REVIEW Undang-Undang 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS )


Analisis dalam memaknai kata “Sosial” dalam frase “Jaminan Sosial”

Pemerintah melalui undang-undang RI No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara jaminan sosial telah memberikan ultimatum yang pada intinya menegaskan bahwa pemerintah melalui aturan itu membentuk badan yang akan menyelenggarakan program jaminan sosial. Terdapat dua kegiatannya yaitu di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Pesertanya meliputi unsur yaitu setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan. Yang sangat penting dianalisis lebih lanjut yaitu konsep sosial dalam terminology “jaminan sosial”. Sebab dalam undang-undang yang disebut terdapat dikotomi yang mebuat wilayah perdebatan terbuka luas ketika disebutkan bahwa peserta kebijakan ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pekerja, pemberi kerja, dan masyarakat umum yang jalur pembayaran iurannya berbeda satu dengan yang lain. Lebih dari itu titik tekan analisis diperlukan untuk menjawab permasalahan pada titik focus siapa yang diuntungkan lewat kebijakan ini? Mengapa seolah-olah terdapat dikotomi kepesertaan dalam “menikmati” kebijakan ini? Dalam hal ini kita mencoba mendiskusikan format kebijakan sosial yang akan dilaksanakan oleh indonesia dengan meletakkan pada sistem politik kebijakan yang kompatibel baik dari sisi ideal-konstitutionalnya maupun berdasarkan aspek sustainabilitas program dalam memberikan perlindungan sosial secara maksimal. Analisis makna “sosial” pada frase “jaminan sosial” akan menjadi sorotan utama yang diangkat sebagai upaya untuk mendudukkan permaslahan jaminan sosial sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Kebijakan public disini adalah rakyat. Dimana diperolehnya pengakuan dan justifikasi bahwa kebijakan itu ber-nash apa tidaknya adalah karena ditimbang, diukur, dan diberi bobot oleh public, bukan oleh siapapun. Pada dasarnya kebijakan public merupakan hasil dari berbagai perbincangan masalah public yang ada dan telah terindentifikasi, merumuskan solusinya serta bagaimana mengimplementasikannya.Maka dari itu istilah “Sosial” dalam frase “Jaminan Sosial” perlu didefenisikan secara tegas dan sesuai dengan makna substansinya bukan hanya dilihat dari sudut pandang jaminan sosial berbasis potensi sumber daya yang secara ekonomi memberikan implikasi kesejahteraan berbagai pihak.

Image

Terminology “sosial” yang melekat pada kebijakan Negara tentang jaminan sosial seperti dianalisis di atas dalam area analisis kebijakan public seharusnya dipandang sebagai objek yang menjadi sasaran program kebijakan itu dengan memperhatikan gagasan dari public goods sebagai bagian dari kebijakan itu sendiri. Berdasarkan anggapan seperti ini, maka seharusnya tafsir sosial yang melekat pada kata “jaminan sosial” seyogyanya selalu dimaknai sebagai upaya Negara sebagai perumus kebijakan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat luas tanpa membedakan dari berbagai sudut pandang geografis dan status kepersertaan. Dalam analisis keadilan sosial justru membedakan kepesertaan sebagai penerima manfaat dari karakteristik yang dirumuskan dalam aturan UU no. 24 tahun 2011 menjadi tidak adil, oleh karena masyarakat dibedakan menjadi kelompok yang difasilitasi lewat pembiayaan pemerintah dan kelompok yang tidak difasilitasi atau membayar iuran.

Sumber: fujiwaradiana.blogspot.com

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan di HMSC untuk pengembangan web blog ini

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: