurg. Vonis ini jauh di bawah tuntutan jaksa yang menuntut dr Bambang membayar denda Rp 100 juta.

Atas vonis itu, jaksa lalu mengajukan kasasi. Siapa nyana, MA menjatuhkan pidana penjara ke dr Bambang.

“Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” putus MA seperti tertuang dalam salinan kasasi yang dilansir website MA, Kamis (10/7/2014).

Duduk sebagai ketua majelis Dr Artidjo Alkostar dengan anggota Prof Dr Surya Jaya dan Dr Andi Samsan Nganro. Majelis menyatakan tindakan operasi yang dilakukan dr Bambang menyebabkan benang hitam tertinggal di usus besar dan menyebabkan kematian pasien.

“Perbuatan terdakwa merupakan conditio sine qua non dan mempunyai hubungan kausal terhadap meninggalnya Johanes,” putus majelis pada 30 Oktober 2013 lalu.

Sumber: detikNews

Categories: Kesehatan, Rumah Sakit | Meninggalkan komentar

Manajemen RS Unhas-RSUP Wahidin Disatukan


Universitas Hasanuddin akan menjadi perguruan tinggi negeri pertama di Indonesia yang manajemen rumah sakitnya akan disatukan dengan rumah sakit yang dikelola Kementerian Kesehatan, yakni Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Wahidin Sudirohusodo. (RSUP WS)

‘’Dengan penyatuan manajemen tersebut akan mungkin dapat memaksimalkan peran rumah sakit dalam pendidikan dokter,’’ kata Dirjen Pendidikan Tinggi Djoko Santoso ketika ditemui di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Kamis (24/4) petang.

Djoko Santoso bersama Dirjen Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Akmal Tahir tampil menyampaikan sosialisasi tentang penyatuan manajemen rumah sakit di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Kesehatan di Rumah Sakit Unhas, Rabu (24/4) siang. Hadir dalam acara tersebut, selain Rektor Unhas Idrus A Paturusi, juga Rektor Unhas terpilih Prof.Dr.Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. dan Direktur RS Unhas Prof.Dr.dr.Syamsu, Sp.PD.

Menurut Djoko Santoso, dia memberikan contoh di Jakarta Universitas Indonesia (UI) memiliki rumah sakit da nada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Kedua rumah sakit yang berbeda manajemen ini bagaimana bisa bekerja sama dan saling melengkapi dalam pelaksanaan pendidikan dokter.

‘’Jadi penyatuan majanemen ini akan diikuti oleh rumah-rumah sakit lainnya di Indonesia, seperti Rumah Sakit USU Medan dengan rumah sakit daerah setempat,’’ ujar Djoko Santoso kemudian segera memasuki gate keberangkan.

Rektor Unhas Prof.Dr.dr.Idrus A.Paturusi dalam percakapan di kendaraannya ketika mengantar Dirjen Dikti ke Bandara Sultan Hasanuddin mengatakan. Penyaturan manajemen Rumah Sakit Unhas dengan Manajemen RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo diharapkan jadi percontohan di Indonesia. Kelak perguruan tinggi lainnya segera mengikuti jejak Unhas.

‘’Jadi Unhas kelak akan menjadi model Academic Health Centre (AHC) – pusat akademik kesehatan di Indonesia,’’ kata Idrus A.Paturusi.

Unhas menjadi contoh merger manajemen ini karena dianggap sebagai rumah sakit milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berhasil dalam pengelolaan manajemennya. Peresmian RS Unhas-RSUP WS sebagai AHC diharapkan dapat diresmikan secara resmi pada masa mendatang.

‘’Setelah penyatuan manajemen ini, muncul nama baru yakni Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Dr.Wahidin Sudirohusodo,’’ ujar Idrus A Paturusi, sembari mengatakan, Unhas dinilai tersebaik dari 19 rumah sakit perguruan tinggi di Indonesia, sehingga ditawarkan menjadi AHC. (M.Dahlan Abubakar)

Categories: Rumah Sakit | Meninggalkan komentar

RS di Indonesia Terakreditasi JCI


Sembilan rumah sakit (RS) di Indonesia telah mendapat akreditasi dari Joint Commission International. RS-RS itu masuk dalam daftar bersama ratusan institusi kesehatan lain dari 50 negara.

Informasi tersebut dimuat dalam jointcommissioninternational.org.
 

  1. Eka Hospital
    Serpong-Tangerang, Banten 
    Diakreditasi pada: 11 Desember 2010
  2. RS Premier Bintaro – PT Affinity Health Indonesia
    Tangerang, Banten 
    Diakreditasi pada: 15 Januari 2011
  3. RS Premier Jatinegara – P T Affinity Health Indonesia
    DKI Jakarta
    Diakreditasi pada 3 Desember 2011
  4. RS Premier Surabaya – PT Affinity Health Indonesia
    Surabaya, Jawa Timur
    Diakreditasi pada:  6 Maret 2013
  5. RSUP Sanglah
    Denpasar, Bali
    Diakreditasi pada 24 April 2013
  6. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
    DKI Jakarta
    Diakreditasi pada:  20 April 2013
  7. Rumah Sakit Pondok Indah – Puri Indah
    DKI Jakarta
    Diakreditasi pada:  16 Maret 2013
  8. Santosa Hospital
    Bandung, Jawa Barat
    Diakreditasi pada: 13 November 2010
  9. Siloam Hospitals Lippo Village
    Lippo Karawaci, Tangerang, Banten
    Diakreditasi pertama kali pada: 19 September 2007
    Akreditasi kedua: 4 September 2010

Sumber: http://www.pdpersi.co.id

Categories: Kesehatan | Meninggalkan komentar

Inilah 10 Negara dengan Jaminan Kesehatan Terbaik di Dunia


1.Swiss

Capture

Menurut majalah Forbes, 99,5% Warga Swiss memiliki asuransi kesehatan. Hampir Semua orang mampu membeli asuransi dan melakukannya. Bagi mereka yang tidak dapat mengakses asuransi kesehatan swasta, pemerintah mensubsidi mereka. Ini mencegah semua individu menghabiskan lebih dari 10% pendapatan mereka pada perawatan kesehatan. Hampir setiap orang harus memiliki persyaratan minimal untuk perawatan kesehatan.Dan hal ini sangat ditunjang dengan kebijakan pemerintahnya. sebuah studi Harvard mengidentifikasi bahwa pemerintah Swiss menghabiskan 11,4% dari Produk Domestik Bruto mereka pada Masalah kesehatan. Ini adalah jumlah yang lumayan tinggi mengingat besarnya PDB negara Swiss dibagi dengan jumlahpenduduknya.

2.Prancis

perancis

Pada tahun 2000, WHO memberikan peringkat pertama pada Perancis dalam hal memberikan perawatan kesehatan yang terbaik secara keseluruhan kepada warga negaranya. Warga negara Prancis menikmati perawatan kesehatan universal yang didanai oleh pemerintah melalui pajak penghasilan. Sekitar 75% dari biaya kesehatan ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, ada fasilitas perawatan swasta yang memungkinkan warga untuk menerima prosedur bedah dengan biaya tambahan. Fasilitas ini adalah opsional dan dimaksudkan untuk mereka yang memiliki uang. Harga yang ditetapkan oleh dokter swasta sudah ditetapkan pemerintah. Secara keseluruhan ada 3,37 dokter per 1000orang. Baca lebih lanjut

Categories: Kesehatan | Tags: , , | Meninggalkan komentar

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 6 pengikut lainnya.

Hours & Info

1-202-555-1212
Lunch: 11am - 2pm
Dinner: M-Th 5pm - 11pm, Fri-Sat:5pm - 1am

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.