PENUNGGAK PREMI BPJS DIDENDA 2,5 PERSEN


Kupang, NTT (ANTARA News.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 April 2016 telah mengenakan denda 2,5 persen bagi penunggak premi yang menjalani rawat inap di rumah sakit dalam berbagai daerah di Tanah Air.

 “Denda sebesar 2,5 persen tersebut berasal dari total biaya perawatan, dikenakan dalam kurun waktu 45 hari sejak pelunasan biaya rawat inap,” kata Kepala BPJS NTT, Frans Parera, di Kupang, Sabtu.

 Ia mengatakan denda bagi penunggak premi BPJS tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 19/2016 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, yang merupakan revisi kedua dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013.

 Dia mencontohkan jika tidak membayar premi selama tiga bulan untuk paket kelas I sebesar Rp80.000 per bulan, maka biaya perawatan rumah sakit bagi pasien bersangkutan sampai sembuh sebesar Rp50 juta.

 “Karena itu, saat ia melunasi ongkos rawat inap, harus membayar 2,5 persen ditambah Rp50 juta dan ditambah lagi tunggakan tiga bulan tersebut,” kata Pareira menjelaskan.

 Ia mengatakan penerapan denda tersebut, karena BPJS telah berkomitmen untuk memberikan pelayan terbaik bagi peserta terutama ketika harus berhadapan dengan biaya pengobatan penyakit biasa hingga penyakit mematikan.

 Ia menyebut data dari Kementerian Kesehatan, sebanyak Rp13,39 triliun atau 23,9 persen dari dana pelayanan kesehatan selama 2015 dihabiskan untuk membiayai pasien dengan penyakit katastropik, seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke.

 “Penyakit ini mendominasi pelayanan kesehatan yang seharusnya mendorong kesadaran kita bersama untuk melakukan penguatan lebih ke hulu terutama promotif dan preventif,” katanya.

 Menanggapi issue tersebut, salah seorang dokter yakni dr. Yuritsa L.Liong mengemukakan pendapatnya. “Menurut saya pribadi, saya setuju kalau ada biaya tambahan bagi yang nunggak, asal sebelumnya disosialisasikan dengan baik ke semua peserta BPJS”, kata dr. Yuritsa L. Liong ketika diwawancarai pada 13 Juni 2016. Pihak BPJS memang hendaknya bersikap tegas kepada peserta BPJS. Hal ini agar peserta lebih bisa bersikap disiplin. Tindakan pemberian denda ini baik untuk dilakukan karena biasanya banyak peserta yang memang malas atau enggan membayar iuran setelah mendapat pelayanan atau jaminan sosial sehingga iurannya pun menunggak. Oleh karena itu, akan lebih baik kalau sering-sering diadakan sosialisasi tentang BPJS agar masyarakat lebih mengerti bagaimana prosedur BPJS ini dan setelah menjadi anggota maka mereka harus mengerti tentang pentingnya kedisiplinan dalam membayar iuran tepat waktu dan tidak sampai menunggak. Jika menunggak maka tentunya konsekuensi yang harus dihadapi peserta tersebut adalah denda atau berupa pemberhentian pemberian pengobatan atau tidak lagi ditanggung biaya pengobatannya boleh pihak penyelenggara jaminan sosial.

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan di HMSC untuk pengembangan web blog ini

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: