Kesehatan

Current Issue Perumahsakitan… Cekidot … … !!!


Dua Rumah Sakit Dapat Rapor Hitam

MATARAM,  Tak disangka, kerusakan lingkungan di NTB turut disumbangkan oleh rumah sakit. Tahun ini, Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB mencatat ada dua rumah sakit yang mengabaikan pengelolaan limbahnya. Sehingga, memberi dampak buruk bagi lingkungan. Dari sekian perusahaan yang diuji, ada dua rumah sakit yang paling buruk pengelolaan limbahnya.

Fakta ini terungkap setelah BLHP NTB melakukan peringkat kinerja perusahaan (proper) tahun 2015. Selain rumah sakit, industri perhotelan, pertambangan, hingga pembangkit listrik juga ikut menjadi objek pengawasan. Penilaian ini mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang sudah disepakati. Apakah operasionalnya sudah sesuai Amdal atau tidak.

Hasilnya, ada dua rumah sakit yang disebut melakukan pencemaran berat. Sehingga, diberikan raport hitam. Dua rumah sakit yang dimaksud yakni RSUD dr Soedjono Selong, Lombok Timur dan RS Risa Mataram. Peraih proper hitam berarti melakukan pencemaran berat.

Untuk dua rumah sakit yang berapor hitam sendiri, sudah dilayangkan peringatan keras berupa surat yang memaksa perusahaan terkait agar segera melakukan pembenahan sesuai aturan yang tertuang dalam dokumen Amdal. BLHP NTB sendiri akan melakukan pembinaan selama satu tahun penuh terhadap perusahaan bersangkutan. Yang rapor hitam tidak langsung kita hentikan operasionalnya. Masih kita beri pembinaan selama satu tahun dan selama jangka waktu itu harus ada perubahan.

Rumah Sakit dan klinik Nakal Bikin Anggaran BPJS Defisit

Tidak jujurnya rumah sakit maupun klinik dalam melayanani pengguna BPJS membuat pemerintah terancam mengalami kerugian besar. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah bakal defisit anggaran BPJS hampir mencapai Rp 6 triliun.

Hal itu diungkapkan Indonesian Hospital Watch. IHW menduga terjadi moral hazard yang dilakukan oleh pihak faskes (rumah sakit dan klinik) yang menjadi mitra BPJS Kesehatan RI. Faskes terindikasi ingin meraup keuntungan ekonomi sebesar-besarnya.

Misalnya, melakukan pemeriksaan dan perawatan yang tidak perlu. Pasien (peserta JKN BPJS Kesehatan) yang harusnya tidak perlu dirawat, dianjurkan untuk rawat inap. Tindakan medis yang sebenarnya tidak dilakukan, dimasukan dalam daftar tindakan medis yang dilakukan.

Contohnya, pemasangan infus yang faktanya hanya dilakukan satu kali, dilaporkan sebanyak dua kali. Anjuran pemeriksaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan, dengan adanya jaminan pembiayaan JKN BPJS Kesehatan, akhirnya dianjurkan untuk dilakukan.  Adalah lagi pemeriksaan lab misalnya, pemeriksaan x-ray, CT-Scan dll, yang tidak sesuai indikasi medis.Hal itu yang dilakukan faskes selama 2 tahun penyelenggaraan BPJS. Tak ayal, anggaran BPJS yang dianggarkan mengalami defisit.

Meski demikian, pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati pencairan cadangan pembiayaan BPJS Kesehatan Rp 1,54 triliun dalam APBNP 2015. Dengan uang tunai tersebut, BPJS Kesehatan mampu membayai klaim peserta BPJS di sejumlah rumah sakit seluruh Indonesia, sehingga potensi gagal bayarBPJS Kesehatan RI ke pihak Faskes yang menjadi mitra BPJS Kesehatan dapat dihindari.

Sedikit Rumah Sakit Gunakan Konsep Green Hospital

Meskipun banyak rumah sakit di Indonesia mengusung konsep green hospital, namun di lapangan penerapan green hospital tidak seluruhnya dilakukan. Saat ini masih banyak rumah sakit   yang menerapkan green hospital tidak sepenuhnya melakukannya, tetapi  hanya sebatas pada tatanan penanaman pohon saja atau hanya slogan saja. Penerapan green hospital itu harus betul-betul diterapkan dari berbagai aspek, mulai dari konsep bangunan, sanitasi air, penghijauan hingga pemanfaatan energy.

RS Melinda 2 contohnya, RS yanga ada di kota Bandung ini sangat luar biasa penampilannya, bukan seperti rumah sakit saat masuk tapi hotel, ada tempat permainan anak, terlihat tidak menyeramkan karena space nya luas, tidak lorong-lorong halnya rumah sakit saat ini. Rumah sakit yang mengedepankan konsep green hospital seperti Melinda 2, mengusung konsep kesehatan secara keseluruhan. RS Melinda 2, seperti rumah sehat yang lebih memperhatikan semua aspek, ini konsen terhadap kesehatan secara menyeluruh baik bagi pasiennya, dokternya hingga karyawannya dan berkonsep.

Pecahkan Rekor MURI, PT KAI Luncurkan Kereta Rumah Sakit Pertama

PT Kereta Api Indonesia telah resmi meluncurkan kereta kesehatan pertama Republik Indonesia yang dinamai Rail Clinic. Peluncuran ini sekaligus masuk ke dalam catatan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai klinik kereta pertama di Indonesia.

Menurut Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro, pembuatan Rail Clinic ini sendiri bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama wilayah terpencil yang masih minim fasilitas kesehatan. Dia pun berharap masyarakat yang tinggal di sekitar jalur KA bisa mendapatkan fasilitas ini.

Pembuatan kereta ini sendiri membutuhkan waktu selama 70 hari dengan biaya Rp 1,5 miliar. Sedangkan untuk pengoperasiannya dibutuhkan 4 orang kru teknis dan 10 orang dokter serta perawat. Kereta ini sendiri terdiri dari dua kereta di mana kereta pertama digunakan sebagai ruang pelayanan, dari pemeriksaan umum hingga pemeriksaan gigi dan mata. Sementara kereta kedua digunakan sebagai kamar rawat seperti layaknya rumah sakit.

Edi mengatakan jika mereka menargetkan akan memiki 4 Rail Clinic. Dua Rail Clinic akan dioperasikan di pulau Jawa dan 2 lainnya di Sumatera. Kereta ini pun akan beroperasi pertama kali pada 19 Desember dengan tujuan pertama stasiun Wojo, Purworejo, Jawa Tengah.

 Rumah Sakit di Malaysia Adopsi Konsep Syariah RS di Indonesia

Konsep syariah yang diimplementasikan oleh Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung di Semarang, Jawa Tengah, mendapatkan apresiasi dari delegasi sejumlah rumah sakit Islam dari Malaysia. Konsep syariah ini bahkan bakal diadopsi untuk diterapkan di sejumlah rumah sakit Islam, yang ada di negara tetangga tersebut.

Hal ini terungkap dalam studi banding yang dilakukan empat rumah sakit Islam asal Malaysia di RSI Sultan Agung Semarang, akhir pekan kemarin. Dr Ishaq Daud, delegasi dari Al Islam Specialist Hospital, Kuala Lumpur mengatakan, RSI Sultan Agung telah berhasil mengkombinasikan layanan kesehatan dengan nilai-nilai syariah.

Secara khusus, Ishaq sangat mengapresiasi beragam fasilitas layanan berbasis syariah yang telah diberikan di rumah sakit yang bernaung di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) ini. Salah satunya adalah layanan tayamum pad yang disediakan pihak rumah sakit bagi para pasien. Ini sesuatu yang special dan belum pernah ada di rumah sakit Islam yang ada di Malaysia.

Tidak hanya itu, penilaian layanan kesehatan unggulan yang kini dimiliki oleh RSI Sultan Agung Semarang merupakan satu kemajuan luar biasa dari sebuah rumah sakit Islam. Studi banding ini menjadi pengalaman yang sangat berharga. Bahkan ada keinginan besar berbagai pelajaran dari studi banding ini bakal disebarluaskan kepada beberapa rumah sakit yang belum terstandarisasi nilai syariah di negerinya. Konsep syariah yang diterapkan pada layanan kesehatan seperti yang diimplementasikan RSI Sultan Agung ini tak lepas dari upaya para stakeholder dalam meraih predikat mumtaz (sempurna) dari Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islami (MUKISI).

Sementara itu, studi banding pengelolaan rumah sakit Islam kali ini diikuti sedikitnya empat manajemen pengelola rumah sakit Islam di Kuala  Lumpur. Empat rumah sakit tersebut adalah Al Islam Specialist Hospital, Pusrawi Hospital, International Islamic University of Malaysia (IIUM) Medical Specialist dan Hospital Islam Az Zahrah (HIAZ).

Direktur Utama (Dirut) RSI Sultan Agung Semarang, dr H Masyhudi AM MKes mengatakan, konsep rumah sakit syariah yang dikembangkan di RSI Sultan Agung mengacu pada maqashid asy syariah salah seorang ulama ahlussunnah terkenal, Imam Syatibinya.

Konsep syariah ini membagi lima perkara yang meliputi hifdzuddin (memelihara agama),hifdzunnafs (memelihara jiwa), hifdzul’aql (memelihara fikiran/akhlak), hifdunnasl (memelihara keturunan) dan hifdulmal (memelihara harta) Artinya, dalam memberikan layanan kesehatan kepada setiap pasien, RSI Sultan Agung senantiasa mengedepankan serta memelihara prinsip dari lima hal keutamaan ini.

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Para ibu di Pekanbaru resah asap ganggu kesehatan anak


Pekanbaru (ANTARA News) – Kalangan ibu rumah tangga di Kota Pekanbaru Provinsi Riau mengaku resah karena bencana kabut asap telah mengganggu kesehatan anak bawah umur lima tahun (balita).

“Kedua anak saya sudah lebih sepekan ini batuk dan pilek. Doter yang memeriksanya mengatakan kalau itu penyebabnya adalah asap,” kata Melfa (30), warga Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayanraya, Pekanbaru, Senin siang.

Ia mengatakan, kondisi kedua anaknya yakni Bunga, berusia 20 bulan dan Rayhan 2 tahun 10 bulan saat ini masih sering batuk dan ketika tidur selalu sulit bernafas.

Ketika dibawa ke dokter, lanjut dia, dikatakan kalau anak saya mengalami gangguan pernafasan disertai batuk dan pilek.

“Itu penyebab dari udara di Pekanbaru tercemar asap sejak beberapa bulan ini,” katanya.

Untuk mengantisipasi hal lebih buruk terjadi, Melfa mengaku telah mengurung anaknya di dalam rumah untuk menghindari terhirupnya udara tercemar asap.

“Padahal dokter anak sebelumnya mengatakan jangan menghambat tumbuh kembang anak saat bermain. Dengan dibatasinya aktivitas anak di luar rumah, maka secara tidak langsung juga menghambat pertumbuhan otak anak tersebut. Itu kata dokter,” katanya.

Selain Melfa, sejumlah ibu rumah tangga lainnya di Pekanbaru juga mengeluhkan hal yang sama. Beberapa menganggap kabut asap telah merugikan dunia pendidikan karena sekolah-sekolah harus libur untuk menghindari dampak dari udara yang tercemar.

“Sementara banyak mata pelajaran yang harus ditunda karena libur itu. Kondisi ini tentu merugikan kami para orang tua yang mengharapkan anak dapat tumbuh pintar di sekolah terpaksa harus berdiam diri di rumah,” kata Wahyuni, warga Tangkerang Timur, Pekanbaru.

Bencana kabut asap Riau dilaporkan telah menyebabkan dua orang dilaporkan meninggal dunia. Udara yang tercemar asap kebakaran lahan diindikasi menjadi pemicu Hanum (12 tahun) yang tadinya mengalami batuk dan pilek menjadi meninggal dunia akibat gagal pernafasan.

Begitu juga dengan Rustam, PNS yang bertugas di Dinas Perhubungan Riau, dilaporkan meninggal dunia setelah asap memicu terjadinya sakit jantung pada dirinya.

Kedua korban asap Riau tersebut meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru.

Sementara itu Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyatakan jumlah warga yang sakit terus bertambah hingga mencapai 25.524 orang akibat asap kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan polusi mencapai tingkat berbahaya.

“Warga paling banyak menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut atau ISPA, yang jumlahnya mencapai 20.901 orang,” kata Kepala Dinas Kesehatan Riau, Andra Sjafril.

Angka penderita tersebut merupakan akumulasi dari tanggal 29 Juni hingga 12 September 2015. Warga juga menderita pneumonia sebanyak 454 orang, asma 893 orang, iritasi mata 1.356 orang dan iritasi kulit 1.920 orang.

Jumlah penderita ISPA tersebar di 12 kabupaten/kota dan paling banyak berada di Kota Pekanbaru, yakni mencapai 3.548 orang. Kemudian penderita ISPA juga banyak terdapat di Kabupaten seperti Kuantan Singingi ada 2.831 orang, Siak 2.576 orang, Kota Dumai 2.503 orang, dan Rokan Hulu 2.227 orang.

Penderita ISPA paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni sebanyak 300 orang.

Pertanyaan :

  1. Apa saran ibu kepada ibu-ibu yg bingung bgemna cara agar anaknya terhindar dari pencemaran udara asap?karena ada sebagian ibu yg mengurung anaknya dirumah, sedangkan dokter anak mngatakan “jangan menghambat tumbuh kembang anak saat bermain. Dengan dibatasinya aktivitas anak di luar rumah, maka secara tidak langsung juga menghambat pertumbuhan otak anak tersebut.”
  2. Bagaimana menurut ibu tentang pencemaran asap yang terjadi dan mengakibatkan adanya korban jiwa?

Jawaban dari ibu Rini Anggraini, SKM, M.kes :

  1. “Klu menurut saya, wajar jika seorang ibu mengkhawatirkan anaknya. Apa lg ini sudah menyangkut tentang kesehatan anaknya. Tidak salah jika ibu2 mngurung anaknya drumah, apa lg bnyak aktivitas yg dapat dilakukan oleh anak2 didlam rumah yg dpt mngembangkan kreativitas anak misalnya membuat origami, mmbuat rumah2an dri stik es krim dan lain2.

Dan jika anak2 trganggu dgn kabut asap pada saat mereka menjalankan aktivitas sekolah, ibu2 dapat memakaikan anaknya masker untuk mnghindari paparan dri kabut asap”.

  1. “Sangat disayangkan, apa lg kabut asap ini telah menelan korban jiwa. Saya jg kurang mngikuti berita tentang kabut asap ini. Tp sebaiknya untuk mencegah korban jiwa, masyarakat harus memakai masker dan jangan terlalu lama diluar rumah jika tidak ada hal penting”.
Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Seberapa Efektifkah Residensi bagi Mahasiswa MRS FKM Unhas … ???


Telah kita ketahui bahwa mahasiswa bagian manajemen rumah sakit wajib mengambil mata kuliah residensi sebagai pengganti magang sebanyak tiga kali yang mulai di programkan pada semester 5, 6 dan 7.

Kami selaku divisi infokom telah mewawancarai beberapa mahasiswa mengenai keefektifan residensi. Berikut argument mereka :

  • Dengan adanya mata kuliah residensi, kita bisa turun langsung ke rumah sakit melihat bagaimana sih rumah sakit itu, apa saja yang ada di dalamnya, bagaiman kinerja SDMnya, tupoksinya, dll. Dulunya, saya hanya tau rumah sakit itu hanya tempat orang sakit dirawat. Setelah saya residensi, saya bisa tau ternyata di dalam rumah sakit itu sangat banya hal-hal yang belum saya ketahui. Selain itu, dengan adanya residensi ini, saya dapat mengetahui alur perumahsakitan. Sebagai anak MRS kita tentu harus tau alur rumah sakit, karena kedepannya kita yang akan bekerja di sana, jadi untuk itu, kita perlu tau apa saja yang ada dalam rumah sakit. Saya bisa membayangkan, jika tidak ada praktik langsung seperti ini, ilmu yang hanya didapatkan dari teori tidak akan cukup. Karena dengan praktik langsung, kita bisa mengetahui secara langsung apa sebenarnya rumah sakit itu.

  • Kalau bisa residensi jangan pakai seragam hitam putih atau PDH. Baju beabs boleh tapi tetap ada ciri khasnya kalau kita mahasiswa residensi, seperti jas residensi mungkin. Hehehe..

  • Menurut saya, residensi 1 ini saya mendapat banyak ilmu dan pengalaman yang tidak bisa saya dapatkan hanya dengan perkuliahan di kampus. Residensi 1 ini dapat dikatakan efektif jika mahasiswa tersebut aktif bertanya dan berkonsultasi dengan pembimbing klinik dan pegawai instalasinya mengenai berbagai materi terkait. Tidak hanya sekedar pengambilan data, mahasiswa juga dituntut untuk peka terhadap berbagai permasalahan terkait perumahsakitan. Sehingga mahasiswa menjadi lebih kritis dalam menanggapi kegiatan perumahsakitan.

  • Menurut saya dari residensi satu sampai tigayang paling terasa sekali adalah pembayarannya yang mahal dan tidak sama setiap rumah sakit yang menurut saya sangat tidak adil, mungkin ada solusi dari jurusan mengenai hal ini. Yang kedua, kurangnya waktu, cuman dua kali seminggu. Menurut saya sangat tidak efektif karena kita tidak bisa tau tentang orang-orang dalam rumah sakit karena kurang waktu untuk komunikasi. Dan sudah tepat sekali keputusan jurusan untuk mengubah sistem residensi menjadi magang tidak ada lagi yang dipisahkan.

Dari beberapa argumen di atas mengenai kefektifan residensi dapat kita lihat bahwa residensi memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa MRS. Banyak pengetahuan yang didapat dari mata kuliah ini yang tidak didapatkan hanya di bangku perkuliahan semata. Disisi lain, residensi dinilai kurang efektif karena waktu pelaksanaannya yang hanya dua kali seminggu, yang tidak cukup untuk mengambil atau mencari informasi

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Hari Bebas Tembakau Sedunia Fokus pada Perdagangan Gelap Tembakau


Pada Hari Bebas Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei, Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) memusatkan perhatian pada perdagangan gelap tembakau, yang mencakup pembelian atau pembuatan produk tembakau secara murah yang berarti penghematan bagi para konsumen.

Brian King berbicara di Milken School of Public Health di George Washington University. WHO mengatakan perdagangan gelap produk-produk tembakau merugikan negara sekitar 31 milyar dolar per tahun. Padahal uang itu bisa digunakan untuk layanan kesehatan umum, memberantas kejahatan dan membatasi sumber pendanaan penting bagi industri tembakau.

WHO melaporkan penyakit-penyakit terkait tembakau merupakan salah satu ancaman publik terbesar yang pernah dihadapi dunia. Hampir satu orang meninggal setiap enam detik akibat penyakit-penyakit terkait tembakau, atau sama dengan hampir enam milyar orang per tahun. Perkiraan ini akan meningkat menjadi lebih dari delapan milyar orang per tahun pada tahun 2030.

Berbagai studi menunjukkan sebagian besar kematian atau lebih dari 80% kematian terjadi di antara orang-orang yang hidup di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.

“Seluruh aspek perdagangan gelap itu merusak upaya penting pengendalian tembakau yaitu menaikkan harga produk-produk tembakau. Kita tahu kenaikan harga produk tembakau merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk mengurangi konsumsi. Dengan demikian jenis perdagangan gelap ini merusak kebijakan penting yang diketahui bisa mengurangi konsumsi tembakau,” ujar King.

Pemberantasan perdagangan gelap tembakau akan menghasilkan pajak tahunan sangat besar bagi pemerintah yaitu sekitar 31 milyar dolar, yang bisa digunakan untuk memperbaiki kesehatan publik, membantu pemberantasan kejahatan dan membatasi sumber pendapatan penting bagi industri tembakau.

Hal-hal ini merupakan isu utama “Hari Tanpa Tembakau Sedunia” tanggal 31 Mei ketika WHO mendesak negara-negara anggotanya untuk menandatangani “Protokol Pemberantasan Perdagangan Gelap Produk-Produk Tembakau.”

Sejauh ini delapan negara telah meratifikasi protokol tersebut, jauh lebih sedikit dari target 40 negara yang dibutuhkan untuk meloloskannya menjadi UU internasional. Begitu terwujud, ketentuan-ketentuan protokol mengenai pengamanan rantai pasokan, peningkatan kerjasama internasional dan perlindungan-perlindungan lainnya juga akan diberlakukan.

Protokol itu merupakan perjanjian internasional yang dirundingkan sendiri oleh para utusan untuk Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC) yang telah diratifikasi oleh 180 negara. Pasal 15 protokol itu mengharuskan penandatanganan protokol itu untuk memberantas semua bentuk perdagangan gelap produk-produk tembakau.

Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC) mulai diberlakukan tahun 2005. Negara-negara yang telah menandatangani protokol itu lambat laun berkewajiban mengambil langkah-langkah mengurangi permintaan dan pasokan produk-produk tembakau, termasuk melindungi orang dari paparan asap tembakau, menangkal perdagangan gelap, melarang iklan, promosi dan sponsor. (EM).

Menurut Prof.Dr.Ir.H.Abrar Saleng S.H M.H

Salah satu Dosen dari Fakultas Hukum… Mengatakan bahwa setuju sekali dengan artikel ini disisi lain bisa mengurangi minat pecandu tembakau untuk mengkomsumsi,karna harganya akan mahal sehingga anak-anak dari sejak dini sudah akan menghindari rokok. Berbeda disaat ini sudah banyak anak-anak yang mulai merokok karna harga rokok yang bisa dijangkau dengan isi kantong atau uang jajan anak-anak pada umumnya.

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Karyawan RS Haji Pemprov Sulsel Mogok, Tak Layani Pasien


Belakangan ini berita yang sangat heboh di dunia perumahsakitan yaitu adanya mogok kerja di  RSUD Haji Pemprov Sul-sel. Penyebab mogok kerja adalah mereka menuntut Direktur RS Haji, Nurhasana Palinrungi, bersama sejumlah jajarannya mundur. Nurhasanah dan sejumlah bawahannya dituding korupsi hingga miliaran rupiah. Selain itu ia dinilai tidak mampu menyejahterahkan pegawainya. Bahkan Nurhasana dituding tidak adil dalam menerapkan aturan pembagian uang layanan jasa, antara para tenaga lapangan dan pejabat RS Haji. Aksi para pekerja rumah sakit membuat pelayanan terganggu. Pasalnya, mereka hanya melayani pasien yang sudah dirawat. Imbas lainnya, pasien yang sudah diperbolehkan pulang tidak bisa meninggalkan rumah sakit karena tidak ada pegawai yang melayani proses administrasi. (http://news.okezone.com/read/2015/05/04/340/1144051/pegawai-rs-haji-pemprov-sulsel-mogok-kerja)

Mendengar berita ini, kami berinisiatif mewawancarai salah satu dosen bagian manajemen rumah sakit FKM Unhas Irwandi Kapalawy, SKM, Msc.PH. MARS mengenai berita ini, menurut beliau cara menyampaikan aspirasi yang dilakukan oleh karyawan rumah sakit haji tersebut dinilai melanggar aturan karena demo yang dilakukan tersebut sampai menutup pelayanan, sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan, tata cara demo/mogok kerja, karyawan yang bekerja dipelayanan publik atau keselamatan jiwa (dalam hal ini rumah sakit). Aksi yang dilakukan oleh karyawan/pegawai rumah sakit tersebut merugikan pasien secara fisik maupun materiil. Boleh demo/mogok kerja tetapi kalau sampai menghentikan pelayanan itu tidak boleh karena ini menyangkut nyawa dan merugikan pasien.

Cara menyelesaikannya yaitu dengan melakukan advokasi secara struktural yaitu melalui organisasi profesinya, melakukan komunikasi dengan baik, melalui dewan pengawas (pejabat structural yang ditunjuk oleh gubernur). Jika tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut bisa dengan jalan mediasi, melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk dimediasi, dipertemukan dengan direktur untuk dibicarakan secara baik-baik bagaimana cara menyelesaikan ketidaksetujuan tersebut. Atau bisa juga melalui Gubernur, DPR, bahkan sampai kepengadilan karena itu semua diatur dalam pengadilan tata usaha Negara (konflik yang terjadi antara orang/individu dengan instansi diatur dalam PTUN). Banyak jalan yang bisa dilakukan namun tidak dengan demo, karena demo dari instansi pelayanan kesehatan jelas melanggar .Keculai kalau demo, tetapi tetap melayani pasien (tidak menutup pelayanan) itumasih bisa ditolerir. Kesimpulannya, tidak dilarang menyampaikan aspirasi tetapi caranya yang kurang tepat.

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Dua Dokter, Direktur RSIA, Dan Tiga Perawat Jadi Tersangka Malapraktik


[GRESIK] Penyidik Satreskrim Polres Gresik, Jawa Timur, sudah menahan empat orang tersangka yang terdiri dari dua dokter spesialis dan dua perawat yang diduga melakukan malapraktik terhadap pasien Muhammad Gafhan Habibi (5), putra dari pasangan suami-istri (pasutri) Pitono (37) dan Nyonya Lilik Setiawati (35), warga Dusun Sumber, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Gresik.

Kedua dokter ahli itu adalah dr Yanuar Syam Sp.B, dan dr Dicky Tampubolon Sp.AN., serta Masrikan dan Fitos Vidyanto, dua perawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina yang membantu praktik saat mengoperasi Habibi di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Nyai Ageng Pinatih, di Jalan Abdul Karim, Gresik. “Dua alat bukti bukti sudah kita miliki, dan alasan ancaman hukuman di atas 5 tahun menjadikan kami harus menahannya demi kelancaran proses penyidikan,” ujar Kapolres Gresik AKBP E Zulpan, dikonfirmasi, Rabu (8/4) tadi pagi.

Terhadap dua orang tersangka lainnya, yakni drg Achmad Zayadi dan perawat Putra Bayu Herlangga yang belum juga memenuhi panggilan penyidik, sudah dipanggil ulang untuk kali kedua. Penetapan keenam tersangka itu berdasarkan hasil gelar perkara Polres Gresik setelah mengamankan barang bukti berupa hasil visum, satu lembar hasil pemeriksaan laboratorium, satu bendel rekam medik atas nama pasien, kuitansi pembayaran di RSIA Nyai Ageng Pinatih.

Selain itu, juga hasil pemeriksaan terhadap 13 saksi, termasuk saksi ahli dan hasil gelar perkara sampai tiga kali. Pada bagian lain, Kapolres menambahkan, bahwa kedua dokter yang melakukan operasi yaitu dr Yanuar Syam spesialis bedah dan dr Dicky Tampubolon spesialis anestesi dikenakan pelanggaran Pasal 359, 361 KUHP dan atau Pasal 76 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta.

Terhadap perawat Putra Bayu Herlangga, Masrikan dan Fitos Widyanti, dijerat pelanggaran Pasal 365, 361 KUHP dan Pasal 76 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Ancaman hukumanmnya 5 tahun dan denda Rp 100 juta.

“Kedua dokter spesialis itu tidak mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) di RSIA Nyai Ageng Pinatih tapi nekat beroperasi,” katanya. Sementara tersangka Direktur RSIA Nyai Ageng Pinatih kita jerat dengan pelanggaran Pasal 80 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran juncto Pasal 359, 361 KUHP juncto 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Ancamannya, hukuman penjara 10 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta, karena membiarkan kedua dokter beroperasi padahal rumah sakitnya sudah habis izin operasinya.

Sementara itu, untuk Direktur Utama (Dirut) RSIA Nyai Ageng Pinatih, drg Achmad Zayadi, dan seorang perawatnya bernama Putra Bayu Herlangga, mangkir karena mengaku belum koordinasi dengan Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (DPW LPBH NU) Jatim. Polisi akan memanggil paksa keduanya jika tidak kooperatif pada panggilan kedua, Kamis (9/4) besok. “Sudah kita panggil lagi untuk kali kedua, Kamis besok. Jika tidak hadir lagi, akan jemput paksa,” tandas Kapolres.

Selama pemeriksaan, dr Yanuar Syam tidak didampingi kuasa hukumnya begitu juga dengan dr Dicky Tampubolon, kendati sempat didampingi konsultan hukumnya, Ana Harun. Sedangkan kedua perawat, Masrikan dan Fitos Vidyanto didampingi pengacaranya, Fajar. Karena Ana Harun tidak memiliki bukti surat izin resmi sebagai penasihat hukum (pengacara), maka oleh penyidik yang bersangkutan terpaksa diminta keluar ruangan dalam proses pemeriksaan lanjutan, Selasa (7/4) kemarin. Sementara itu menurut Fajar kliennya dicecar 34 pertanyaan. Untuk dr Yanuar Syam dan dr Dicky Tampubolon, ia mengaku tidak mengetahuinya, karena tempat pemeriksaannya terpisah.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus dugaan malpraktek itu terjadi saat bocah Muhammad Gafhan Habibi, mengalami sakit spendile tumar di paha kanan. Sesudah menjalani pemeriksaan, atas saran dr Yanuar Syam kemudian diambil langkah operasi di RSIA Nyai Ageng Pinatih, pada 2 Januari 2015. Sehari pascamenjalani operasi bedah, yakni 3 Januari 2015 pukul 03.00 WIB Habibi dirujuk ke RSUD Ibnu Sina, Gresik karena kondisi kedua tangan Habibi membiru. Sampai dengan 71 hari berikutnya, dalam perawatan itu tidak juga membaik dan kemudian meninggal dunia, Sabtu tanggal 14 Maret 2015.

Sebelum meninggal dunia, tiga dokter yaitu dr Yanuar Syam, dr Dicky Tampubolon, Kepala RSIA drg Achmad Zayadi ke rumah orang tua Pitono di Desa Semampir, Kecamatan Cerme, dengan menawarkan Rp 300 juta, kemudian pada, Sabtu, 4 April 2015 menawarkan kompensasi Rp 400 juta.

Menurut Dr. Syahrir A. Pasinringi Ms. sebagai salah satu dosen jurusan Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, “kejadian malpraktek itu harus benar-benar dibuktikan terlebih dahulu dan harus dilakukan audit medik oleh komite medik, karena jika dokter bekerja dan memberikan pelayanan medik itu merupakan pekerjaan yang sangat berisiko. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi yaitu pasien sembuh, penyakit pasien tambah parah, bahkan pasien bisa meninggal dunia. Tetapi jika seorang dokter telah memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kita tidak boleh mengatakan bahwa tindakan tersebut malpraktek”.

Dalam kasus ini, menurut Dr. Syahrir A. Pasinringi Ms. “dokter yang berani melakukan operasi dan tidak memiliki Surat Izin Praktek (SIP) merupakan pidana. Dan jika hal tersebut terjadi di rumah sakit maka yang terkena pidana juga direktur utama rumah sakit tersebut. Di rumah sakit terdapat kewenangan klinis, yaitu kewenangan yang dimiliki dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang ditanda tangani oleh direktur utama rumah sakit berdasarkan hasil kredensial oleh komite medik” imbuhnya.

 

Sumber : http://sp.beritasatu.com/home/dua-dokter-direktur-rsia-dan-tiga-perawat-jadi-tersangka-malapraktik/83543

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Beda Rumah Sakit, Beda Diagnosa


Makassar, Maret 2015

Salah seorang Mahasiswi FKM Unhas mengalami kecelakaan di daerah Workshp, Unhas. Mahasiswi tersebut mengalami fraktur (patah tulang) pada jari-jari kakinya. dia kemudian dilarikan ke salah satu rumah sakit terdekat (RS X). Dari hasil dignosa dokter di RS tersebut, kaki dari mahasiswi ini harus diberikan tindakan yaitu operasi dibagian jari kaki.

Namun, karena belum memiliki BPJS, dan biaya operasi (bedah) dari luka tersebut tidak sedikit. Dia meminta untuk dipindahkan ke rumah sakit lain (RS Y). Keesokan harinya, Dia pindah ke rumah sakit Y. Dri rumah sakit tersebut, ternyata diagnosanya berbeda dari rumah sakit X. Dokter di rumah sakit Y, tidak menyarankan untuk dilakukan tindakan operasi, tetapi hanya melakukan observasi, dan menunggu hasil dari obervasi (pemeriksaan) tujuh hari berikutnya. Setelah tujuh hari, barulah diputuskan harus dilakukan tindakan atau tidak.

Bagaimana pendapat anda tentang perbedaan diagnosa dokter dari kedua rumah sakit tersebut ?

Menurut salah satu dosen FKM Unhas bagian MRS (Manajemen Rumah Sakit), Rini Anggraeni, SKM. M.Kes, menjelaskan bahwa pemberian tindakan maupun penentuan diagnosa yang berbeda dari rumah sakit, dapat disebabkan karena SOP (Standard Operasional Prosedure) dari tiap rumah sakit yang berbeda.

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

RUU Keperawatan Sudah Rampung, Kini Perawat Bisa Buka Praktik Sendiri


Sempat menuai protes dari perawat dari seluruh Indonesia dan melalui proses pembahasan yang panjang, rapat kerja antara Kementerian Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI akhirnya menyepakati RUU Keperawatan untuk disahkan dalam rapat paripurna.

Dengan disepakatinya rancangan undang-undang ini, para tenaga kesehatan di bidang keperawatan akan memiliki payung hukum dalam menjalankan profesinya.

Rapat ini sendiri dilaksanakan di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (12/9/2014) dan dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI, dr Nafsiah Mboi, SpA, Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning, dan jajarannya serta Tim Perumus RUU.

“Mulai sekarang, perawat boleh membuka praktik sesuai izin. Prosesnya panjang ini, sekitar 3 tahun. Alhamdulillah RUU ini sudah rampung dan akan segera disahkan dalam rapat paripurna,” ungkap salah seorang tim perumus RUU, Imam Suroso, kepada detikHealth, Minggu (15/9/2014).

Menurut Imam, lahirnya UU Keperawatan ini sangat penting mengingat selama ini perawat tidak dapat membuka praktik karena tiadanya payung hukum yang melindungi.

“Perawat itu kan sangat dekat ya dengan masyarakat, ujung tombaknya, jadi dengan adanya payung hukum ini mereka bisa lebih percaya diri dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tidak harus sedikit-sedikit ke dokter atau rumah sakit,” papar Imam.

Untuk bisa membuka praktik sendiri, Imam menegaskan perawat tetap harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh konsil keperawatan dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) dari pemerintah setempat.

Sementara itu, Nafsiah dalam sambutan tertulisnya menyampaikan rasa syukurnya atas rampungnya rancangan undang-undang ini. Menurutnya, kerjasama ini adalah kemajuan besar setelah lahirnya UU Jaminan Kesehatan Nasional yang disahkan awal 2014 ini. “Kerjasama yang baik antara Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah telah melahirkan banyak kemajuan untuk masyarakat,” terangnya.

Sumber: detik.com

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Permudah Pasien, RS Siloam Kebon Jeruk Resmikan Klinik Khusus Pencernaan


Jakarta, Berbagai penyakit yang berkaitan dengan masalah pencernaan memerlukan penanganan yang kompleks. Penanganan yang dilakukan umumnya mengharuskan pasien untuk berpindah-pindah pelayanan dalam satu rumah sakit.

Bertujuan untuk memudahkan pasien penyakit pencernaan, Siloam Hospital Kebon Jeruk (SKHJ) membuka klinik baru bernama Digestive Clinic. Klinik ini dikatakan oleh Caroline Riady selaku direktur eksekutif SKHJ dibuat atas rangkaian kerjasama antara dokter senior di bidang penyakit dalam khususnya bidang gastroenterologi.

Salah satu dokter yang bertanggung jawab di Digestive Clinic, dr Errawan R. Wiradisuria, SpB(K)BD, MKes, mengatakan bahwa klinik ini dibuat untuk memberikan pelayanan terpadu satu atap untuk pasien pencernaan.

“Jadi pasien enggak perlu pindah kesini terus pindah kesana. Jadi pelayanannya kita bikin dalam satu ruangan yang tidak jauh-jauh. Seharian bisa kelar. Kan biasanya gini dia (pasien) datang ke spesialis ahli liver misalnya hari Senin, terus kesini Rabu, terus pindah lagi CT scan. Yang pasti ini akan menghemat biaya dan waktu,” kata dr Errawan ditemui saat peresmian Digestive Clinic di SHKJ, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Di Indonesia, tren kasus penyakit pencernaan sendiri dikatakan oleh dr Errawan semakin banyak. Hal ini menurutnya dikarenakan diagnosis medis yang semakin canggih sehingga penyakit bisa diketahui.

“Dengan alat diagnostik yang semakin canggih, penyakit jadi terdeteksi semakin banyak. Dari dulu sebenarnya sudah ada banyak,” tutur dr Errawan.

Digestive Clinic sudah beroperasi dan membuka pelayanan dari Senin sampai Jumat pada pukul 14.00 hingga 21.00 WIB. Dokter yang bertugas di dalamnya antara lain spesialis gastroenterologi, hepatologi, radiologi, bedah saluran cerna, kanker darah, ahli gizi, dan anatomi patologi.

Sumber: health.detik.com

Categories: Kesehatan, Rumah Sakit | Tinggalkan komentar

Belum Semua Rokok Bergambar Seram, Ketegasan Pemerintah Diuji


Kementerian Kesehatan sudah memberikan waktu selama 18 bulan bagi industri rokok untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengendalian Tembakau. Faktanya, belum semua rokok mencantumkan peringatan bergambar.

Hanya segelintir merk rokok yang sudah memasang gambar-gambar tersebut. Dr Kartono Muhammad, Ketua Pusat Pengawas dan Pengendalian Tembakau (TCSC) mengatakan bahwa hal itu sengaja dilakukan industri rokok untuk mengetes sejauh mana kesungguhan pemerintah menegakkan peraturan yang dibuatnya.

“Mereka (industri rokok) itu sengaja sebenarnya menunda-nunda. Mereka memang mau ngetes pemerintah aja, sejauh mana ketegasannya, sampai kapan bisa diulur waktunya, hal-hal seperti itulah,” tutur dr Kartono kepada detikHealth di sela-sela acara Melek Bahaya Rokok: Tegakkan Hukum Peraturan Bergambar di FX Sudirman, Jalan Raya Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2014).

Padahal ditambahkan dr Kartono, seharusnya industri sudah mampu melakukan persiapan dalam waktu 18 bulan yang sudah diberikan. Sehingga tidak ada lagi alasan tidak siap atau waktu yang kurang untuk mengganti kemasan dan menambahkan peringatan bergambar.

Senada dengan dr Kartono, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sekaligus Koordinator Pengembangan Peringatan Kesehatan Bergambar pada Kemasan Rokok, Widyastuti Soerojo, mengatakan bahwa peraturan ini dibuat untuk melihat apakah industri rokok di Indonesia patuh terhadap hukum atau tidak.

“Kita lihat saja melalui PP ini kan sudah jelas, kalau mereka patuh ya bagus. Taat pada pemerintah. Kalau tidak patuh berarti mereka melanggar hukum karena melanggar peraturan yang ada di undang-undang,” papar perempuan yang akrab disapa Tuti tersebut.

Selain penyampaian pendapat dari pakar kesehatan dan tembakau, acara ini juga mengundang para korban asap rokok untuk menyuarakan aspirasinya. Diharapkan dengan adanya perwakilan korban rokok yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI) bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat merokok tidak lagi disepelekan dan dianggap remeh.

Sumber: health.detik.com

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. Tema Adventure Journal.

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.