Hari Bebas Tembakau Sedunia Fokus pada Perdagangan Gelap Tembakau


Pada Hari Bebas Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei, Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) memusatkan perhatian pada perdagangan gelap tembakau, yang mencakup pembelian atau pembuatan produk tembakau secara murah yang berarti penghematan bagi para konsumen.

Brian King berbicara di Milken School of Public Health di George Washington University. WHO mengatakan perdagangan gelap produk-produk tembakau merugikan negara sekitar 31 milyar dolar per tahun. Padahal uang itu bisa digunakan untuk layanan kesehatan umum, memberantas kejahatan dan membatasi sumber pendanaan penting bagi industri tembakau.

WHO melaporkan penyakit-penyakit terkait tembakau merupakan salah satu ancaman publik terbesar yang pernah dihadapi dunia. Hampir satu orang meninggal setiap enam detik akibat penyakit-penyakit terkait tembakau, atau sama dengan hampir enam milyar orang per tahun. Perkiraan ini akan meningkat menjadi lebih dari delapan milyar orang per tahun pada tahun 2030.

Berbagai studi menunjukkan sebagian besar kematian atau lebih dari 80% kematian terjadi di antara orang-orang yang hidup di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.

“Seluruh aspek perdagangan gelap itu merusak upaya penting pengendalian tembakau yaitu menaikkan harga produk-produk tembakau. Kita tahu kenaikan harga produk tembakau merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk mengurangi konsumsi. Dengan demikian jenis perdagangan gelap ini merusak kebijakan penting yang diketahui bisa mengurangi konsumsi tembakau,” ujar King.

Pemberantasan perdagangan gelap tembakau akan menghasilkan pajak tahunan sangat besar bagi pemerintah yaitu sekitar 31 milyar dolar, yang bisa digunakan untuk memperbaiki kesehatan publik, membantu pemberantasan kejahatan dan membatasi sumber pendapatan penting bagi industri tembakau.

Hal-hal ini merupakan isu utama “Hari Tanpa Tembakau Sedunia” tanggal 31 Mei ketika WHO mendesak negara-negara anggotanya untuk menandatangani “Protokol Pemberantasan Perdagangan Gelap Produk-Produk Tembakau.”

Sejauh ini delapan negara telah meratifikasi protokol tersebut, jauh lebih sedikit dari target 40 negara yang dibutuhkan untuk meloloskannya menjadi UU internasional. Begitu terwujud, ketentuan-ketentuan protokol mengenai pengamanan rantai pasokan, peningkatan kerjasama internasional dan perlindungan-perlindungan lainnya juga akan diberlakukan.

Protokol itu merupakan perjanjian internasional yang dirundingkan sendiri oleh para utusan untuk Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC) yang telah diratifikasi oleh 180 negara. Pasal 15 protokol itu mengharuskan penandatanganan protokol itu untuk memberantas semua bentuk perdagangan gelap produk-produk tembakau.

Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC) mulai diberlakukan tahun 2005. Negara-negara yang telah menandatangani protokol itu lambat laun berkewajiban mengambil langkah-langkah mengurangi permintaan dan pasokan produk-produk tembakau, termasuk melindungi orang dari paparan asap tembakau, menangkal perdagangan gelap, melarang iklan, promosi dan sponsor. (EM).

Menurut Prof.Dr.Ir.H.Abrar Saleng S.H M.H

Salah satu Dosen dari Fakultas Hukum… Mengatakan bahwa setuju sekali dengan artikel ini disisi lain bisa mengurangi minat pecandu tembakau untuk mengkomsumsi,karna harganya akan mahal sehingga anak-anak dari sejak dini sudah akan menghindari rokok. Berbeda disaat ini sudah banyak anak-anak yang mulai merokok karna harga rokok yang bisa dijangkau dengan isi kantong atau uang jajan anak-anak pada umumnya.

Categories: Kesehatan | Meninggalkan komentar

Karyawan RS Haji Pemprov Sulsel Mogok, Tak Layani Pasien


Belakangan ini berita yang sangat heboh di dunia perumahsakitan yaitu adanya mogok kerja di  RSUD Haji Pemprov Sul-sel. Penyebab mogok kerja adalah mereka menuntut Direktur RS Haji, Nurhasana Palinrungi, bersama sejumlah jajarannya mundur. Nurhasanah dan sejumlah bawahannya dituding korupsi hingga miliaran rupiah. Selain itu ia dinilai tidak mampu menyejahterahkan pegawainya. Bahkan Nurhasana dituding tidak adil dalam menerapkan aturan pembagian uang layanan jasa, antara para tenaga lapangan dan pejabat RS Haji. Aksi para pekerja rumah sakit membuat pelayanan terganggu. Pasalnya, mereka hanya melayani pasien yang sudah dirawat. Imbas lainnya, pasien yang sudah diperbolehkan pulang tidak bisa meninggalkan rumah sakit karena tidak ada pegawai yang melayani proses administrasi. (http://news.okezone.com/read/2015/05/04/340/1144051/pegawai-rs-haji-pemprov-sulsel-mogok-kerja)

Mendengar berita ini, kami berinisiatif mewawancarai salah satu dosen bagian manajemen rumah sakit FKM Unhas Irwandi Kapalawy, SKM, Msc.PH. MARS mengenai berita ini, menurut beliau cara menyampaikan aspirasi yang dilakukan oleh karyawan rumah sakit haji tersebut dinilai melanggar aturan karena demo yang dilakukan tersebut sampai menutup pelayanan, sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan, tata cara demo/mogok kerja, karyawan yang bekerja dipelayanan publik atau keselamatan jiwa (dalam hal ini rumah sakit). Aksi yang dilakukan oleh karyawan/pegawai rumah sakit tersebut merugikan pasien secara fisik maupun materiil. Boleh demo/mogok kerja tetapi kalau sampai menghentikan pelayanan itu tidak boleh karena ini menyangkut nyawa dan merugikan pasien.

Cara menyelesaikannya yaitu dengan melakukan advokasi secara struktural yaitu melalui organisasi profesinya, melakukan komunikasi dengan baik, melalui dewan pengawas (pejabat structural yang ditunjuk oleh gubernur). Jika tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut bisa dengan jalan mediasi, melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk dimediasi, dipertemukan dengan direktur untuk dibicarakan secara baik-baik bagaimana cara menyelesaikan ketidaksetujuan tersebut. Atau bisa juga melalui Gubernur, DPR, bahkan sampai kepengadilan karena itu semua diatur dalam pengadilan tata usaha Negara (konflik yang terjadi antara orang/individu dengan instansi diatur dalam PTUN). Banyak jalan yang bisa dilakukan namun tidak dengan demo, karena demo dari instansi pelayanan kesehatan jelas melanggar .Keculai kalau demo, tetapi tetap melayani pasien (tidak menutup pelayanan) itumasih bisa ditolerir. Kesimpulannya, tidak dilarang menyampaikan aspirasi tetapi caranya yang kurang tepat.

Categories: Kesehatan | Meninggalkan komentar

Dua Dokter, Direktur RSIA, Dan Tiga Perawat Jadi Tersangka Malapraktik


[GRESIK] Penyidik Satreskrim Polres Gresik, Jawa Timur, sudah menahan empat orang tersangka yang terdiri dari dua dokter spesialis dan dua perawat yang diduga melakukan malapraktik terhadap pasien Muhammad Gafhan Habibi (5), putra dari pasangan suami-istri (pasutri) Pitono (37) dan Nyonya Lilik Setiawati (35), warga Dusun Sumber, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Gresik.

Kedua dokter ahli itu adalah dr Yanuar Syam Sp.B, dan dr Dicky Tampubolon Sp.AN., serta Masrikan dan Fitos Vidyanto, dua perawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina yang membantu praktik saat mengoperasi Habibi di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Nyai Ageng Pinatih, di Jalan Abdul Karim, Gresik. “Dua alat bukti bukti sudah kita miliki, dan alasan ancaman hukuman di atas 5 tahun menjadikan kami harus menahannya demi kelancaran proses penyidikan,” ujar Kapolres Gresik AKBP E Zulpan, dikonfirmasi, Rabu (8/4) tadi pagi.

Terhadap dua orang tersangka lainnya, yakni drg Achmad Zayadi dan perawat Putra Bayu Herlangga yang belum juga memenuhi panggilan penyidik, sudah dipanggil ulang untuk kali kedua. Penetapan keenam tersangka itu berdasarkan hasil gelar perkara Polres Gresik setelah mengamankan barang bukti berupa hasil visum, satu lembar hasil pemeriksaan laboratorium, satu bendel rekam medik atas nama pasien, kuitansi pembayaran di RSIA Nyai Ageng Pinatih.

Selain itu, juga hasil pemeriksaan terhadap 13 saksi, termasuk saksi ahli dan hasil gelar perkara sampai tiga kali. Pada bagian lain, Kapolres menambahkan, bahwa kedua dokter yang melakukan operasi yaitu dr Yanuar Syam spesialis bedah dan dr Dicky Tampubolon spesialis anestesi dikenakan pelanggaran Pasal 359, 361 KUHP dan atau Pasal 76 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta.

Terhadap perawat Putra Bayu Herlangga, Masrikan dan Fitos Widyanti, dijerat pelanggaran Pasal 365, 361 KUHP dan Pasal 76 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Ancaman hukumanmnya 5 tahun dan denda Rp 100 juta.

“Kedua dokter spesialis itu tidak mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) di RSIA Nyai Ageng Pinatih tapi nekat beroperasi,” katanya. Sementara tersangka Direktur RSIA Nyai Ageng Pinatih kita jerat dengan pelanggaran Pasal 80 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran juncto Pasal 359, 361 KUHP juncto 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Ancamannya, hukuman penjara 10 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta, karena membiarkan kedua dokter beroperasi padahal rumah sakitnya sudah habis izin operasinya.

Sementara itu, untuk Direktur Utama (Dirut) RSIA Nyai Ageng Pinatih, drg Achmad Zayadi, dan seorang perawatnya bernama Putra Bayu Herlangga, mangkir karena mengaku belum koordinasi dengan Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (DPW LPBH NU) Jatim. Polisi akan memanggil paksa keduanya jika tidak kooperatif pada panggilan kedua, Kamis (9/4) besok. “Sudah kita panggil lagi untuk kali kedua, Kamis besok. Jika tidak hadir lagi, akan jemput paksa,” tandas Kapolres.

Selama pemeriksaan, dr Yanuar Syam tidak didampingi kuasa hukumnya begitu juga dengan dr Dicky Tampubolon, kendati sempat didampingi konsultan hukumnya, Ana Harun. Sedangkan kedua perawat, Masrikan dan Fitos Vidyanto didampingi pengacaranya, Fajar. Karena Ana Harun tidak memiliki bukti surat izin resmi sebagai penasihat hukum (pengacara), maka oleh penyidik yang bersangkutan terpaksa diminta keluar ruangan dalam proses pemeriksaan lanjutan, Selasa (7/4) kemarin. Sementara itu menurut Fajar kliennya dicecar 34 pertanyaan. Untuk dr Yanuar Syam dan dr Dicky Tampubolon, ia mengaku tidak mengetahuinya, karena tempat pemeriksaannya terpisah.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus dugaan malpraktek itu terjadi saat bocah Muhammad Gafhan Habibi, mengalami sakit spendile tumar di paha kanan. Sesudah menjalani pemeriksaan, atas saran dr Yanuar Syam kemudian diambil langkah operasi di RSIA Nyai Ageng Pinatih, pada 2 Januari 2015. Sehari pascamenjalani operasi bedah, yakni 3 Januari 2015 pukul 03.00 WIB Habibi dirujuk ke RSUD Ibnu Sina, Gresik karena kondisi kedua tangan Habibi membiru. Sampai dengan 71 hari berikutnya, dalam perawatan itu tidak juga membaik dan kemudian meninggal dunia, Sabtu tanggal 14 Maret 2015.

Sebelum meninggal dunia, tiga dokter yaitu dr Yanuar Syam, dr Dicky Tampubolon, Kepala RSIA drg Achmad Zayadi ke rumah orang tua Pitono di Desa Semampir, Kecamatan Cerme, dengan menawarkan Rp 300 juta, kemudian pada, Sabtu, 4 April 2015 menawarkan kompensasi Rp 400 juta.

Menurut Dr. Syahrir A. Pasinringi Ms. sebagai salah satu dosen jurusan Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, “kejadian malpraktek itu harus benar-benar dibuktikan terlebih dahulu dan harus dilakukan audit medik oleh komite medik, karena jika dokter bekerja dan memberikan pelayanan medik itu merupakan pekerjaan yang sangat berisiko. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi yaitu pasien sembuh, penyakit pasien tambah parah, bahkan pasien bisa meninggal dunia. Tetapi jika seorang dokter telah memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kita tidak boleh mengatakan bahwa tindakan tersebut malpraktek”.

Dalam kasus ini, menurut Dr. Syahrir A. Pasinringi Ms. “dokter yang berani melakukan operasi dan tidak memiliki Surat Izin Praktek (SIP) merupakan pidana. Dan jika hal tersebut terjadi di rumah sakit maka yang terkena pidana juga direktur utama rumah sakit tersebut. Di rumah sakit terdapat kewenangan klinis, yaitu kewenangan yang dimiliki dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang ditanda tangani oleh direktur utama rumah sakit berdasarkan hasil kredensial oleh komite medik” imbuhnya.

 

Sumber : http://sp.beritasatu.com/home/dua-dokter-direktur-rsia-dan-tiga-perawat-jadi-tersangka-malapraktik/83543

Categories: Kesehatan | Meninggalkan komentar

Beda Rumah Sakit, Beda Diagnosa


Makassar, Maret 2015

Salah seorang Mahasiswi FKM Unhas mengalami kecelakaan di daerah Workshp, Unhas. Mahasiswi tersebut mengalami fraktur (patah tulang) pada jari-jari kakinya. dia kemudian dilarikan ke salah satu rumah sakit terdekat (RS X). Dari hasil dignosa dokter di RS tersebut, kaki dari mahasiswi ini harus diberikan tindakan yaitu operasi dibagian jari kaki.

Namun, karena belum memiliki BPJS, dan biaya operasi (bedah) dari luka tersebut tidak sedikit. Dia meminta untuk dipindahkan ke rumah sakit lain (RS Y). Keesokan harinya, Dia pindah ke rumah sakit Y. Dri rumah sakit tersebut, ternyata diagnosanya berbeda dari rumah sakit X. Dokter di rumah sakit Y, tidak menyarankan untuk dilakukan tindakan operasi, tetapi hanya melakukan observasi, dan menunggu hasil dari obervasi (pemeriksaan) tujuh hari berikutnya. Setelah tujuh hari, barulah diputuskan harus dilakukan tindakan atau tidak.

Bagaimana pendapat anda tentang perbedaan diagnosa dokter dari kedua rumah sakit tersebut ?

Menurut salah satu dosen FKM Unhas bagian MRS (Manajemen Rumah Sakit), Rini Anggraeni, SKM. M.Kes, menjelaskan bahwa pemberian tindakan maupun penentuan diagnosa yang berbeda dari rumah sakit, dapat disebabkan karena SOP (Standard Operasional Prosedure) dari tiap rumah sakit yang berbeda.

Categories: Kesehatan | Meninggalkan komentar

RUU Keperawatan Sudah Rampung, Kini Perawat Bisa Buka Praktik Sendiri


Sempat menuai protes dari perawat dari seluruh Indonesia dan melalui proses pembahasan yang panjang, rapat kerja antara Kementerian Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI akhirnya menyepakati RUU Keperawatan untuk disahkan dalam rapat paripurna.

Dengan disepakatinya rancangan undang-undang ini, para tenaga kesehatan di bidang keperawatan akan memiliki payung hukum dalam menjalankan profesinya.

Rapat ini sendiri dilaksanakan di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (12/9/2014) dan dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI, dr Nafsiah Mboi, SpA, Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning, dan jajarannya serta Tim Perumus RUU.

“Mulai sekarang, perawat boleh membuka praktik sesuai izin. Prosesnya panjang ini, sekitar 3 tahun. Alhamdulillah RUU ini sudah rampung dan akan segera disahkan dalam rapat paripurna,” ungkap salah seorang tim perumus RUU, Imam Suroso, kepada detikHealth, Minggu (15/9/2014).

Menurut Imam, lahirnya UU Keperawatan ini sangat penting mengingat selama ini perawat tidak dapat membuka praktik karena tiadanya payung hukum yang melindungi.

“Perawat itu kan sangat dekat ya dengan masyarakat, ujung tombaknya, jadi dengan adanya payung hukum ini mereka bisa lebih percaya diri dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tidak harus sedikit-sedikit ke dokter atau rumah sakit,” papar Imam.

Untuk bisa membuka praktik sendiri, Imam menegaskan perawat tetap harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh konsil keperawatan dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) dari pemerintah setempat.

Sementara itu, Nafsiah dalam sambutan tertulisnya menyampaikan rasa syukurnya atas rampungnya rancangan undang-undang ini. Menurutnya, kerjasama ini adalah kemajuan besar setelah lahirnya UU Jaminan Kesehatan Nasional yang disahkan awal 2014 ini. “Kerjasama yang baik antara Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah telah melahirkan banyak kemajuan untuk masyarakat,” terangnya.

Sumber: detik.com

Categories: Kesehatan | Meninggalkan komentar

Permudah Pasien, RS Siloam Kebon Jeruk Resmikan Klinik Khusus Pencernaan


Jakarta, Berbagai penyakit yang berkaitan dengan masalah pencernaan memerlukan penanganan yang kompleks. Penanganan yang dilakukan umumnya mengharuskan pasien untuk berpindah-pindah pelayanan dalam satu rumah sakit.

Bertujuan untuk memudahkan pasien penyakit pencernaan, Siloam Hospital Kebon Jeruk (SKHJ) membuka klinik baru bernama Digestive Clinic. Klinik ini dikatakan oleh Caroline Riady selaku direktur eksekutif SKHJ dibuat atas rangkaian kerjasama antara dokter senior di bidang penyakit dalam khususnya bidang gastroenterologi.

Salah satu dokter yang bertanggung jawab di Digestive Clinic, dr Errawan R. Wiradisuria, SpB(K)BD, MKes, mengatakan bahwa klinik ini dibuat untuk memberikan pelayanan terpadu satu atap untuk pasien pencernaan.

“Jadi pasien enggak perlu pindah kesini terus pindah kesana. Jadi pelayanannya kita bikin dalam satu ruangan yang tidak jauh-jauh. Seharian bisa kelar. Kan biasanya gini dia (pasien) datang ke spesialis ahli liver misalnya hari Senin, terus kesini Rabu, terus pindah lagi CT scan. Yang pasti ini akan menghemat biaya dan waktu,” kata dr Errawan ditemui saat peresmian Digestive Clinic di SHKJ, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Di Indonesia, tren kasus penyakit pencernaan sendiri dikatakan oleh dr Errawan semakin banyak. Hal ini menurutnya dikarenakan diagnosis medis yang semakin canggih sehingga penyakit bisa diketahui.

“Dengan alat diagnostik yang semakin canggih, penyakit jadi terdeteksi semakin banyak. Dari dulu sebenarnya sudah ada banyak,” tutur dr Errawan.

Digestive Clinic sudah beroperasi dan membuka pelayanan dari Senin sampai Jumat pada pukul 14.00 hingga 21.00 WIB. Dokter yang bertugas di dalamnya antara lain spesialis gastroenterologi, hepatologi, radiologi, bedah saluran cerna, kanker darah, ahli gizi, dan anatomi patologi.

Sumber: health.detik.com

Categories: Kesehatan, Rumah Sakit | Meninggalkan komentar

BREAKING NEWS: Prof Alimin Maidin Pimpin RS Unhas


Laporan Wartawan Tribun Timur, Anita Wardana

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr Dwia Aries Tina MA melantik mantan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prof Dr dr M Alimin Maidin MPH dilantik menjadi Direktur Utama Rumah Sakit Unhas, Rabu (3/9/2014).

Prof Alimin Maidin menggantikan kepemimpinan Direktur RS Unhas sebelumnya yakni Prof Dr dr Syamsu SpPD(K).

Selain Prof Alimin Maidin, Rektor Unhas turut melantik sejumlah pengurus RS Unhas lainnya antara lain Dr dr Andi Fachruddin Benyamin SpPD-KHOM sebagai Direktur Pelayanan dan Dr dr Siti Maisuri SpOG(K) sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pendidikan serta kepala bidang lainnya. (*)

Sumber: makassar.tribunnews.com

Categories: Rumah Sakit | Meninggalkan komentar

Belum Semua Rokok Bergambar Seram, Ketegasan Pemerintah Diuji


Kementerian Kesehatan sudah memberikan waktu selama 18 bulan bagi industri rokok untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengendalian Tembakau. Faktanya, belum semua rokok mencantumkan peringatan bergambar.

Hanya segelintir merk rokok yang sudah memasang gambar-gambar tersebut. Dr Kartono Muhammad, Ketua Pusat Pengawas dan Pengendalian Tembakau (TCSC) mengatakan bahwa hal itu sengaja dilakukan industri rokok untuk mengetes sejauh mana kesungguhan pemerintah menegakkan peraturan yang dibuatnya.

“Mereka (industri rokok) itu sengaja sebenarnya menunda-nunda. Mereka memang mau ngetes pemerintah aja, sejauh mana ketegasannya, sampai kapan bisa diulur waktunya, hal-hal seperti itulah,” tutur dr Kartono kepada detikHealth di sela-sela acara Melek Bahaya Rokok: Tegakkan Hukum Peraturan Bergambar di FX Sudirman, Jalan Raya Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2014).

Padahal ditambahkan dr Kartono, seharusnya industri sudah mampu melakukan persiapan dalam waktu 18 bulan yang sudah diberikan. Sehingga tidak ada lagi alasan tidak siap atau waktu yang kurang untuk mengganti kemasan dan menambahkan peringatan bergambar.

Senada dengan dr Kartono, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sekaligus Koordinator Pengembangan Peringatan Kesehatan Bergambar pada Kemasan Rokok, Widyastuti Soerojo, mengatakan bahwa peraturan ini dibuat untuk melihat apakah industri rokok di Indonesia patuh terhadap hukum atau tidak.

“Kita lihat saja melalui PP ini kan sudah jelas, kalau mereka patuh ya bagus. Taat pada pemerintah. Kalau tidak patuh berarti mereka melanggar hukum karena melanggar peraturan yang ada di undang-undang,” papar perempuan yang akrab disapa Tuti tersebut.

Selain penyampaian pendapat dari pakar kesehatan dan tembakau, acara ini juga mengundang para korban asap rokok untuk menyuarakan aspirasinya. Diharapkan dengan adanya perwakilan korban rokok yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI) bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat merokok tidak lagi disepelekan dan dianggap remeh.

Sumber: health.detik.com

Categories: Kesehatan | Meninggalkan komentar

RS Wahidin Sudirohusodo Makassar Target Akreditasi Internasional


Join Commision International (JCI) mengadakan Initial Survey Hospital di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Wahidin Sudirohusodo, 2-6 Juni 2014.

Tim Surveyor JCI yang hadir yakni Sara Shahim Abedi, Juan M Ferrer, Marianne E Semrad, Bonny Chen dan Angela Norton.

Direktur Utama RSUP Wahidin Sudirohusodo, Prof Dr dr Abd Kadir, SpTHT(K) mengatakan, Initial Survey Hospital Academic Medical Center Accreditation tersebut merupakan suatu penilaian menyeluruh untuk standar akreditasi rumah sakit termasuk standar akademik di RSUP Wahidin Sudirohusodo.

“Setiap surveyor memiliki bidangnya masing-masing, di mana seluruh komponen rumah sakit akan dinilai. Survei kali ini merupakan final survey, kami telah menyiapkan proses akreditasi internasional ini sejak dua tahun lalu,” ujar Prof Kadir usai mempresentasikan mengenai RSUP Wahidin Sudirohusodo kepada seluruh surveyor di Aula Instalasi Rawat Darurat (IRD), Senin (2/6/2014).

Prof Kadir menambahkan RSUP Wahidin Sudirohusodo pun telah melakukan berbagai persiapan menghadapi Initial Survey.

Salah satunya dengan melakukan simulasi survei pada Juni 2013 lalu.

Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tersebut, tujuan diadakannya Initial Survey tersebut untuk melakukan survey akreditasi internasional dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RSUP Wahidin Sudirohusodo.

Sumber: TribunNews

Categories: Kesehatan | Meninggalkan komentar

Pasien Meninggal karena Benang Jahitan Terlepas di Perut, Dokter Dibui


Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara terhadap dr Bambang Suprapto. Dokter di RS Dinas Kesehatan Tentara (DKT) itu dihukum karena benang jahitan di perut pasien terlepas hingga pasiennya meninggal dunia.

Kasus bermula saat dr Bambang menerima pasien Johanes Tri Handoko pada 21 Oktober 2007 di RS DKT Madiun. Dari hasil diagnosa, Johanes diduga menderita tumor pada usus dan Johanes merujuk untuk operasi. Maka digelarlah operasi pada 25 Oktober oleh dr Bambang dengan dibantu 4 perawat untuk mengangkat tumor dan melakukan penyambungan usus secara langsung.

Setelah selesai operasi, Johanes lalu dipindah ke sel rawat inap. Tapi pasien merasa kesakitan terus menerus dan perutnya kembung. Maka pada 2 November 2007, Johanes dirujuk ke RS RKZ Surabaya.

Karena kamar penuh, Johanes lalu dipindah ke RS Mitra Keluarga Surabaya dan langsung dilakukan operasi lanjutan. Lantas dilakukan operasi lanjutan kedua pada 4 November dengan hasil menemukan benang jahitan warna hitam yang tertinggal pada usus besar yang bocor. Setelah dirawat berhari-hari, akhirnya nyawa Johanes tidak tertolong dan meninggal dunia pada 20 Juli 2008.

Atas kasus itu, dr Johanes pun harus bertanggung jawab di muka hukum. Pada 6 Oktober 2011, Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun memutuskan untuk melepaskan dr Bambang Suprapto SpBMSurg. Vonis ini jauh di bawah tuntutan jaksa yang menuntut dr Bambang membayar denda Rp 100 juta.

Atas vonis itu, jaksa lalu mengajukan kasasi. Siapa nyana, MA menjatuhkan pidana penjara ke dr Bambang.

“Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” putus MA seperti tertuang dalam salinan kasasi yang dilansir website MA, Kamis (10/7/2014).

Duduk sebagai ketua majelis Dr Artidjo Alkostar dengan anggota Prof Dr Surya Jaya dan Dr Andi Samsan Nganro. Majelis menyatakan tindakan operasi yang dilakukan dr Bambang menyebabkan benang hitam tertinggal di usus besar dan menyebabkan kematian pasien.

“Perbuatan terdakwa merupakan conditio sine qua non dan mempunyai hubungan kausal terhadap meninggalnya Johanes,” putus majelis pada 30 Oktober 2013 lalu.

Sumber: detikNews

Categories: Kesehatan, Rumah Sakit | Meninggalkan komentar

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 6 pengikut lainnya.

HMSC

Hours & Info

1-202-555-1212
Lunch: 11am - 2pm
Dinner: M-Th 5pm - 11pm, Fri-Sat:5pm - 1am

Blog di WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.