KONSEP PENETAPAN TARIF


Masalah tariff RS memang selalu menarikk diperdebatan. Hal ini pula yang mendasari mengapa Lembaga Kesehatan Mahhasiswa Islam (LKMI) HMI Cabang Makassar Timur pernah mellakukan advokasi tariff RS di Sulawesi Selatan. Tapi, apa sebenarnya tarif   RS itu ?

Departemen Kesehatan mengartikkan tarif sebagai nilai suatu jasa pelayanan RS dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut. RS bersedia yang memberikan jasa kepada pasien. Menurut Gani (1997) tariff atau “price” adalah harga nilai uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh atau mengkonsumsi suatu kkomoditi yaitu barang atau jasa.   Mulyadi (1997) mengemukakan bahwa dalam keadaan normal harga atau tarif harus menutupi biaya penuh (full cost) yang terkait dengan produk dan menghasikan laba yang dikehendaki.

Biaya penuh merupakan total pengorabanan sumber daya untukk menghasilkan produk sehingga pengorbanan ini harus dapat ditutupi oleh pendapatan yang diperoleh dari hasil penualan produk.diisamping itu harus pula dapat menghasilkan laba yang memadai, sepadan dengan investasi yyang ditanamkan untuk menghasilkan produk.

Tarif merupakan aspek yang sangat penting daam institusi RS. Bagi RS Pemerintah, tariff telah ditetapka melalui SK Menkes atau Perda. Meskipun demikian, disadari bahwa tariff pemerintah pada umumnya mempunyai pemulihan biaya (cost-recovery) yang rendah. Jika tariff yang memiiliki cost-recovery yang rendah diberlakukan pada pelayanan terendah misalnya kelas III. Maka hal tersebut adalah sesuatu yang layak karena hal ini terjadi subsidi pemerintah untuk masyarkat miiskin dalam menggunakan pelayanan RS.

Lain halnya ika cost-recovery yyang rendah juga diberlakukan pada kelas VIP misalnya, maka dapat terjadi subsidi bagi kalangan masyarakat atas. Dengan demikian, tujuan subsidi silang tidak akan tercapai dimana masyarakat atas tidak akan mensubsidii masyarakat bawah.

Tujuan Penetapan Tarif

Tarif dapat dibedakan dengan berbagai tujuan, antara lain :

  1. Pemulihan biaya

Tarif dapat ditetapkan untuk meniingkatkan pemulihan biayya (cost-recovery) RS. Hal ini semacam dapat dijumpai pada RS Pemerintah yang semakin lama semakin kurang subsidinya. Karena itu kebijakan swadana sangat berkaitan dengan penetapat tarif yang menghubungkan dengan pemuliahn biaya.

  1. Subsidi silang

Penentuan tarif bertujuan untuk menyeimbangkan penggunaan pelayanan bagi masyarakat ekonomi lemah. Mengingat heterogennitas pendapatan masyarakat. Pola subsidi silang dapat didasarkan pada kelas ruang pelayanan profit dan pelayanan non profit. 

Subsidi silang merupakan suatu kebijakan yang diharapkan pengguna asa pelayanan medis dari kalangan yang mampu ekonominya dapat ikut serta meringankan beban biaya pasien ekonomi lemah. Dengan konsep subsidi silang ini, maka tariff kelas VIP  dan kelas I semestinya diatas unit cost agar surplus dari tariff tersebut dapat digunakan untuk mengatasi deficit di kelas III.

  1. Mengurangi pesaing

Penetapan tarif terkadang diilaukan untuk mengurangi potensi pembangunan RS baru yyang akan menjadi competitor baru.

Denagn carra ini , maka RS yang sudah beroperasi terlebih dahulu mempunyai strategi agar terifnya tidak dapat disamakan oleh RS baru. Penetapan tarif benar-benar dilakukan berbasis pada analisis persaingan. Dalam metode ini, biaya yang menyesuaikan dengan tarif. Ada 2 metode dalam hal ini yakni penetapan tarif diatas pesaing  dan penetapan tarif dibawah pesaing.

  1. Memaksimalkan Pendapatan

Pada ciri pasar monopoli, maka penetapan tariff dapat dilakukan dengan tujuan memaksimalkan pendapatan. Tanpa kehadiran pesaing dalam suasana pasar dengan demand tinggi, maka tarif pada tingkatan yang setinggi-tingginya, akan memberikan surplus setinggi-tingginya.

  1. Memaksimalkan Penggunaan pelayanan

Ada suatu kondisi dimana RS mempunyai BOR yang rendah. Guna meningkatkan BOR maka tarif ditekan serendah mungkin dengan demikian tujuan utama adalah meniingkatkan utilisasi walaupun pada akhirnya surplus juga diharapkan ada dengan pendapatan tarif.

  1. Meminimalisasi Penggunaan Pelayanan

Untuk mengurangi pemakaian, dapat ditetapakan tarif tinggi. Sebagai contoh, tariff periksa umum di RS Pemerintah ditetapkan jauh lebih tinggi dari pelayanan sejenis di Puskesmas. Dengan cara ini, maka fungsi rujukan dapat ditingkatkan

Tarif Rasional

Pada tingkat makro, hubungan antara biaya total, pendapatan total dan jumlah output (produk) dapat mementukan tarif rassional, dimana tarif rasional adalah tarif optimal untuk melayani consumer surplus, tetapi tetap berusaha mempertahankan pemerataan pelayanan kesehatan rawat inap di RS.

By : AstaQauliyah

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan di HMSC untuk pengembangan web blog ini

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: