14 rumah sakit pengguna vaksin palsu dan bidan yang terindikasi


Jakarta – Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyampaikan nama 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi IX, Dede Yusuf ini juga dihadiri oleh empat lembaga terkait lainnya dengan peredaran vaksin palsu yakni, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bareskrim Polri,
Biofarma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

Menurut Nila F Moeloek, nama dan lokasi 14 rumah sakit atau fasilitas dan pelayanan kesehatan (fasyankes) tersebut datanya sudah dikoordinasikan dengan data di Bareskrim Polri.

14 fasyankes tersebut adalah,

1. RS Dr Sander, Cikarang, Bekasi.

2. RS Bhakti Husada, Terminal Cikarang, Bekasi.

3. RS Sentral Medika, Jalan Industri Pasir Gombong.

4. RSIA Puspa Husada.

5. RS Karya Medika, Tambun

6. RS Kartika Husada, Setu, Bekasi

7. RS Sayang Bunda, Pondok Ungu, Bekasi

8. RS Multazam, Bekasi

9. Permata, Bekasi

10. RSIA Gizar, Villa Mutiara Cikarang, Bekasi.

11. RS Harapan Bunda, Kramat Jati, Jakarta Timur.

12. RS Elisabeth, Narogong, Bekasi.

13. RS Hosana, Lippo Cikarang, Bekasi.

14. RS Hosana, Jalan Pramuka, Bekasi.

Sementara itu, 8 bidan yang terindikasi menggunakan vaksin palsu antara lain Bidan Lia (Cikarang), Bidan Lilik (Perum Graha Melati Tambun), Bidan Klinik Tabina (Perum Sukaraya, Sukatani Cikarang), Bidan Iis (Perum Seroja Bekasi), Klinik Dafa DR (Baginda Cikarang).

Selanjutnya, Bidan Mega (Puri Cikarang Makmur Sukaresmi), Bidan M. Elly Novita (Ciracas, Jakarta Timur), dan Klinik dr Ade Kurniawan (Rawa Belong, Slipi Jakarta Barat). (Sumber: ANTARA News)

Menanggapi issue tersebut, dr. Hasniahsyah M.Kes menyatakan pendapatnya. “Seharusnya itu dari pengadaan di rumah sakit. Oknum yang berada di rumah sakit yaitu bagian pengadaan harusnya lebih waspada dalam melihat vaksin. Jangan hanya karena harganya yang murah maka barang tersebut langsung dibeli. Setiap rumah sakit harusnya berhati-hati dan harus lebih teliti ketika ingin membeli, menerima atau mengambil vaksin”, kata dr. Hasniahsyah M.Kes ketika diwawancarai pada tanggal 14 Juni 2016. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, seharusnya rumah sakit sudah dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang baik ataupun buruk dalam memberikan pelayanan. Agar tidak terjadi yang namanya kerusakan, kecacatan atau kecelakaan. Karena tiap apa yang diberikan kepada orang lain pastinya memberikan dampak entah itu baik ataupun buruk.

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Dilintasi Pemudik, RSUD dan Puskesmas di Bekasi Tetap Buka


BEKASI- Jelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan apabila pihaknya akan berusaha maksimal guna mengawal dan memberikan pelayanan bagi masyarakat, khususnya bagi para pemudik yang melintas di wilayahnya. Dalam mewujudkan upaya itu, pria yang merupakan pucuk pimpinan tertinggi di Pemerintah Kota Bekasi ini memastikan pelayanan kesehatan akan tetap beroperasi selama Lebaran. Rumah sakit juga wajib memberikan pelayanan kesehatan selama 24 jam.

“Untuk layanan kesehatan ini, kami pastikan seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) buka, khususnya yang dilintasi para pemudik Lebaran nanti,” kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Kamis (23/6/2016).

Rahmat mengungkapkan, dirinya meminta dua pusat layanan kesehatan itu agar tidak menolak pasien miskin dan memberikan sebaik-baiknya. Jadi, masyarakat bisa merasakan manfaat pelayanan tersebut. “Nantinya, RSUD maupun puskesmas juga bisa menangani dan memberikan penanganan khusus kepada pemudik, yang mungkin mengalami kecelakaan lalu lintas saat melintasi wilayah Bekasi,” tutur Rahmat.

Ia menyatakan, hanya beberapa puskesmas yang buka selama 24 jam, seperti Puskesmas Bantar Gebang, Puskesmas Pondok Gede, dan Puskesmas Karangkitri di Bekasi Timur. “Tiga puskesmas ini merupakan lintasan yang dilalui pemudik menuju Pantai Utara (Pantura). Jadi, kami rasa perlu tetap membuka pelayanan guna mengantisipasi pelayanan terhadap kecelakaan atau pelayanan kesehatan lain bisa langsung ditangani,” paparnya.

Rahmat menjelaskan, nantinya jumlah petugas yang bertugas akan disiapkan sesuai kebutuhan di setiap puskesmas. Rahmat menuturkan, IGD RSUD dan rawat inap harus buka selama 24 jam. Sementara itu, teknisnya nanti diatur Direktur RSUD untuk dokter jaganya, sekaligus menjalin komunikasi dengan RS swasta. “Yang jelas para dokter akan tetap bekerja seperti hari biasa demi pelayanan kesehatan di Kota Bekasi tetap berjalan seperti biasanya. Mungkin hanya porsinya tidak seperti biasa,” tuturnya. (Sumber: Okezone.com)

Menanggapi issue tersebut, dr. Arny Palasa menyatakan pendapatnya. “Saya setuju bila UGD rumah sakit dan puskesmas itu buka selama 24 jam. Apalagi ketika musim mudik, begitu banyak kasus kecelakaan lalu lintas (KLL). Yang penting, dokter di rumah sakit itu diberi shift agar tidak kelelahan karena jaga selama 24 jam penuh” tuturnya.

“Kalau soal pelayanan gratis, jangan sampai menolak pasien yang tidak mampu. Kalau dokter itu siap, maka layani saja. Soal administrasi, itu adalah urusan rumah sakit. Meskipun kami ingin menangani pasien, namun apabila tidak ada obat-obatan yang dapat digunakan maka hal itu juga percuma saja. Jadi kalau menyangkut mengenai pelayanan gratis, sebaiknya pemerintah mengkoordinasikan hal ini kepada pihak rumah sakit. Hal ini dikarenakan, dokter hanya memberi pelayanan yang berupa medis saja.” Lanjut dr. Arny Palasa saat diwawancarai mengenai issue tersebut.

Beliau pun melanjutkan kembali bahwa jika musim lebaran nanti, akan banyak tenaga kesehatan yang tentunya ingin mudik atau liburan juga ke rumah keluarganya masing-masing. Akan tetapi, tentu akan ada yang diberi tugas untuk menjaga atau stand by di rumah sakit selama hari-hari itu. Ia pun menyarankan juga bahwa bisa juga selama musim lebaran nanti, mungkin baiknya yang menjaga saat itu adalah yang non muslim. Namun bilamana dalam rumah sakit atau puskesmas tersebut tidak ada yang non muslim maka tentunya tetap akan ada yang ditugaskan menjaga dan tidak akan mungkin dibiarkan unit pelayanan kesehatan itu kosong tanpa ada tenaga medis.

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

PENUNGGAK PREMI BPJS DIDENDA 2,5 PERSEN


Kupang, NTT (ANTARA News.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 April 2016 telah mengenakan denda 2,5 persen bagi penunggak premi yang menjalani rawat inap di rumah sakit dalam berbagai daerah di Tanah Air.

 “Denda sebesar 2,5 persen tersebut berasal dari total biaya perawatan, dikenakan dalam kurun waktu 45 hari sejak pelunasan biaya rawat inap,” kata Kepala BPJS NTT, Frans Parera, di Kupang, Sabtu.

 Ia mengatakan denda bagi penunggak premi BPJS tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 19/2016 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, yang merupakan revisi kedua dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013.

 Dia mencontohkan jika tidak membayar premi selama tiga bulan untuk paket kelas I sebesar Rp80.000 per bulan, maka biaya perawatan rumah sakit bagi pasien bersangkutan sampai sembuh sebesar Rp50 juta.

 “Karena itu, saat ia melunasi ongkos rawat inap, harus membayar 2,5 persen ditambah Rp50 juta dan ditambah lagi tunggakan tiga bulan tersebut,” kata Pareira menjelaskan.

 Ia mengatakan penerapan denda tersebut, karena BPJS telah berkomitmen untuk memberikan pelayan terbaik bagi peserta terutama ketika harus berhadapan dengan biaya pengobatan penyakit biasa hingga penyakit mematikan.

 Ia menyebut data dari Kementerian Kesehatan, sebanyak Rp13,39 triliun atau 23,9 persen dari dana pelayanan kesehatan selama 2015 dihabiskan untuk membiayai pasien dengan penyakit katastropik, seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke.

 “Penyakit ini mendominasi pelayanan kesehatan yang seharusnya mendorong kesadaran kita bersama untuk melakukan penguatan lebih ke hulu terutama promotif dan preventif,” katanya.

 Menanggapi issue tersebut, salah seorang dokter yakni dr. Yuritsa L.Liong mengemukakan pendapatnya. “Menurut saya pribadi, saya setuju kalau ada biaya tambahan bagi yang nunggak, asal sebelumnya disosialisasikan dengan baik ke semua peserta BPJS”, kata dr. Yuritsa L. Liong ketika diwawancarai pada 13 Juni 2016. Pihak BPJS memang hendaknya bersikap tegas kepada peserta BPJS. Hal ini agar peserta lebih bisa bersikap disiplin. Tindakan pemberian denda ini baik untuk dilakukan karena biasanya banyak peserta yang memang malas atau enggan membayar iuran setelah mendapat pelayanan atau jaminan sosial sehingga iurannya pun menunggak. Oleh karena itu, akan lebih baik kalau sering-sering diadakan sosialisasi tentang BPJS agar masyarakat lebih mengerti bagaimana prosedur BPJS ini dan setelah menjadi anggota maka mereka harus mengerti tentang pentingnya kedisiplinan dalam membayar iuran tepat waktu dan tidak sampai menunggak. Jika menunggak maka tentunya konsekuensi yang harus dihadapi peserta tersebut adalah denda atau berupa pemberhentian pemberian pengobatan atau tidak lagi ditanggung biaya pengobatannya boleh pihak penyelenggara jaminan sosial.

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Yogyakarta Atur Promosi Kesehatan Melalui Tempat Ibadah


“Kegiatan ini awalnya adalah inovasi dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Agar bisa terus berlanjut, maka dibutuhkan dasar hukum yaitu berupa peraturan wali kota yang kini sedang dibahas,”

Yogyakarta (ANTARA News) – Pemerintah Kota Yogyakarta sedang menggodok aturan mengenai pelaksanaan promosi kesehatan melalui tempat ibadah agar inovasi dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta itu bisa terus berlanjut.

“Kegiatan ini awalnya adalah inovasi dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Agar bisa terus berlanjut, maka dibutuhkan dasar hukum yaitu berupa peraturan wali kota yang kini sedang dibahas,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Fita Yulia di Yogyakarta, Minggu.

Kegiatan promosi kesehatan melalui tempat ibadah di Kota Yogyakarta sudah dimulai sejak 2014 dengan memanfaatkan masjid dan musholla di wilayah tersebut. Pada 2014, terdapat 100 masjid dan ditambah menjadi 200 masjid dan musholla pada 2015.

Setiap masjid atau musholla diberi berbagai sarana pendukung seperti “DVD player” dan CD audio yang berisi berbagai tema kesehatan di antaranya, pemberian ASI eksklusif, bahaya merokok, gaya hidup sehat, dan imunisasi.

Setiap tema yang disampaikan telah diolah sedemikian rupa sehingga diharapkan tidak ada pihak-pihak tertentu yang tersinggung dan tidak akan menimbulkan gesekan di masyarakat dan agar tidak membosankan, maka ada lagu-lagu yang disisipkan.

Tema kesehatan akan terus diperbarui sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat bisa semakin lengkap.

“Saat ini, kami pun sedang mengevaluasi pelaksanaan promosi kesehatan yang dilakukan melalui masjid dan musholla. Bagaimana kendala yang dihadapi dan apakah masjid atau musholla tersebut rutin memutar pesan-pesan kesehatan yang kami titipkan,” katanya.

Selain masjid dan musholla, beberapa tempat ibadah untuk agama lain diharapkan bisa membantu program Pemerintah Kota Yogyakarta untuk promosi kesehatan. “Harapannya, cakupan akan semakin luas sehingga tingkat kesehatan masyarakat terus membaik,” katanya.

Penyusunan rancangan peraturan wali kota tentang promosi kesehatan melalui tempat ibadah tersebut dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), takmir masjid, Dewan Masjid Indonesia, dan dari Kantor Kementerian Agama. “Harapannya, peraturan yang nantinya ditetapkan bisa diterima oleh semua pihak dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Menurut pendapat dr.Pipit Safariyani selaku dokter yang bertugas di RS yang ada di Jakrta mengatakan, promosi yang dilakukan di tempat ibadah jangan cuman dilakukan di masjid atau mushallah tapi bisa dilakukan di gereja ataupun tempat ibadah lainnya jadi bisa ke semua lapisan agama, karena salah satu tujuan promosi kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat yang berada di Yogyakarta jadi tidak mengenal strata agama. Kalau sasarannya Cuma dimasjid, otomatis sebagian besar kaum muslim sasarannya dan otomatis yang non muslim mungkin akan segan untuk datang ke masjid.

 

 

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Lagi, Ditemukan Kasus Pasien Meninggal akibat Obat Bius


dd.png

Kasus meninggalnya pasien setelah operasi dengan memakai obat bius kembali terjadi. Setidaknya tiga pasien meninggal di Rumah Sakit Mitra Husada, Pringsewu, Lampung, dan dugaan kasus serupa di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Seperti dimuat dalam Harian Kompas (8/4/16) Ketiga pasien itu meninggal setelah pemakaian obat anestesi Bupivacaine injeksi produksi PT Bernofarm. Tim Kementrian Kesehatan kini menginvestigasi kasus itu.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo, Kamis (7/4), di Jakarta, mengatakan, tiga pasien RS Mitra Husada, Pringsewu, meninggal setelah dioperasi, pada kurun 2-6 April 2016, diduga akibat obat anestesi Bupivacaine injeksi buatan Bernofarm.

Tiga pasien tersebut yakni Supripto (62), pasien operasi tumor kaki; Reyhan Mahardika (16), operasi varikokel, pembesaran pembuluh vena di testis; dan Devi Franita (30), pasien operasi caesar.

“Sejak Rabu (6/4) malam, surat pelarangan sementara pemakaian Bupivacaine injeksi Bernofarm disebar demi mencegah terulangnya kasus yang sama di tempat lain,” ujarnya.

Dari informasi diperoleh, tiga pasien di Pringsewu kejang-kejang. Terkait kasus sama di Mataram, ia belum menerima informasi jelas.

Pelaksana Harian Kepala BPOM Ondri Dwi Sampurno mengatakan, tim investigasi BPOM mengumpulkan data dan informasi terkait kasus itu di Lampung.

Selain mengambil sampel di RS Mitra Husada untuk uji mutu, tim BPOM juga memeriksa sampel obat anestesi tersebut di sarana produksi dan distribusi, yakni pabrik, pedagang besar farmasi, dan apotek.

“Kami akan uji isi obat anestesinya. Kami juga menginvestigasi apakah Bupivacaine dari Bernofarm jadi penyebabnya karena di lokasi juga ditemukan obat anestesi Bupivacaine produk lain,” ujarnya.

Kasus serupa sebelumnya juga terjadi di Rumah Sakit Siloam Karawaci Tangerang. Dua pasien meninggal dunia setelah pemberian obat anestesi Buvanest Spinal produksi PT Kalbe Farma.

Menanggapi kasus tersebut salah satu dosen Manajemen Rumah Sakit FKM Unhas yaitu Ibu Adelia U. Ady Mangilep, SKM., MARS, sebenarnya penyebab meninggalnya pasien di rumah sakit disebabkan oleh berbagai hal yang pertama ditinjau dari manajemen rumah sakit itu sendiri dari segi pengelolaan logistik mungkin saja obat bius tersebut telah expired. Kedua dari segi SDM, obat bius hanya dapat digunakan pada kondisi tertentu dan hanya boleh diberikan oleh Dokter Anastesi.  Namun dalam kasus ini, belum diketahui pasti faktor mana yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu sebagai saran untuk sakit agar memperbaiki manajemen logistik khususnya pengelolaan obat. Keamanan harus ditingkatkan, serta SDM yang berkompeten dan bekerja sesuai dengan prosedur.

Sumber: http://health.kompas.com

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

BPJS KESEHATAN: Tarif Standar Pelayanaan Direvisi


Kementerian Kesehatan memastikan skema tarif Ina Cbgs akan dievaluasi setelah Presiden menetapkan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Donald Pardede, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan, mengatakan revisi penetapan tarif Indonesia Case Based Groups (Ina CBGs) terus dipersiapkan. Saat ini, Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah simulasi.Selain itu, dikumpulkan saran lintas kementerian sebagai dasar tarif pembayaran.

” resminya setelah Perpres ditandatangani. Besarnya belum bisa disebutkan namun lebih rendah dari usulan awal,” kata Donald di komplek DPR, Jakarta, Senin (7/3/2016)

Ina Cbgs merupakan patokan tarif tertinggi yang menjadi dasar pembayaran jasa medis oleh BPJS kepada fasilitas kesehatan.Tarif ini telah memperkirakan lama perawatan, jasa medis, hingga kebutuhan obat.Dengan estimasi ini rumah sakit tidak dibolehkan memungut iuran apapun kepada pasien karena seluruh biaya telah ditanggung dalam skema ini.

Kementerian Kesehatan, kata Donald, juga tengah memperbaiki klasifikasi dalam Ina Cbgs. Saat ini terdapat 1.077 klasifikasi dalam sistem. Klasifikasi ini sepenuhnya mengadopsi dari Perserikatan Bangsa Bangsa tentang jenispenyakit yang timbul di negara berkembang.

Dengan perbaikan klasifikasi ini maka diharapkan terjadi efisien sidang peningkatan tarif Ina Cbgs. Peningkatan diperoleh karena klasifikasi penyakit yang tidak pernah muncul kasusnya di Indonesia dapat dialihkan skenario pembiayaannya kepada penyakit yang lebih sering muncul.

“Saat ini dimulai dari mata, jika selesai terus ke klasifikasi lain. Kami harapkan dalam dua tahun selesai,” katanya.

sumber: http://finansial.bisnis.com/

Komentar Ibu Nur Arifah, SKM.MA salah satu dosen Manajemen Rumah Sakit FKM unhas mngenai masalah ini :

“Menurut saya hal ini bukan wacana lg, karena sudah dikeluarkan. Terkait hal ini ada dua akses, yaitu akses positif yang dapat meningkatkan puling dana atau pola uang di BPJS itu akan menjadi lebih besar. Sehingga harapannya itu akan menjadi kontribusi yang jauh lebih besar dan kemanfaatannya jauh lebih bermanfaat. Pertanyaannya adalah apakah ini secara ekuitas atau equity??klu diliat dari equity, dulu itu misalkan ada satu keluarga yg terdiri dari 5 orang (ayah, ibu dan 3 orang anak)  ayahnya bias mendaftar sendiri (BPJS), ibunya bias mendaftar sendiri kemudian hari. Tetapi sekarang kan paketan itu kebijakan yang belum berubah dan bahwa misalkan keluarga ini ingin mendaftar, maka dia harus mendaftarkan kelima2 anggotanya. Nah, untuk tarif yang lama saja masih banyak masyarakat yang berat apa lagi untuk tarif yang baru ini. Harusnya ada kajian yang lbih mendalam tentang ability tupeynya terkait asuransi ini.”

 

 

 

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Current Issue Perumahsakitan… Cekidot … … !!!


Dua Rumah Sakit Dapat Rapor Hitam

MATARAM,  Tak disangka, kerusakan lingkungan di NTB turut disumbangkan oleh rumah sakit. Tahun ini, Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB mencatat ada dua rumah sakit yang mengabaikan pengelolaan limbahnya. Sehingga, memberi dampak buruk bagi lingkungan. Dari sekian perusahaan yang diuji, ada dua rumah sakit yang paling buruk pengelolaan limbahnya.

Fakta ini terungkap setelah BLHP NTB melakukan peringkat kinerja perusahaan (proper) tahun 2015. Selain rumah sakit, industri perhotelan, pertambangan, hingga pembangkit listrik juga ikut menjadi objek pengawasan. Penilaian ini mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang sudah disepakati. Apakah operasionalnya sudah sesuai Amdal atau tidak.

Hasilnya, ada dua rumah sakit yang disebut melakukan pencemaran berat. Sehingga, diberikan raport hitam. Dua rumah sakit yang dimaksud yakni RSUD dr Soedjono Selong, Lombok Timur dan RS Risa Mataram. Peraih proper hitam berarti melakukan pencemaran berat.

Untuk dua rumah sakit yang berapor hitam sendiri, sudah dilayangkan peringatan keras berupa surat yang memaksa perusahaan terkait agar segera melakukan pembenahan sesuai aturan yang tertuang dalam dokumen Amdal. BLHP NTB sendiri akan melakukan pembinaan selama satu tahun penuh terhadap perusahaan bersangkutan. Yang rapor hitam tidak langsung kita hentikan operasionalnya. Masih kita beri pembinaan selama satu tahun dan selama jangka waktu itu harus ada perubahan.

Rumah Sakit dan klinik Nakal Bikin Anggaran BPJS Defisit

Tidak jujurnya rumah sakit maupun klinik dalam melayanani pengguna BPJS membuat pemerintah terancam mengalami kerugian besar. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah bakal defisit anggaran BPJS hampir mencapai Rp 6 triliun.

Hal itu diungkapkan Indonesian Hospital Watch. IHW menduga terjadi moral hazard yang dilakukan oleh pihak faskes (rumah sakit dan klinik) yang menjadi mitra BPJS Kesehatan RI. Faskes terindikasi ingin meraup keuntungan ekonomi sebesar-besarnya.

Misalnya, melakukan pemeriksaan dan perawatan yang tidak perlu. Pasien (peserta JKN BPJS Kesehatan) yang harusnya tidak perlu dirawat, dianjurkan untuk rawat inap. Tindakan medis yang sebenarnya tidak dilakukan, dimasukan dalam daftar tindakan medis yang dilakukan.

Contohnya, pemasangan infus yang faktanya hanya dilakukan satu kali, dilaporkan sebanyak dua kali. Anjuran pemeriksaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan, dengan adanya jaminan pembiayaan JKN BPJS Kesehatan, akhirnya dianjurkan untuk dilakukan.  Adalah lagi pemeriksaan lab misalnya, pemeriksaan x-ray, CT-Scan dll, yang tidak sesuai indikasi medis.Hal itu yang dilakukan faskes selama 2 tahun penyelenggaraan BPJS. Tak ayal, anggaran BPJS yang dianggarkan mengalami defisit.

Meski demikian, pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati pencairan cadangan pembiayaan BPJS Kesehatan Rp 1,54 triliun dalam APBNP 2015. Dengan uang tunai tersebut, BPJS Kesehatan mampu membayai klaim peserta BPJS di sejumlah rumah sakit seluruh Indonesia, sehingga potensi gagal bayarBPJS Kesehatan RI ke pihak Faskes yang menjadi mitra BPJS Kesehatan dapat dihindari.

Sedikit Rumah Sakit Gunakan Konsep Green Hospital

Meskipun banyak rumah sakit di Indonesia mengusung konsep green hospital, namun di lapangan penerapan green hospital tidak seluruhnya dilakukan. Saat ini masih banyak rumah sakit   yang menerapkan green hospital tidak sepenuhnya melakukannya, tetapi  hanya sebatas pada tatanan penanaman pohon saja atau hanya slogan saja. Penerapan green hospital itu harus betul-betul diterapkan dari berbagai aspek, mulai dari konsep bangunan, sanitasi air, penghijauan hingga pemanfaatan energy.

RS Melinda 2 contohnya, RS yanga ada di kota Bandung ini sangat luar biasa penampilannya, bukan seperti rumah sakit saat masuk tapi hotel, ada tempat permainan anak, terlihat tidak menyeramkan karena space nya luas, tidak lorong-lorong halnya rumah sakit saat ini. Rumah sakit yang mengedepankan konsep green hospital seperti Melinda 2, mengusung konsep kesehatan secara keseluruhan. RS Melinda 2, seperti rumah sehat yang lebih memperhatikan semua aspek, ini konsen terhadap kesehatan secara menyeluruh baik bagi pasiennya, dokternya hingga karyawannya dan berkonsep.

Pecahkan Rekor MURI, PT KAI Luncurkan Kereta Rumah Sakit Pertama

PT Kereta Api Indonesia telah resmi meluncurkan kereta kesehatan pertama Republik Indonesia yang dinamai Rail Clinic. Peluncuran ini sekaligus masuk ke dalam catatan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai klinik kereta pertama di Indonesia.

Menurut Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro, pembuatan Rail Clinic ini sendiri bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama wilayah terpencil yang masih minim fasilitas kesehatan. Dia pun berharap masyarakat yang tinggal di sekitar jalur KA bisa mendapatkan fasilitas ini.

Pembuatan kereta ini sendiri membutuhkan waktu selama 70 hari dengan biaya Rp 1,5 miliar. Sedangkan untuk pengoperasiannya dibutuhkan 4 orang kru teknis dan 10 orang dokter serta perawat. Kereta ini sendiri terdiri dari dua kereta di mana kereta pertama digunakan sebagai ruang pelayanan, dari pemeriksaan umum hingga pemeriksaan gigi dan mata. Sementara kereta kedua digunakan sebagai kamar rawat seperti layaknya rumah sakit.

Edi mengatakan jika mereka menargetkan akan memiki 4 Rail Clinic. Dua Rail Clinic akan dioperasikan di pulau Jawa dan 2 lainnya di Sumatera. Kereta ini pun akan beroperasi pertama kali pada 19 Desember dengan tujuan pertama stasiun Wojo, Purworejo, Jawa Tengah.

 Rumah Sakit di Malaysia Adopsi Konsep Syariah RS di Indonesia

Konsep syariah yang diimplementasikan oleh Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung di Semarang, Jawa Tengah, mendapatkan apresiasi dari delegasi sejumlah rumah sakit Islam dari Malaysia. Konsep syariah ini bahkan bakal diadopsi untuk diterapkan di sejumlah rumah sakit Islam, yang ada di negara tetangga tersebut.

Hal ini terungkap dalam studi banding yang dilakukan empat rumah sakit Islam asal Malaysia di RSI Sultan Agung Semarang, akhir pekan kemarin. Dr Ishaq Daud, delegasi dari Al Islam Specialist Hospital, Kuala Lumpur mengatakan, RSI Sultan Agung telah berhasil mengkombinasikan layanan kesehatan dengan nilai-nilai syariah.

Secara khusus, Ishaq sangat mengapresiasi beragam fasilitas layanan berbasis syariah yang telah diberikan di rumah sakit yang bernaung di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) ini. Salah satunya adalah layanan tayamum pad yang disediakan pihak rumah sakit bagi para pasien. Ini sesuatu yang special dan belum pernah ada di rumah sakit Islam yang ada di Malaysia.

Tidak hanya itu, penilaian layanan kesehatan unggulan yang kini dimiliki oleh RSI Sultan Agung Semarang merupakan satu kemajuan luar biasa dari sebuah rumah sakit Islam. Studi banding ini menjadi pengalaman yang sangat berharga. Bahkan ada keinginan besar berbagai pelajaran dari studi banding ini bakal disebarluaskan kepada beberapa rumah sakit yang belum terstandarisasi nilai syariah di negerinya. Konsep syariah yang diterapkan pada layanan kesehatan seperti yang diimplementasikan RSI Sultan Agung ini tak lepas dari upaya para stakeholder dalam meraih predikat mumtaz (sempurna) dari Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islami (MUKISI).

Sementara itu, studi banding pengelolaan rumah sakit Islam kali ini diikuti sedikitnya empat manajemen pengelola rumah sakit Islam di Kuala  Lumpur. Empat rumah sakit tersebut adalah Al Islam Specialist Hospital, Pusrawi Hospital, International Islamic University of Malaysia (IIUM) Medical Specialist dan Hospital Islam Az Zahrah (HIAZ).

Direktur Utama (Dirut) RSI Sultan Agung Semarang, dr H Masyhudi AM MKes mengatakan, konsep rumah sakit syariah yang dikembangkan di RSI Sultan Agung mengacu pada maqashid asy syariah salah seorang ulama ahlussunnah terkenal, Imam Syatibinya.

Konsep syariah ini membagi lima perkara yang meliputi hifdzuddin (memelihara agama),hifdzunnafs (memelihara jiwa), hifdzul’aql (memelihara fikiran/akhlak), hifdunnasl (memelihara keturunan) dan hifdulmal (memelihara harta) Artinya, dalam memberikan layanan kesehatan kepada setiap pasien, RSI Sultan Agung senantiasa mengedepankan serta memelihara prinsip dari lima hal keutamaan ini.

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Para ibu di Pekanbaru resah asap ganggu kesehatan anak


Pekanbaru (ANTARA News) – Kalangan ibu rumah tangga di Kota Pekanbaru Provinsi Riau mengaku resah karena bencana kabut asap telah mengganggu kesehatan anak bawah umur lima tahun (balita).

“Kedua anak saya sudah lebih sepekan ini batuk dan pilek. Doter yang memeriksanya mengatakan kalau itu penyebabnya adalah asap,” kata Melfa (30), warga Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayanraya, Pekanbaru, Senin siang.

Ia mengatakan, kondisi kedua anaknya yakni Bunga, berusia 20 bulan dan Rayhan 2 tahun 10 bulan saat ini masih sering batuk dan ketika tidur selalu sulit bernafas.

Ketika dibawa ke dokter, lanjut dia, dikatakan kalau anak saya mengalami gangguan pernafasan disertai batuk dan pilek.

“Itu penyebab dari udara di Pekanbaru tercemar asap sejak beberapa bulan ini,” katanya.

Untuk mengantisipasi hal lebih buruk terjadi, Melfa mengaku telah mengurung anaknya di dalam rumah untuk menghindari terhirupnya udara tercemar asap.

“Padahal dokter anak sebelumnya mengatakan jangan menghambat tumbuh kembang anak saat bermain. Dengan dibatasinya aktivitas anak di luar rumah, maka secara tidak langsung juga menghambat pertumbuhan otak anak tersebut. Itu kata dokter,” katanya.

Selain Melfa, sejumlah ibu rumah tangga lainnya di Pekanbaru juga mengeluhkan hal yang sama. Beberapa menganggap kabut asap telah merugikan dunia pendidikan karena sekolah-sekolah harus libur untuk menghindari dampak dari udara yang tercemar.

“Sementara banyak mata pelajaran yang harus ditunda karena libur itu. Kondisi ini tentu merugikan kami para orang tua yang mengharapkan anak dapat tumbuh pintar di sekolah terpaksa harus berdiam diri di rumah,” kata Wahyuni, warga Tangkerang Timur, Pekanbaru.

Bencana kabut asap Riau dilaporkan telah menyebabkan dua orang dilaporkan meninggal dunia. Udara yang tercemar asap kebakaran lahan diindikasi menjadi pemicu Hanum (12 tahun) yang tadinya mengalami batuk dan pilek menjadi meninggal dunia akibat gagal pernafasan.

Begitu juga dengan Rustam, PNS yang bertugas di Dinas Perhubungan Riau, dilaporkan meninggal dunia setelah asap memicu terjadinya sakit jantung pada dirinya.

Kedua korban asap Riau tersebut meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru.

Sementara itu Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyatakan jumlah warga yang sakit terus bertambah hingga mencapai 25.524 orang akibat asap kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan polusi mencapai tingkat berbahaya.

“Warga paling banyak menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut atau ISPA, yang jumlahnya mencapai 20.901 orang,” kata Kepala Dinas Kesehatan Riau, Andra Sjafril.

Angka penderita tersebut merupakan akumulasi dari tanggal 29 Juni hingga 12 September 2015. Warga juga menderita pneumonia sebanyak 454 orang, asma 893 orang, iritasi mata 1.356 orang dan iritasi kulit 1.920 orang.

Jumlah penderita ISPA tersebar di 12 kabupaten/kota dan paling banyak berada di Kota Pekanbaru, yakni mencapai 3.548 orang. Kemudian penderita ISPA juga banyak terdapat di Kabupaten seperti Kuantan Singingi ada 2.831 orang, Siak 2.576 orang, Kota Dumai 2.503 orang, dan Rokan Hulu 2.227 orang.

Penderita ISPA paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni sebanyak 300 orang.

Pertanyaan :

  1. Apa saran ibu kepada ibu-ibu yg bingung bgemna cara agar anaknya terhindar dari pencemaran udara asap?karena ada sebagian ibu yg mengurung anaknya dirumah, sedangkan dokter anak mngatakan “jangan menghambat tumbuh kembang anak saat bermain. Dengan dibatasinya aktivitas anak di luar rumah, maka secara tidak langsung juga menghambat pertumbuhan otak anak tersebut.”
  2. Bagaimana menurut ibu tentang pencemaran asap yang terjadi dan mengakibatkan adanya korban jiwa?

Jawaban dari ibu Rini Anggraini, SKM, M.kes :

  1. “Klu menurut saya, wajar jika seorang ibu mengkhawatirkan anaknya. Apa lg ini sudah menyangkut tentang kesehatan anaknya. Tidak salah jika ibu2 mngurung anaknya drumah, apa lg bnyak aktivitas yg dapat dilakukan oleh anak2 didlam rumah yg dpt mngembangkan kreativitas anak misalnya membuat origami, mmbuat rumah2an dri stik es krim dan lain2.

Dan jika anak2 trganggu dgn kabut asap pada saat mereka menjalankan aktivitas sekolah, ibu2 dapat memakaikan anaknya masker untuk mnghindari paparan dri kabut asap”.

  1. “Sangat disayangkan, apa lg kabut asap ini telah menelan korban jiwa. Saya jg kurang mngikuti berita tentang kabut asap ini. Tp sebaiknya untuk mencegah korban jiwa, masyarakat harus memakai masker dan jangan terlalu lama diluar rumah jika tidak ada hal penting”.
Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Seberapa Efektifkah Residensi bagi Mahasiswa MRS FKM Unhas … ???


Telah kita ketahui bahwa mahasiswa bagian manajemen rumah sakit wajib mengambil mata kuliah residensi sebagai pengganti magang sebanyak tiga kali yang mulai di programkan pada semester 5, 6 dan 7.

Kami selaku divisi infokom telah mewawancarai beberapa mahasiswa mengenai keefektifan residensi. Berikut argument mereka :

  • Dengan adanya mata kuliah residensi, kita bisa turun langsung ke rumah sakit melihat bagaimana sih rumah sakit itu, apa saja yang ada di dalamnya, bagaiman kinerja SDMnya, tupoksinya, dll. Dulunya, saya hanya tau rumah sakit itu hanya tempat orang sakit dirawat. Setelah saya residensi, saya bisa tau ternyata di dalam rumah sakit itu sangat banya hal-hal yang belum saya ketahui. Selain itu, dengan adanya residensi ini, saya dapat mengetahui alur perumahsakitan. Sebagai anak MRS kita tentu harus tau alur rumah sakit, karena kedepannya kita yang akan bekerja di sana, jadi untuk itu, kita perlu tau apa saja yang ada dalam rumah sakit. Saya bisa membayangkan, jika tidak ada praktik langsung seperti ini, ilmu yang hanya didapatkan dari teori tidak akan cukup. Karena dengan praktik langsung, kita bisa mengetahui secara langsung apa sebenarnya rumah sakit itu.

  • Kalau bisa residensi jangan pakai seragam hitam putih atau PDH. Baju beabs boleh tapi tetap ada ciri khasnya kalau kita mahasiswa residensi, seperti jas residensi mungkin. Hehehe..

  • Menurut saya, residensi 1 ini saya mendapat banyak ilmu dan pengalaman yang tidak bisa saya dapatkan hanya dengan perkuliahan di kampus. Residensi 1 ini dapat dikatakan efektif jika mahasiswa tersebut aktif bertanya dan berkonsultasi dengan pembimbing klinik dan pegawai instalasinya mengenai berbagai materi terkait. Tidak hanya sekedar pengambilan data, mahasiswa juga dituntut untuk peka terhadap berbagai permasalahan terkait perumahsakitan. Sehingga mahasiswa menjadi lebih kritis dalam menanggapi kegiatan perumahsakitan.

  • Menurut saya dari residensi satu sampai tigayang paling terasa sekali adalah pembayarannya yang mahal dan tidak sama setiap rumah sakit yang menurut saya sangat tidak adil, mungkin ada solusi dari jurusan mengenai hal ini. Yang kedua, kurangnya waktu, cuman dua kali seminggu. Menurut saya sangat tidak efektif karena kita tidak bisa tau tentang orang-orang dalam rumah sakit karena kurang waktu untuk komunikasi. Dan sudah tepat sekali keputusan jurusan untuk mengubah sistem residensi menjadi magang tidak ada lagi yang dipisahkan.

Dari beberapa argumen di atas mengenai kefektifan residensi dapat kita lihat bahwa residensi memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa MRS. Banyak pengetahuan yang didapat dari mata kuliah ini yang tidak didapatkan hanya di bangku perkuliahan semata. Disisi lain, residensi dinilai kurang efektif karena waktu pelaksanaannya yang hanya dua kali seminggu, yang tidak cukup untuk mengambil atau mencari informasi

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Hari Bebas Tembakau Sedunia Fokus pada Perdagangan Gelap Tembakau


Pada Hari Bebas Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei, Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) memusatkan perhatian pada perdagangan gelap tembakau, yang mencakup pembelian atau pembuatan produk tembakau secara murah yang berarti penghematan bagi para konsumen.

Brian King berbicara di Milken School of Public Health di George Washington University. WHO mengatakan perdagangan gelap produk-produk tembakau merugikan negara sekitar 31 milyar dolar per tahun. Padahal uang itu bisa digunakan untuk layanan kesehatan umum, memberantas kejahatan dan membatasi sumber pendanaan penting bagi industri tembakau.

WHO melaporkan penyakit-penyakit terkait tembakau merupakan salah satu ancaman publik terbesar yang pernah dihadapi dunia. Hampir satu orang meninggal setiap enam detik akibat penyakit-penyakit terkait tembakau, atau sama dengan hampir enam milyar orang per tahun. Perkiraan ini akan meningkat menjadi lebih dari delapan milyar orang per tahun pada tahun 2030.

Berbagai studi menunjukkan sebagian besar kematian atau lebih dari 80% kematian terjadi di antara orang-orang yang hidup di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.

“Seluruh aspek perdagangan gelap itu merusak upaya penting pengendalian tembakau yaitu menaikkan harga produk-produk tembakau. Kita tahu kenaikan harga produk tembakau merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk mengurangi konsumsi. Dengan demikian jenis perdagangan gelap ini merusak kebijakan penting yang diketahui bisa mengurangi konsumsi tembakau,” ujar King.

Pemberantasan perdagangan gelap tembakau akan menghasilkan pajak tahunan sangat besar bagi pemerintah yaitu sekitar 31 milyar dolar, yang bisa digunakan untuk memperbaiki kesehatan publik, membantu pemberantasan kejahatan dan membatasi sumber pendapatan penting bagi industri tembakau.

Hal-hal ini merupakan isu utama “Hari Tanpa Tembakau Sedunia” tanggal 31 Mei ketika WHO mendesak negara-negara anggotanya untuk menandatangani “Protokol Pemberantasan Perdagangan Gelap Produk-Produk Tembakau.”

Sejauh ini delapan negara telah meratifikasi protokol tersebut, jauh lebih sedikit dari target 40 negara yang dibutuhkan untuk meloloskannya menjadi UU internasional. Begitu terwujud, ketentuan-ketentuan protokol mengenai pengamanan rantai pasokan, peningkatan kerjasama internasional dan perlindungan-perlindungan lainnya juga akan diberlakukan.

Protokol itu merupakan perjanjian internasional yang dirundingkan sendiri oleh para utusan untuk Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC) yang telah diratifikasi oleh 180 negara. Pasal 15 protokol itu mengharuskan penandatanganan protokol itu untuk memberantas semua bentuk perdagangan gelap produk-produk tembakau.

Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC) mulai diberlakukan tahun 2005. Negara-negara yang telah menandatangani protokol itu lambat laun berkewajiban mengambil langkah-langkah mengurangi permintaan dan pasokan produk-produk tembakau, termasuk melindungi orang dari paparan asap tembakau, menangkal perdagangan gelap, melarang iklan, promosi dan sponsor. (EM).

Menurut Prof.Dr.Ir.H.Abrar Saleng S.H M.H

Salah satu Dosen dari Fakultas Hukum… Mengatakan bahwa setuju sekali dengan artikel ini disisi lain bisa mengurangi minat pecandu tembakau untuk mengkomsumsi,karna harganya akan mahal sehingga anak-anak dari sejak dini sudah akan menghindari rokok. Berbeda disaat ini sudah banyak anak-anak yang mulai merokok karna harga rokok yang bisa dijangkau dengan isi kantong atau uang jajan anak-anak pada umumnya.

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Blog di WordPress.com. Tema Adventure Journal.

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 266 pengikut lainnya