Karyawan RS Haji Pemprov Sulsel Mogok, Tak Layani Pasien


Belakangan ini berita yang sangat heboh di dunia perumahsakitan yaitu adanya mogok kerja di  RSUD Haji Pemprov Sul-sel. Penyebab mogok kerja adalah mereka menuntut Direktur RS Haji, Nurhasana Palinrungi, bersama sejumlah jajarannya mundur. Nurhasanah dan sejumlah bawahannya dituding korupsi hingga miliaran rupiah. Selain itu ia dinilai tidak mampu menyejahterahkan pegawainya. Bahkan Nurhasana dituding tidak adil dalam menerapkan aturan pembagian uang layanan jasa, antara para tenaga lapangan dan pejabat RS Haji. Aksi para pekerja rumah sakit membuat pelayanan terganggu. Pasalnya, mereka hanya melayani pasien yang sudah dirawat. Imbas lainnya, pasien yang sudah diperbolehkan pulang tidak bisa meninggalkan rumah sakit karena tidak ada pegawai yang melayani proses administrasi. (http://news.okezone.com/read/2015/05/04/340/1144051/pegawai-rs-haji-pemprov-sulsel-mogok-kerja)

Mendengar berita ini, kami berinisiatif mewawancarai salah satu dosen bagian manajemen rumah sakit FKM Unhas Irwandi Kapalawy, SKM, Msc.PH. MARS mengenai berita ini, menurut beliau cara menyampaikan aspirasi yang dilakukan oleh karyawan rumah sakit haji tersebut dinilai melanggar aturan karena demo yang dilakukan tersebut sampai menutup pelayanan, sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan, tata cara demo/mogok kerja, karyawan yang bekerja dipelayanan publik atau keselamatan jiwa (dalam hal ini rumah sakit). Aksi yang dilakukan oleh karyawan/pegawai rumah sakit tersebut merugikan pasien secara fisik maupun materiil. Boleh demo/mogok kerja tetapi kalau sampai menghentikan pelayanan itu tidak boleh karena ini menyangkut nyawa dan merugikan pasien.

Cara menyelesaikannya yaitu dengan melakukan advokasi secara struktural yaitu melalui organisasi profesinya, melakukan komunikasi dengan baik, melalui dewan pengawas (pejabat structural yang ditunjuk oleh gubernur). Jika tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut bisa dengan jalan mediasi, melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk dimediasi, dipertemukan dengan direktur untuk dibicarakan secara baik-baik bagaimana cara menyelesaikan ketidaksetujuan tersebut. Atau bisa juga melalui Gubernur, DPR, bahkan sampai kepengadilan karena itu semua diatur dalam pengadilan tata usaha Negara (konflik yang terjadi antara orang/individu dengan instansi diatur dalam PTUN). Banyak jalan yang bisa dilakukan namun tidak dengan demo, karena demo dari instansi pelayanan kesehatan jelas melanggar .Keculai kalau demo, tetapi tetap melayani pasien (tidak menutup pelayanan) itumasih bisa ditolerir. Kesimpulannya, tidak dilarang menyampaikan aspirasi tetapi caranya yang kurang tepat.

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan di HMSC untuk pengembangan web blog ini

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: