Kesehatan

RS di Indonesia Terakreditasi JCI


Sembilan rumah sakit (RS) di Indonesia telah mendapat akreditasi dari Joint Commission International. RS-RS itu masuk dalam daftar bersama ratusan institusi kesehatan lain dari 50 negara.

Informasi tersebut dimuat dalam jointcommissioninternational.org.
 

  1. Eka Hospital
    Serpong-Tangerang, Banten 
    Diakreditasi pada: 11 Desember 2010
  2. RS Premier Bintaro – PT Affinity Health Indonesia
    Tangerang, Banten 
    Diakreditasi pada: 15 Januari 2011
  3. RS Premier Jatinegara – P T Affinity Health Indonesia
    DKI Jakarta
    Diakreditasi pada 3 Desember 2011
  4. RS Premier Surabaya – PT Affinity Health Indonesia
    Surabaya, Jawa Timur
    Diakreditasi pada:  6 Maret 2013
  5. RSUP Sanglah
    Denpasar, Bali
    Diakreditasi pada 24 April 2013
  6. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
    DKI Jakarta
    Diakreditasi pada:  20 April 2013
  7. Rumah Sakit Pondok Indah – Puri Indah
    DKI Jakarta
    Diakreditasi pada:  16 Maret 2013
  8. Santosa Hospital
    Bandung, Jawa Barat
    Diakreditasi pada: 13 November 2010
  9. Siloam Hospitals Lippo Village
    Lippo Karawaci, Tangerang, Banten
    Diakreditasi pertama kali pada: 19 September 2007
    Akreditasi kedua: 4 September 2010

Sumber: http://www.pdpersi.co.id

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Inilah 10 Negara dengan Jaminan Kesehatan Terbaik di Dunia


1.Swiss

Capture

Menurut majalah Forbes, 99,5% Warga Swiss memiliki asuransi kesehatan. Hampir Semua orang mampu membeli asuransi dan melakukannya. Bagi mereka yang tidak dapat mengakses asuransi kesehatan swasta, pemerintah mensubsidi mereka. Ini mencegah semua individu menghabiskan lebih dari 10% pendapatan mereka pada perawatan kesehatan. Hampir setiap orang harus memiliki persyaratan minimal untuk perawatan kesehatan.Dan hal ini sangat ditunjang dengan kebijakan pemerintahnya. sebuah studi Harvard mengidentifikasi bahwa pemerintah Swiss menghabiskan 11,4% dari Produk Domestik Bruto mereka pada Masalah kesehatan. Ini adalah jumlah yang lumayan tinggi mengingat besarnya PDB negara Swiss dibagi dengan jumlahpenduduknya.

2.Prancis

perancis

Pada tahun 2000, WHO memberikan peringkat pertama pada Perancis dalam hal memberikan perawatan kesehatan yang terbaik secara keseluruhan kepada warga negaranya. Warga negara Prancis menikmati perawatan kesehatan universal yang didanai oleh pemerintah melalui pajak penghasilan. Sekitar 75% dari biaya kesehatan ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, ada fasilitas perawatan swasta yang memungkinkan warga untuk menerima prosedur bedah dengan biaya tambahan. Fasilitas ini adalah opsional dan dimaksudkan untuk mereka yang memiliki uang. Harga yang ditetapkan oleh dokter swasta sudah ditetapkan pemerintah. Secara keseluruhan ada 3,37 dokter per 1000orang. Baca lebih lanjut

Categories: Kesehatan | Tags: , , | Tinggalkan komentar

Rumah Sakit Unhas Hadir dengan Fasilitas Berstandar Internasional


Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin memiliki fasilitas yang tidak dimiliki oleh Rumas Sakit lain di Seluruh Indonesia.  Fasilitas tersebut adalahada alat Robotic Guided Biopsy yang berfungsi mengurangi risiko kesalahan manusia yang sering terjadi dalam mendeteksi tumor dan prosedur biopsy. Beberapa peralatan lainnya yang dimiliki yakni, Fluoroscopy Digital yang mampu melihat berbagai struktur dalam tubuh secara “real time” serta memberi informasi terperinci mengenai fungsi dan struktur organ dalam tubuh.

Selain itu adaCT Scan 128 slice dual source yang merupakan CT scannergenerasi baru yang lebih canggih dan menunjukkan detail jauh lebih banyak dari pada spiral CT scanner saat ini. Alat scan penyakit in hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk menghasilkan 128 gambar dengan memeriksa seluruh organ tubuh. Saat ini CT Scan jenis ini baru terdapat tiga unit di seluruh Indonesia.

Ditambah lagi ada alat C-Arm yang merupakan alat bantu operasi untuk mendeteksi letak benda atau objek secara tiga dimensi, sehingga dapat meminimalkan kesalahan memprediksi letak objek yang memungkinkan proses operasi dapat berjalan dengan aman dan pasien merasa nyaman.

Keunggulan lain dari rumah sakit berstandar internasional ini adalah memiliki laboratorium Bio Molekuler terlengkap di Indonesia timur. Direktur Utama Rumah Sakit Prof.Dr.dr.Syamsu, Sp,PD.KAI menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu-ragu berobat ke Rumah Sakit Pendidikan Unhas karena Rumah Sakit ini menyediakan fasilitas yang lengkap dan didukung tenaga profesional.

“Justru karena ini merupakan RS pendidikan sehingga semua professor dibidang kedokteran akan melakukan praktek di rumah sakit ini”

Selain itu, dr.Syamsu menambahkan bahwa meskipun bertaraf internasional Rumah Sakit ini juga melayani pasien ASKES, JAMSOSTEK, dll.

Direktur rumah sakit menambahkan bahwa untuk meningkatkan mutu tenaga medis, pihak Unhas menjalin kerjasama luar negeri untuk pendidikan dan pelatihan bayi tabung, radiografi, radio therapy.

“kemarin kami telah mengirim ke India untuk pelatihan bayi tabung, namun kami rasa pengalaman tersebut belum cukup jadi kami masih terus akan mengirim dan melakukan kerja sama luar negeri untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kualitas tenaga medis kita” Tutur dr.Syamsu.

Saat ini dr 19 Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia baru Rumah Sakit Pendidikan  Unhas yang beroprasi dan siap melayani pasien rawat jalan maupun rawat inap. (SAT-HUMAS UNHAS)

SUMBER : http://www.unhas.ac.id/content/rumah-sakit-unhas-hadir-dengan-fasilitas-berstandar-internasional

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

PRO-KONTRA BPJS


“Social security systems contribute not only to human security, dignity, equity and social justice, but also provide a foundation for political inclusion, empowerment and the development of democracy.” Juan Somavia.
Bisa jadi, tak banyak orang mengerti hikayat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, 8 Juli 2009, sekelompok aktivis melakukan kampanye publik-termasuk lobi ke markas tim sukses capres-cawapres-agar Sistem Jaminan Sosial Nasional menjadi agenda utama. Di tempat capres-cawapres Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto, gayung bersambut. Namun, di markas SBY-Boediono, usul itu tak digubris.
Pada pengujung lima tahun pemerintahan SBY-JK, amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) agar membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jalan di tempat. Ini jelas pelanggaran konstitusi dan amanat rakyat! Pada saat bersamaan, warga Amerika Serikat sedang eforia merayakan kemenangan Barack Obama yang mengusung reformasi jaminan kesehatan. Jika AS yang kapitalis liberal memperhatikan warganya yang miskin dan rentan melalui jaminan sosial, kenapa Indonesia yang Pancasilais tidak?
Upaya itu kemudian berlanjut di parlemen. Draf rancangan undang-undang (RUU) versi masyarakat sipil akhirnya diterima perwakilan PDI-P tanpa banyak komentar. Perwakilan Partai Demokrat yang juga hadir diam seribu bahasa. Maklum, kala itu, jaminan sosial dipandang sebelah mata. Draf tersebut lantas diambil alih menjadi hak inisiatif DPR, sekaligus diagendakan dalam Program Legislasi Nasional.
Seiring pembahasan RUU BPJS di Senayan, dua kelompok sama-sama menggugat jaminan sosial: pro dan kontra. Sejatinya SJSN dan BPJS untuk siapa? Apakah perdebatan itu sekadar kegenitan intelektual? Siapa menyuarakan kepentingan siapa?
Tirai diktator minoritas.
Menjernihkan benang kusut BPJS dapat diurai dari sisi aktor, substansi, dan implementasi kebijakan. Dari peta aktor, pro-kontra BPJS tidak banyak berubah sejak legislasi UU Nomor 40 tentang SJSN pada 2004. Jika lokus perdebatan SJSN berada di internal pemerintah, pertarungan pro-kontra BPJS meluas antarkelompok masyarakat.
Mereka yang giat mendorong jaminan sosial antara lain tokoh intelektual seperti Sulastomo dan Hasbullah Thabrany. Sejumlah aktivis dan puluhan elemen serikat buruh bergabung membentuk Komite Aksi Jaminan Sosial, menjadikan jaminan sosial tidak semata eksklusif tuntutan buruh, tetapi kepentingan semua warga negara melalui aksi May Day pada 2010 dan 2011.
Sementara kelompok yang menolak SJSN dan BPJS dikomandani mantan menteri kesehatan, yang sekarang menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Siti Fadilah Supari. PT Jamsostek adalah satu di antara empat BUMN yang paling tegas menolak BPJS. Posisi pemerintah, dari Presiden hingga penggawanya, setali tiga uang. Kalangan pengusaha pun berdalih terbebani biaya produksi.
Dewan Kesehatan Rakyat, Institute for Global Justice, dan Hizbut Tahrir Indonesia adalah pendatang baru yang menolak BPJS dengan menggugat SJSN melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sementara wakil rakyat di Senayan yang semestinya menyerap dan memasak aspirasi rakyat justru berposisi sebagai penggembira, menanti sinyal dari Istana dan ikut ke mana arah angin berembus.
Hakikatnya, jaminan sosial merupakan upaya negara melakukan redistribusi keadilan dan kesejahteraan melalui asuransi sosial atau pajak. Jika menggunakan asuransi sosial, risiko seseorang apabila sewaktu-waktu sakit, kecelakaan, atau meninggal ditanggung dengan solidaritas bersama melalui iuran. Jika menggunakan pajak, yang kaya menyubsidi yang miskin untuk meminimalisasi kesenjangan.
Oleh karena itu, bentuk kelembagaan harus nirlaba agar masyarakat sebagai peserta mendapat manfaat sebesar-besarnya, bukan BUMN yang profit-oriented seperti sekarang. Basis moral pendukung BPJS tak lain, negara kok tidak hadir melindungi warganya secara aktif, tetapi membiarkan mereka menanggung risiko sosial sendiri akibat kegagalan pasar. Kebijakan residual, perlindungan minimal terhadap warga dengan peran negara pasif, senantiasa dilanggengkan.
Celakanya, mereka yang menolak BPJS tak bisa memberikan argumentasi memadai selain slogan dan retorika, seperti SJSN tidak menyejahterakan rakyat atau SJSN pro-asing. Umumnya mereka berdalih, lha, namanya jaminan, ya, harus dijamin seluruhnya oleh negara! Sebuah argumen yang lebih menggunakan “rasa” ketimbang penalaran subtantif. Padahal, jaminan sosial bukan bantuan sosial ala Jamkesmas, melainkan instrumen untuk mengelola kegagalan pasar dan ketidakpastian global.
Dari sisi implementasi kebijakan, perdebatan berkutat pada ayam atau telur yang lebih dulu. Pemerintah senantiasa berlindung di balik asumsi beban fiskal tidak memadai dan ketidaksiapan infrastruktur. Uniknya, reformasi jaminan sosial di AS yang digaungkan sejak Roosevelt dapat diimplementasikan Obama dalam kondisi AS terempas krisis ekonomi 2007.
Lebih celaka lagi, praktik jaminan sosial justru dijadikan alat kendali politik negara atas sektor swasta (Dinna Wisnu, 2007). Dengan label BUMN, secara politik dapat dikontrol sekaligus memerankan fungsi investasi dan mesin pencari uang. Simbiosis mutualisme antara pimpinan negara dan birokrat (sharing of safe haven between bureaucrats and state leaders) masih menjadi tradisi. Dominasi perwakilan pemerintah dalam komposisi Dewan Jaminan Sosial Nasional merupakan wajah lain kontrol politik pemerintah.
Bukan rahasia, BUMN adalah penyedia dana nonbudgeter bagi penguasa. Aset keempat badan pengelola, yakni Jamsostek, Askes, Taspen, dan Asabri, sekitar Rp 200 triliun merupakan kue manis bagi mereka yang lapar bak burung nazar. Dalam perspektif ekonomi politik, perilaku politik predator berupa transaksi di kalangan elite untuk uang dan kekuasaan kian menjadi kanker kronis. Apa yang ditransaksikan jauh dari kepentingan rakyat.

Politik redistribusi.
Peter R Orszag dalam tulisannya, “How Health Care Can Save or Sink America: the Case for Reform and Fiscal Sustainability” (Foreign Affairs, Juli/Agustus, 2011), mengungkapkan, kondisi fiskal Negeri Paman Sam bergantung pada bagaimana negara membatasi biaya layanan kesehatan. Namun, menurut mantan Direktur Badan Anggaran Kongres AS yang pernah menjadi pejabat teras Gedung Putih itu, reformasi yang digaungkan Obama merupakan langkah maju yang benar dan implementasinya harus ditekankan pada kualitas ketimbang kuantitas pelayanan.
Tatkala AS dirundung persoalan rentang usia penduduknya, sebagian besar warganya menua sehingga produktivitas ekonomi menurun dan layanan kesehatan meningkat, Indonesia justru dalam posisi sebaliknya. Ibarat durian runtuh, Indonesia mujur mendapat bonus demografi, tren penduduknya berada pada usia produktif hingga 2050. Bedanya, Obama sigap merespons fakta dan menurunkannya menjadi kebijakan, sementara dua periode pemerintahan SBY, Indonesia masih jalan di tempat.
Jaminan sosial semestinya menjadi pintu politik redistribusi keadilan dan kesejahteraan sosial, peluang menanam investasi untuk masa depan negara yang kuat. Mantan Direktur ILO Juan Somavia (2003) menegaskan, sistem jaminan sosial yang didesain dengan baik tidak hanya menghasilkan manfaat sosial, meningkatkan performa pembangunan ekonomi sebagai jalan menuju kemakmuran, tetapi juga keunggulan komparatif sebuah negara dalam kompetisi global.

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

RUMAH SAKIT DENGAN KONSEP HOTEL DI SINGAPURA


konsep rumah sakit seperti hotel yang ada di Singapura ini ternaya menjadi bahan topik berita di media, mengapa demikian. Karena konsep rumah sakit ini benar-benar seperti di Hotel dimana pelayanannya benar-benar seperti saat di Hotel. Tentunya anda sudah tahu juga nama Rumah Sakit yang ada di Singapura ini yaitu Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena Hospital Singapura ini baru berdiri 1 Juli 2012. Dilengkapi dengan 333 kamar tidur single bed termasuk kamar ICU dan juga isolasi, ruang operasi hybrid dan juga berbagai dokter spesialis untuk membantu diagnosis secara cepat.

Unik Rumah Sakit Dengan Konsep Hotel di Singapura, ini terletak di pusat medis jantung kota Singapura yang menggabungkan berbagai jasa pelayanan perawatan. Rumah sakit ini berdampingan dengan berbagai mal. Konsep single bed digunakan untuk menjaga privasi pasien secara total, meningkatkan keamanan dan kenyamanan serta mengurangi risiko kontaminasi silang antar pasien. Harga untuk kamar ini adalah $578 Dollar Singapura atau setara dengan Rp 4.630.000 bila di uangkan Indonesia.

Ruang Operasi “Hybrid” terdapat alat C-arm yang bisa mendeteksi sampai ke jaringan, pembuluh darah dan juga tulang sehingga membantu dokter mengetahui apa penyakitnya dan menentukan tindakan apa yang dibutuhkan. Unik Rumah Sakit Dengan Konsep Hotel di Singapura, teknologi ini benar-benar sangat membantu dalam kasus-kasus penyakit yang sangat susah untuk di obati, kalau di Indonesia alat ini belum ada dirumah sakit yang besar di Indonesia, tentunya alat ini tidak begitu murah untuk didapat loh.

Unik Rumah Sakit Dengan Konsep Hotel di Singapura, terdapat 40 kamar perawatan intensif yang terletak di lantai 3 dan 4. Di dalam ruang ICU ini dilengkapi pula dengan alat dialisis (cuci darah) serat layar yang terhubung dengan semua alat di dalam ruangan sehingga bisa dijadikan rekam medis, sungguh luar biasa yang diberikan oleh rumah sakit ini untuk pasiennya. Bagaimana menurut anda bila dibandingkan dengan rumah sakit di Indonesia, tentunya anda sendiri tahu bagaimanakan.
Unik-Rumah-Sakit-Dengan-Konsep-Hotel-di-Singapura-depan

Unik-Rumah-Sakit-Dengan-Konsep-Hotel-di-Singapura1

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Perkembangan Paradigma Rumah Sakit


Pengertian

Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan kesehatan dan penelitian.

Rumah sakit merupakan tempat dimana orang-orang sakit mencari dan menerima pelayanan kesehatan, serta tempat dimana pendidik klinik untuk mahasiswa kedokteran,  perawat dan berbagai tenaga profesi kesehatan lainnya yang diselenggarakan (Asrul Aswar, 1996). Sedangkan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga ataupun masyarakat (Asrul Aswar, 1996).

Pemimpin rumah sakit dengan menggunakan sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasarana yang ada memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sebaik-baiknya sesuai kebutuhan, sehingga pasien tersebut puas dan senang serta memerlukan biaya dan waktu yang sekecil-kecilnya. Dengan kata lain memberikan pelayanan yang baik, efektif, dan efisien. Manajemen rumah sakit. Disamping itu pelayanan rumah sakit harus memperhatikan pedoman dan hak dan kewajiban pasien, dokter / perawat dan rumah sakit yang telah ditetapkan dengan surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik No.YM.02.043.5.2505 tanggal 10 Juni 1997. dengan surat keputusan yang dikeluarkan tersebut maka diperlukan system (standar pelayanan), prosedur kerja yag baku dan peraturan-peraturan rumah sakit yang mendukung hak dan kewajibannya (Hospital by law).

b.   Perkembangan Fungsi dan Kegiatan Rumah Sakit

Sesungguhnya rumah sakit saat ini tidak sama dengan masa lalu sesuai dengan perkembangan jaman, maka pada saat ini rumah sakit mengalami berbagai perkembangan pola. Perkembangan tersebut dibedakan atas empat macam (Azeul Azwar, 1996) :

a.   Perkembangan fungsi yang dimilikinya

Jika dulu rumah sakit hanyna untuk menyembuhkan orang sakit, maka pada saat ini perkembangan menjadi suatu pusat kesehatan. Dengan munculnya kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan serta perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, maka fungsi rumah sakit telah mencakup pula pendidikan dan penelitian.

b.  Perkembangan pada ruang lingkup kegiatan yang dilakukan

Jika dulu ruang lingkup kegiatannya hanya merupakan tempat istirahat, tempat mengasuh anak yatim serta tempat tinggal orang jompo, ,maka pada saat ini telah berkembang menjadi institusi kesehatan. Dengan munculnyya diversifikasi dalam kehidupan masyarakat maka ruang lingkup kegiatan rumah sakit yang semula mencakup berbagai aspek sosial, pada saat ini telah dibatasi diri hanyna pada aspek kesehatan saja.

c.   Perkembangan pada masing-masing fungsi yang dimiliki oleh rumah sakit

Dengan kemampuan ilmu dan teknologi kedokteran, maka fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan oleh rumah sakit tidak lagi pada hal-hal sederhana saja tetapi mencakup pula pada hal-hal yang spesifik dan bahkan sub spesifik.

d.  Perkembangan dan pemeliharaan rumah sakit

Dulu rumah sakit dikelola oleh badan-badan keagamaan, badan-badan sosial ataupun pemerintah dan swasta. Rumah sakit yang dulu tidak pernah memikirkan masalah untung rugi karena semata-mata didirikan untuk kepentingan sosial dan kemanusian (non profit). Pada saat ini telah berubah menjadi salah satu kegiatan ekonomi.

Karakteristik organisasi rumah sakit di era globalisasi akan dituntut untuk memenuhi kriteria di bawah ini (Hernawan, 1997) :

1.  Desain fisik rumah sakit yang berorientasi pada pelanggan

2.  Pelayanan berfokus pada palanggan yang dimaksud adalah proses pelanggan sebagai titik utama kegiatan, proses dapat diperpendek, dipercepat dan dipermudah.

3.  Organisasi yang datar dengan 3-4 hirarki

4.  Organisasi pembelajaran adalah ciri utama

5.  Peningkatan mutu pelayanan adalah napas organisasi

6.  Standar mutu memenuhi syarat akreditasi

7.  Budaya organisasi yang menekankan transportasi, kesatuan kata dengan perbuatan dan kejujuran.

Sumber: http:// Taharuddin.Com (diakses pd tgl 31 Oktober 2012)

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Mutu Pelayanan Kesehatan; Ambivalensi Antara Kewajiban dan Keinginan (antara penyelenggara dan pemilik)


Setelah membaca berita “RUMAHSAKIT HARUS BERBENAH” dan “RSD ABUNDJANI BANTAH ABAIKAN FASILITAS” di koran RADAR SARKO saya sebagai manusia kesehatan dengan ini menyampaikan pemikiran yang mungkin mengundang tanya atau pertanyaan lagi. Dan barangkali ini hanya merupakan materi pencerahan yang semoga bermanfaat.
Mutu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh ada tidaknya kritikan dan keluhan dari pasiennya, lembaga sosial atau swadaya masyarakat dan bahkan pemerintah sekalipun. Mutu akan diwujudkan jika telah ada dan berakhirnya interaksi antara penerima pelayanan dan pemberi pelayanan. Jika pemerintah yang menyampaikan kritikan ini dapat berarti bahwa masyarakat mendapatkan legalitas bahwa memang benar mutu pelayanan kesehatan harus diperbaiki. Mengukur mutu pelayanan dapat dilakukan dengan melihat indikator-indikator mutu pelayanan rumahsakit yang ada di beberapa kebijakan pemerintah, sudahkan kita mengetahuinya. Analisa indikator akan mengantarkan kita bagaimana sebenarnya kualitas manajemen input, manajemen proses dan output dari proses pelayanan kesehatan secara mikro maupun makro.
Dari definisi, Rumahsakit menurut WHO Expert Committee On Organization Of Medical Care: “is an integral part of social and medical organization, the function of which is to provide for the population complete health care, both curative and preventive and whose outpatient service reach out to the family and its home environment; the hospital is also a centre for the training of health workers and for biosocial research”, yang dalam bahasa Indonesianya jika diterjemahkan secara bebas dapat berarti: suatu bagian menyeluruh dari organisasi dan medis, berfungsi memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun rehabilitatif, dimana output layanannya menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan, rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan tenaga kesehatan serta untuk penelitian biososial.
Definisi rumah sakit menurut Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 983.MENKES/SK/1992 mengenai pedoman rumah sakit umum dinyatakan bahwa: ”Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik dan pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan”. Sementara itu menurut Siregar (2003) menyatakan bahwa rumah sakit adalah suatu organisasi yang kompleks, menggunakan gabungan ilmiah khusus dan rumit, dan difungsikan oleh berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik modern, yang semuanya terikat bersama-sama dalam maksud yang sama, untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.

Definisi rumahsakit ini di setiap peraturan daerah pada umumnya sama, hanya saja terdapat perbedaan pada tugas pokoknya, yang diantaranya adalah: luas tidaknya lingkup spesialistik yang dimiliki, kekhususan menyertainya dengan adanya rumah sakit yang dibina dirjen yanmed Dpekes RI yang secara fisik berada di daerah kabupaten, kota ataupun di provinsi.
Berikut merupakan tugas sekaligus fungsi dari rumah sakit secara lengkap, yaitu:

 

  • Melaksanakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis,
  • Melaksanakan pelayanan medis tambahan, pelayanan penunjang medis tambahan,
  • Melaksanakan pelayanan kedokteran kehakiman,
  • Melaksanakan pelayanan medis khusus,
  • Melaksanakan pelayanan rujukan kesehatan,
  • Melaksanakan pelayanan kedokteran gigi,
  • Melaksanakan pelayanan kedokteran sosial,
  • Melaksanakan pelayanan penyuluhan kesehatan,
  • Melaksanakan pelayanan rawat jalan atau rawat darurat dan rawat tinggal (observasi),
  • Melaksanakan pelayanan rawat inap,
  • Melaksanakan pelayanan administratif,
  • Melaksanakan pendidikan para medis,
  • Membantu pendidikan tenaga medis umum,
  • Membantu pendidikan tenaga medis spesialis,
  • Membantu penelitian dan pengembangan kesehatan,
  • Membantu kegiatan penyelidikan epidemiologi,

Tugas dan fungsi ini berhubungan dengan kelas dan type rumah sakit yang di Indonesia terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, kelas “a, b, c, d”. berbentuk badan dan sebagai unit pelaksana teknis daerah. Perubahan kelas rumah sakit dapat saja terjadi sehubungan dengan turunnya kinerja rumahsakit yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Indonesia melalui Keputusan Dirjen Yan Medik.
Dari Sumberdaya Kesehatan yang ada di rumahsakit:
(1)   Tenaga kesehatan terdiri dari :

  1. tenaga medis;
  2. tenaga keperawatan;
  3. tenaga kefarmasian;
  4. tenaga kesehatan masyarakat;
  5. tenaga gizi;
  6. tenaga keterapian fisik;
  7. tenaga keteknisian medis.

(2)   Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.
(3)   Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.
(4)   Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.
(5)   Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.
(6)   Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien.
(7)   Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara.
(8)   Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.
Sebagai unsur manajemen, sumber daya manusia kesehatan yang dimiliki oleh rumahsakit akan mempengaruhi diferensiasi dan kualitas pelayanan kesehatan, keterbatasan keanekaragaman jenis tenaga kesehatan akan menghasilkan kinerja rumahsakit dalam pencapaian indikator mutu pelayanan rumahsakit. Kekhususan ini sangatlah tidak mungkin dimanajemeni secara umum, karena SDM kesehatan adalah SDM fungsional yang kepadanya melekat fungsi profesi berdasarkan latar belakang pendidikan kesehatannya.
Tentang disiplin kepegawaian seharusnya tidak diberlakukan secara ketat, jika diberlakukan secara ketat maka mereka akan menuntut uang lembur untuk pekerjaan yang dilakukannya pada waktu di luar jam dinas (07.30-14.00 jika 6 (enam) hari kerja; atau 07.30 sampai 16.00 jika 5 (lima) hari kerja. Memang ada daerah yang memberikan semacam insentif dan atau reward untuk tenaga kesehatan tertentu yang harus melayani pasiennya di luar jam dinas yang jumlahnya menurut tenaga dokter spesialis masih belum dianggap cukup (sesuatu yang wajar yang seharusnya dibayarkan). Mari kita hitung penghasilan mereka jika tidak melayani pasien di rumahsakit, hal yang seperti ini perlu komunikasi yang ajeg demi harmonisasi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.

Dari Struktur Organisasi Daerah: rumahsakit dapat berdiri dengan legalitas dan ilegal karena ada rumahsakit dengan ijin penyelenggaraan dan tidak ada ijin, rumahsakit dapat merupakan unit pelaksana teknis dinas dan atau sebagai institusi yang bertanggungjawab kepada bupati dan atau rumahsakit vertikal yang ada di daerah. Kondisi ini akan berhubungan dengan kemapanan dukungan kebijakan dan dukungan anggaran yang pada akhirnya berdampak pada kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pada kebanyakan daerah di Indonesia, rumahsakit daerah dijadikan sumber pendapatan daerah dan dalam laporan pertangggungjawaban pemerintah daerah keberhasilan capaian indikator pelayanan kesehatan rumahsakit  jarang dan bahkan tidak pernah dijadikan data atau informasi dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan kebijakan, biasanya hanya dilaporkan sebagai hasil dari akumulasi seluruh indikator, yang sebenarnya satu indikator gagal dapat menyebabkan perubahan penilaian kinerja. Hal ini dikarenakan adanya indikator vital dalam proses dan atau dalam output sistem pelayanan kesehatan. Sebagai contoh: peningkatan penerimaan daerah dari retribusi pelayanan kesehatan akan tidak ada artinya apa-apa jika cakupan angka rujukan ke rumahsakit vertikal atau ke kabupaten lain lebih tinggi dari angka kunjungan UGD rumahsakit yang bersangkutan atau angka pasien rawat inap kelas III.
Rumahsakit dengan angka rujukan yang jumlahnya mendekati setengah dari jumlah kunjungan patut dipertanyakan, jawabannya akan berhubungan dengan ketersediaan sumberdaya manusia kesehatan dan kualitasnya. Ada apa dengan kompetensi mereka dalam memberikan pelayanan, bagaimana komunikasi dan manajemennya dilakukan di rumahsakit tersebut.
Dapat ditambahkan lagi dengan adanya permasalahan kelembagaan, dimana ada kotak kelompok tenaga fungsional dalam bagan struktur organisasi tidak ada isinya dan tidak ada koordinasinya. Jika kelompok ini ada maka tenaga fungsional tersebut dapat dijadikan media informasi guna penyusunan kebijakan yang ajeg dan mumpuni secara keilmuan. Keberadaan resident tanpa pengawasan satuan pengawas internal rumahsakit dapat dipersepsikan berbagai rupa oleh masyarakat dengan latar belakang pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda, kenapa tidak, karena merekakan sedang dalam pendalaman ilmu kedokteran, tetapi jika tak ada rotan maka akarpun jadilah sehingga kualitas yang diharapkan belum tentu dapat dinikmati sebagai akhir dari pelayanan yang bermutu.
Beperapa peraturan daerah diimplementasikan dengan tidak paripurna, karena apa, karena yang diperlukan hanya pejabat struktural yang mengepalai beberapa bidang dan bagian, sedangkan komite medik; komite keperawatan; komite rekam medik; satuan pengawas internal; dan kelompok fungsional tidak dilantik oleh bupati kepala daerah padahal struktur organisasi rumah sakit sudah menjelaskannya, mungkin berhubungan dengan ketidak tahuan dan ketidak mampuan membayar atau belum ada dasar hukumnya (padahal peraturan pemerintah sudah menjelaskan hal itu)

Dari Manajemen Lintas Program dan Lintas Sektor
Rumahsakit sebagai pintu gerbang dan unsur vital dalam penilaian adipura, di banyak daerah rumahsakit daerah sebagai penghasil pendapatan asli daerah terbesar.  Sesuatu yang riskan jika PAD dijadikan ukuran keberhasilan pelayanan kesehatan karena nominal PAD adalah rupiah yang dibayarkan pasien, rasionalitasnya jika makin banyak penerimaan berarti makin banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas sumberdaya di rumah sakit, makin banyak masyarakat yang menggunakan berarti masih ada masyarakat yang sakit, masih adanya masyarakat yang sakit berarti derajat kesehatan masyarakat belum optimal, untuk pembuktiannya diperlukan analisa lebih lanjut, tentang bagaimana dan seterusnya masyarakat di rumahsakit tersebut. Ada item rupiah yang bisa dirinci jumlahnya dari pola tarif yang ada. Apa yang mereka bayar dari pelayanan yang mereka terima dapat mencerminkan tingkatan kesehatan masyarakat tersebut. Epidemiolog dapat menyampaikan laporan ini jika dibutuhkan. Hanya tinggal lagi epidemiolognya berpihak kepada siapa.
Ada beberapa instansi yang memiliki keterkaitan dengan rumahsakit daerah, dan itu dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran rasanya belum pernah ada yang duduk bersama menyatukan pernyataan dan kesimpulan. Sesuatu yang aneh memang. Sebagai contoh: Kebijakan berobat gratis, daftar nama keluarga dan anggotanya bersumber dari BKKBN, bukan dari RT-RW dan Lingkungan, bersumber dari oknum pegawai di tingkatan tersebut, dan dalam data base saat perjalanannya rumahsakit harus memberikan pelayanan seperti yang diharapkan mereka, bukan berdasarkan kemampuan yang dapat diberikan oleh rumahsakit, mengapa karena ada pasien yang berobat dari keluarga miskin yang benar-benar miskin dengan nama yang tak ada dalam data base yang diberikan oleh pemerintah, bermuncullanlah pahlawan dengan pamrih disini, dan mereka yang berobat dengan fasilitas kartu miskin saat akan dirawat minta dirawat dengan fasilitas VIP. Dunia pelayanan kesehatan semakin hitam jadinya.

Dari Akreditasi Rumahsakit, rumahsakit terkareditasi 5 (lima) pelayanan, 8 (delapan) pelayanan dan 13 (tiga belas) pelayanan. Rumahsakit dengan standar ISO 14000 dan ISO 2000, dan kelompok rumahsakit yang belum terakreditasi dan atau yang belum terstandar. Departemen kesehatan dengan Komite Akreditasi Rumahsakit terus berupaya agar semua rumah sakit daerah harus terakreditasi minimal 5 (lima) pelayanan, yaitu:
(1)   Pelayanan Gawat Darurat,
(2)   Pelayanan Medik,
(3)   Pelayanan Administrasi,
(4)   Pelayanan Keperawatan dan
(5)   Pelayanan Rekam Medik
Tujuan pemerintah dengan akreditasi ini adalah untuk: agar kualitas pelayanan diintegrasikan dan dibudayakan ke dalam sistem pelayanan di rumah sakit. RSD Kol Abundjani didukung anggaran belum juga mampu menyelesaikan proyek ini, karena apa, jawabnya dapat bersumber dari kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada di rumahsakit tersebut, Pernyataan jelasnya adalah sumberdaya manusia kesehatan yang ada di rumahsakit tersebut. Pejabat dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sedikitpun tidak menunjang dipilih untuk memimpin roda proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi rumahsakit, menurut beberapa pengamat adalah sangat tidak masuk akal jika tidak ingin dianggap aneh.
Proses akreditasi telah berlangsung hampir lebih dari 5 (lima) tahun, tetapi nyatanya budaya akreditasi belum sama sekali mendarah daging di institusi RSD Kol Abundjani ini. Ada apa,…? Pertanyaan yang seharusnya dijawab dengan lintas sektor dan lintas program, bukan hanya oleh masyarakat rumahsakit, tetapi bagaimanapun juga SDM rumahsakit daerah harus terlebih dahulu menjawabnya dengan pernyataan yang diikuti oleh sikap yang terakreditasi pula.

Dari Dukungan Kebijakan
Nah ini yang lebih perlu mendapat perhatian, begitu banyak peraturan daerah disusun dengan cara studi banding, dicopi dan dipastekan kemudian diedit agar menjadi sesuai dengan keadaan riel daerah. Masih belum terlihat jiwa pemiliknya dalam peraturan ini. Pedoman umum mengenai persentase anggaran kesehatan dari total anggaran daerah masih perlu dipertanyakan lebih lanjut lagi, masih perlu dianalisa dan disikapi dengan jalinan koordinasi dan pengawasan yang komprehensif. Menurut Rusli, anggaran efektif jika rasio antara pembiayaan dan penerimaan berkisar 0,1%, sebenarnya tidak berlaku di institusi pelayanan rumahsakit, karena rumahsakit bukan badan profit, tetapi lembaga non profit.
Kemajuan pertumbuhan dan pengembangan rumahsakit menjadikan rumahsakit sebagai lembaga profit tetapi tidak meninggalkan unsur sosialnya telah mengubah persepsi sumber daya manusia kesehatan dari non material menjadi sangat material, karena disini setiap pekerjaan yang dikerjakan dan yang seharusnya dikerjakan bukan lagi berdasarkan panggilan hati nurani, bukan lagi panggilan profesi, tetapi telah bergeser menjadi panggilan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Jika ini berlanjut dapat dibayangkan bagaimana pemenuhan hak pokok masyarakat sebagai pasien jika mereka tidak mampu membayar.
Peruntukan anggaran tentu membutuhkan kebijakan paripurna yang proporsional, kalau tigaperempat anggarannya hanya untuk fisik, kapan SDM kesehatannya mau manggung dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Dari mutu pelayanan kesehatan.
Mutu Pelayanan Kesehatan yang mengemuka sebagai panglima program unggulan Depkes dengan nama Quality Assurance (QA, jaminan mutu) pada tahun 1996, pihak Institusi pelayanan kesehatan/rumahsakit sebagai (lagi-lagi) pihak pelaksana, dibuat terperangah oleh program tersebut. Sebagai suatu pernyataan akhir dari sebuat proses pelayanan kesehatan. Sebagai sebuah proses, pelayanan kesehatan dapat berbentuk makro dan berbentuk mikro. Kedua bentuk ini saling bersimbiose mutalisme dalam sebuah sistem.
Berbagai definisi mutu yang dikaitkan dengan patient safety selanjutnya diajukan, dan salah satu definisi yang umum digunakan antara lain menyebutkan bahwa mutu pelayanan kesehatan adalah “tingkat di mana pelayanan kesehatan untuk individu maupun populasi mampu menghasilkan outcome pelayanan sesuai dengan yang diharapkan dan konsisten dengan pengetahuan profesional terkini” (IOM, 2001). Namun demikian mengingat definisi tersebut dianggap terlalu luas, berbagai peneliti telah mencoba mengembangkannya untuk menjamin agar pengukuran mutu pelayanan kesehatan lebih spesifik. Salah satunya adalah yang diajukan oleh Donabedian (1980), yaitu berpedoman pada struktur, proses, dan outcome. Sementara itu the IOM (1999) dan National Health Service menggunakan konsep mutu pelayanan kesehatan dalam 6 aspek, yaitu safety, effectiveness, timeliness, efficiency, equity, dan patient awareness.
Chassin mengusulkan metode lain yang menekankan pada 3 area utama, yaitu under use, over use, dan misuse of health care services. Under use didefinisikan sebagai kegagalan untuk memberikan pelayanan yang efektif padahal jika dilakukan dapat menghasilkan outcome yang diharapkan (misalnya tidak memberikan imunisasi atau gagal untuk melakukan bedah katarak). Disebut overuse apabila pelayanan kesehatan yang dilakukan ternyata memberi dampak risiko yang lebih besar daripada potensi manfaat yang dapat ditimbulkan (misalnya memberikan antibiotika untuk kasus-kasus common cold). Sedangkan misuse didefinisikan sebagai komplikasi yang sebenarnya dapat dihindari jika pelayanan kesehatan dilakukan secara seksama.
Dari beberapa konsep tersebut kemudian dikembangkan sejumlah indikator untuk mengkuantifikasikan mutu pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah indikator mutu pelayanan yang disusun oleh ACHS yang merupakan instrumen untuk mengidentifikasi area pelayanan kesehatan yang masih memerlukan perbaikan secara fundamental. Dengan metode kuantifikasi ini selanjutnya dapat dilakukan analisis statistik untuk menilai area-area pelayanan yang dianggap memiliki defisiensi dalam menghasilkan outcome yang diharapkan.
Upaya yang sama juga dilakukan oleh The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) yang mengembangkan beberapa indikator yaitu Prevention Quality Indicators, Inpatient Quality Indicators, dan Patient Safety Indicators (PSIs).
Tetapi sebagai institusi bawahan Depkes, lagi-lagi Institusi pelayanan kesehatan/rumahsakit berada di posisi tak berdaya dan lagi-lagi hanyalah sebagai terminal akhir pembuangan dan berposisi layaknya sandal jepit. Mungkin Depkes lupa bahwa para dokter yang ada di Institusi pelayanan kesehatan/rumahsakit adalah seorang sarjana juga seperti halnya para petinggi Depkes. Lupa mungkin karena tampilan dokter institusi pelayanan kesehatan/rumahsakit yang tak pernah berdasi dan naik kendaraan dinas apa adanya kala tugas, tidak seperti teman-temannya di Depkes yang sebagian diantaranya berdasi dan naik mobil dinas mulus-mulus dan baru-baru.
Mungkin ini jalan keluar, Hidup sehat merupakan kebutuhan utama (primer) setiap orang. Oleh karenanya, hak atas pelayanan kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini, pemerintah dan praktisi kesehatan masyarakat bertanggung jawab untuk berupaya merealisasikan adanya kebijakan yang lebih baik, sistem yang berkualitas, dana yang cukup, fasilitas dan tenaga medis yang memadai guna menjamin terlaksananya program kesehatan masyarakat.
Pelayanan yang baik dan memuaskan bisa diwujudkan secara bersama antara pengguna jasa pelayanan dan petugas kesehatan. Artinya, kritik, complain maupun keluhan konsumen semestinya tidak diartikan sebagai serangan, tetapi diterima sebagai koreksi terhadap cara berpikir dan cara melayani konsumen. Dari keluhan konsumen, petugas kesehatan dapat mengetahui keinginan konsumen dan kekurangan yang dimilikinya. Namun, kondisi ini harus disertai pula dengan perbaikan pada aspek kebijakan dan manajemen. Sehubungan dengan hal ini, ada beberapa kondisi yang tampak dalam pelayanan kesehatan.

  1. Fasilitas kesehatan (formal) yang tersedia masih relatif baru, dan belum mengakar atau belum dirasakan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, tetapi tidak tersedia standar quality of care yang berbasis konsumen. Sebaliknya, masyarakat memiliki sistem pengobatan atau pengetahuan mengenai perawatan kesehatan (biomedis), yang relatif berakar dari tradisi dan kebudayaan mereka. Kondisi budaya ini di satu sisi menjadi kendala dalam pelayanan medis, di sisi lain mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara murah dan mudah.
  2. Kecenderungan perilaku para praktisi medis yang tidak mempertimbangkan proses-proses komunikasi atau pertukaran informasi, dan interaksi sosial yang saling menguntungkan. Rosalia Sciortino dalam “Menuju Kesehatan Madani” (1999:78) menyebut adanya “konstruksi rahasia” yang dipertahankan petugas kesehatan.
  3. Pada umumnya konsumen sebagai pengguna jasa kesehatan seperti pasien, klien tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Artinya, seorang pasien berhak untuk mempertanyakan pelayanan dokter yang dirasakannya tidak jelas, bahkan memberatkan konsumen itu sendiri.

Memahami Hak dan Kewajiban Konsumen
Dalam berbagai kesempatan diskusi dengan kelompok konsumen, pertanyaan yang sering muncul adalah apa saja hak-hak konsumen dalam pelayanan kesehatan, bagaimana sebaiknya pelayanan yang berkualitas?
Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa istilah konsumen dalam pelayanan kesehatan mencakup pengertian mereka yang menerima pelayanan jasa maupun obat-obatan dari petugas kesehatan (paramedis, bidan, dokter), yang secara khusus disebut klien, pasien. Sedangkan yang dimaksud pelayanan yang berkualitas biasanya mengacu pada pengertian Quality of Care atau standar pelayanan yang berkualitas, yakni pelayanan yang menghormati hak-hak konsumen. Setiap konsumen memiliki hak yang dilindungi undang-undang. Sebagai pasien, konsumen berhak:

  1. Mendapatkan informasi yang dapat dipahaminya mengenai penyakit yang diderita, cara pengobatan, prosedur perawatan, efek samping pengobatan, kelebihan maupun kekurangan pengobatan, biaya, pendapat dari petugas kesehatan lainnya, hal-hal dirahasiakan, catatan medis petugas kesehatan, dan izin persetujuan pasien bila ingin akan dioperasi.
  2. Memperoleh rasa aman dari semua proses pelayanan, dan jaminan keamanan/keselamatannya.
  3. Mendapatkan ganti rugi apabila terjadi malpraktek yang dilakukan petugas kesehatan. Contoh aktual adalah bayi yang dilahirkan cacat (tanpa tangan) di RSUD Bayu Asih Purwakarta (Kompas, 26 Juni 1997). Orang tua bayi itu menuduh pihak RS, dalam hal ini bidan, karena kecerobohan dalam pelayanannya, telah menyebabkan anak mereka cacat seumur hidup. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan dengan tuntutan 1 milyar rupiah, meskipun akhirnya ditempuh jalan damai dengan ganti rugi 25 juta rupiah.
  4. Memilih tempat pelayanan yang diinginkannya, membatalkan persetujuan sewaktu-waktu, dan jika dianggap perlu, ia menolak suatu metode pengobatan atau tindakan medis tertentu.

Sebagai pasien, konsumen memiliki kewajiban, yaitu:

  1. Mengetahui sejarah atau riwayat pengobatannya;
  2. Menepati janji dengan petugas kesehatan;
  3. Bersedia bekerja sama dan mematuhi perawatan yang diberikan;
  4. Memberitahu petugas kesehatan jika ia menerima perawatan dari dokter yang lain;
  5. Jika menggunakan jasa asuransi, ia berkewajiban mengetahui apa yang dapat atau tidak dapat diatasi oleh perusahaan asuransi.

Kebanyakan konsumen juga petugas kesehatan tidak mengetahui hak-hak dan kewajiban konsumen. Hanya sebagian kecil konsumen menyadari hak-haknya, tetapi tidak merasa percaya diri untuk mengemukakannya di tenpat pemeriksaan. Sebaliknya, petugas kesehatan yang mengerti hak-hak konsumen tidak mau peduli. Banyak alasan yang seringkali dikemukakan, misalnya keterbatasan petugas dan fasilitas tidak memadai, yang tidak seimbang dengan banyaknya pasien yang berkunjung setiap hari kerja. Bahkan petugas kesehatan menyadari bahwa masyarakat tidak mengerti cara hidup sehat, tidak disiplin, dan seterusnya. Padahal masyarakat tidak pernah belajar di sekolah kesehatan.
Dari persoalan ini sebenarnya tuntutan akan pelayanan kesehatan yang memuaskan (berkualitas) semakin kompleks. Namun harus diyakini bahwa ukuran kepuasan tidak bisa bertolak dari kepentingan individu saja karena kepuasan individual tidak ada batasnya. Ukuran standar yang bisa dijadikan pedoman adalah kebutuhan orang banyak yang selama ini sudah dibakukan, misalnya oleh IPPF (International Planned Parenthood Federation), organisasi KB dunia, yang merumuskan 10 hak-hak klien KB antara lain: hak atas informasi, menentukan pilihan, mendapatkan pelayanan kapan dan di mana saja (akses), hak atas keamanan, kenyamanan, kerahasiaan, hak mengajukan protes (berpendapat), dan kemudian ditambahkan oleh YLKI dan PKBI; hak ganti rugi. Oleh sebab itu, proses pencapaian pelayanan yang memuaskan tidak bisa tidak melibatkan orang banyak. Konsumen dan pengelola pelayanan kesehatan bisa bersama-sama merumuskan standar pelayanan yang berkualitas (quality of care), di tingkat desa sekalipun.
Bertolak dari “Quality of Care
Konsep quality of care adalah istilah yang digunakan secara luas dalam pelayanan kesehatan, yang dapat dipandang dari provider (penyedia jasa) dan klien (konsumen). Dari sisi provider, standar quality of care di Indonesia belum jelas. Konsep ini biasanya dirujuk pada prinsip-prinsip manajemen pengawasan kualitas terhadap fasilitas pelayanan kesehatan umum, yakni penyediaan pelayanan kesehatan yang terus menerus memperbaiki diri dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan pasien, dokter, petugas, dan komunitas setempat. Dasarnya adalah “problem solving”, yaitu pemantauan masalah dan mencari jalan keluar dengan memperbaiki akar masalah secara berkelanjutan (The Population Council, 1994).
Dari sisi klien, ukuran standar pelayanan cukup jelas, yakni mengacu pada pemenuhan hak-hak pasien, atau hak-hak klien kesehatan reproduksi, atau pun hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK No. 8 No. 1999, Pasal 4.
Ukuran pencapaian pelayanan kesehatan selama ini lebih berorientasi pada pencapaian target sarana pelayanan dan penerima layanannya. Gejala seperti ini terutama terjadi di tingkat pelayanan kesehatan dasar di pedesaan, dan pinggiran kota. Aspek pemenuhan kualitas kesehatan, tanggung jawab sosial, dan pembelajaran kesehatan bagi pengguna (konsumen) terabaikan. Konsumen tidak memperoleh manfaat yang optimal dari pelayanan kesehatan.
Pada tahun 1990, Judith Bruce dari Population Council menempatkan enam elemen dasar yang kemudian dikenal dengan “Bruce Framework” dan menjadi sumber utama bagi penelitian mengenai kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan.

  1. Pilihan terhadap Metode Layanan. Setiap metode layanan (KB) tersedia bagi perempuan dan laki-laki yang ingin merencanakan keluarganya.
  2. Informasi untuk Klien. Informasi yang berkualitas dapat berdampak pada bagaimana klien menggunakan metode kontrasepsi. Informasi yang diberikan harus berisi pula informasi mengenai tiap metode, cara penggunaan metode, dan efek sampingnya.
  3. Keterampilan Teknis. Mempertahankan kondisi aseptic, menjalankan protokol (aturan) dan staf yang kompeten melakukan teknis klinik.
  4. Hubungan Antarpribadi. Bagaimana klien berinteraksi dengan tenaga kesehatan, apakah cukup simpatik dan cukup waktu untuk bertemu dengan kliennya.
  5. Mekanisme untuk Mendorong Keberlanjutan. Klien dapat didorong meneruskan penggunaan kontrasepsi yang efektif melalui berbagai cara, termasuk kartu untuk mengingatkan dan kunjungan rumah.
  6. Pelayanan yang Terpadu. Klien memerlukan pelayanan yang nyaman dan terpadu. Misalnya, pelayanan KB terpadu dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan pasca persalinan, dan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya.

Jadi, strategi dasar yang penting dilakukan aktifis organisasi konsumen yang melakukan pendampingan konsumen kesehatan adalah dengan memperkuat pengorganisasian dan pendidikan kritis bagi kelompok-kelompok konsumen yang rentan seperti petani, perempuan, buruh dan kaum miskin kota. Pendamping atau organizer bersama kelompok konsumen merumuskan:

  1. Masalah dan akar masalah,
  2. Bentuk-bentuk kasus yang dialami konsumen,
  3. Instansi dan orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab,
  4. Inisiatif konsumen sendiri dalam mengatasi masalahnya,
  5. Usaha (aksi-aksi) bersama menggugat petugas kesehatan di tempat pelayanan,
  6. Usulan, konsep, cara pandang konsumen terhadap pelayanan yang diinginkan atau pelayanan yang berkualitas (quality of care versi konsumen),
  7. Penyebarluasan informasi terus-menerus kepada konsumen yang lain.

Mengingat gerakan konsumen saat ini didukung oleh kebijakan yang relatif jelas dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka organisasi konsumen dapat mengambil peran dengan melakukan advokasi kebijakan dan pembelaan hukum. Bukan hal yang mustahil, bila suatu waktu konsumen dapat mengadili provider pelayanan kesehatan atas dasar pelanggaran terhadap hak-hak konsumen secara perorangan atau pun berkelompok (class-action).
Hasil penelitian tentang perbaikan mutu pelayanan kesehatan di instalasi rawat inap RSD KOL. ABUNDJANI BANGKO menyarankan yang diantaranya
Pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien terdiri dari serangkaian proses-proses dari beberapa sistem, sistem ini berhubungan dengan unsur-unsur manajemen seperti peralatan, manusia, kebijakan, dan anggaran.
Penyimpangan dalam area-area penting manajemen pelayanan kesehatan yang
menyebabkan kematian tersebut, memerlukan tindakan terstruktur dengan manajemen resiko dan manajemen mutu. Untuk itu semua peneliti menyampaikan beberapa saran seperti berikut:
Saran untuk Perawat, Seperti yang disarankan oleh The Nursing and Midwifery Council, (2002), bahwa memelihara kualitas RM akan membantu dalam memelihara ketrampilan dan kemandirian dalam asuhan keperawatan, untuk ini diperlukan:
1)           deskripsikan dengan jelas hasil pengkajian, rencana keperawatan dan rencana tindakan yang akan dilakukan,
2)           dokumentasikan informasi yang berhubungan dengan pasien dan apa yang akan dilakukan dalam merespon kebutuhan pasien,
3)           jika sudah diketahui dengan baik kondisi pasien lakukan tindakan yang dapat diterima dan dapat dilakukan dengan tahapan yang baik dan benar saat melaksanakan perawatan kepada pasien dan jelaskan bahwa setiap tindakan tidak selalu berbahaya untuk selalu untuk keselamatan dan membatu mereka, dan
4)           menuliskan perencanaan perawatan agar dapat diteruskan oleh sejawat dalam perawatan berikutnya dan selalu menuliskan tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan, dan dapat ditambahkan bahwa
Saran untuk Dokter penyelenggara utama perawatan dan pengobatan pasien di instalasi rawat inap diantaranya adalah: Bertugas berdasarkan standar General Medical Council seperti: pemberian pelayanan kepada pasien merupakan hal yang utama, memperlakukan setiap pasien dengan sopan dan sewajarnya, menghormati privasi dan kehormatan pasien, mendengarkan dan menghormati pandangan-pandangan pasien, memberikan informasi yang dapat dimengerti pasien, menghormati hak pasien dalam keterlibatan secara aktif pada pengambilam keputusan, selalu memperbaharui pengetahuan dan ketrampilan, menyadari berbagai keterbatasan yang dimilikinya, jujur dan dapat dipercaya, menghargai dan menjaga informasi tentang pasiennya, menghindarkan pasien dari resiko fisik dan finansial akibat tindakan medis, bekerjasama dengan para sejawat untuk kebaikan pasien-pasien yang dirawat.
Saran untuk komite staf fungsional diantaranya adalah:
1) Mematuhi tugas pokok dan fungsinya seperti yang tergambarkan dalam Peraturan Daerah Kab. Merangin tentang struktur organisasi dan tata kerja RSD KOL ABUNDJANI;
2) Melaksanakan semua tugas sesuai dengan kompetensi dan kode etik profesi;
3) Menjadikan RSD KOL ABUNDJANI bukan sebagai tempat mencari sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga menjadikannya sebagai tempat ibadah dan fungsi sosial.
Saran untuk manajemen RSD diantaranya adalah:
1) Berusaha mengetahui keinginan pelanggan dengan melakukan survey pasar, diantaranya survey kepuasan, survey kebutuhan pelayanan dan survey tingkat utilisasi pelayanan kesehatan rumahsakit;
2) Menyusun berbagai prosedur dan standar pelayanan sesuai dengan hasil tingkat kebutuhan dan hasil dari penelitian ini, diantaranya:
a. Prosedur dan Standar Pelayanan Laboratorium
b. Prosedur dan Standar Pelayanan Radiologi
c. Prosedur dan Standar Pelayanan Kamar Operasi
d. Prosedur dan Standar Pelayanan Anastesi
e. Prosedur dan Standar Pelayanan Rawat Inap dengan Kegawatan
f. Prosedur dan Standar Pelayanan Rekam Medik.
3) Memastikan bahwa prosedur dan standar yang telah disusun diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini dilakukan dengan audit internal secara rutin dan melakukan management riview guna membahas tindak lanjut yang perlu dilakukan agar pelayanan yang diberikan selalu  konsisten sesuai prosedur dan standar yang telah ditetapkan;
4) Menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan guna mensosialisasikan jasa-jasa pelayanan yang mampu diberikan oleh rumahsakit, misalnya dengan membuat brosur-brosur, information desk, terminal komputer yang dapat diakses oleh pelanggan;
5) Membumikan paradigma bahwa dari pasien kita mendapatkan jasa pelayanan yang mendukung kesejahteraan dan kepada pasien seharusnya tumbuh keinginan untuk membebaskan masalah kesehatannya;
6) Menyusun dan memberlakukan sistem pengawasan dan pemantauan pelayanan kesehatan yang diberikan dengan efektif;
7) Melaksanakan saran-saran ini dengan dukungan sumber daya manusia kesehatan dan anggaran kesehatan beserta kebijakan-kebijakan kesehatan;
Perlu adanya dukungan sistem pengelolaan RM yang baik dan benar, mustahil tata tertib administrasi rumahsakit akan berhasil seperti apa yang telah distandarisasikan oleh pemerintah maka oleh karena itu diperlukan adanya komitment bersama untuk sepakat menyusun pedoman RM dan melaksanakannya dengan pertanggungjawaban profesi. Seperti diketahui bahwa tata tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan di dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumahsakit;
9) Menginvetarisir akar penyebab masalah dari faktor internal yang mempengaruhi kualitas layanan kesehatan dan administrasi RM terutama dalam bidang: faktor pendidikan SDM, faktor pelatihan dan tambahan pengetahuan, faktor masa kerja dan lama Jabatan, faktot beban kerja, faktor fasilitas dan peralatan, faktor Standart Operating Procedure dan atau instruksi kerja, faktor administrasi dan alur layanan, faktor pengendalian dan evaluasi, faktor manajemen rawat inap dan faktor staf medis fungsional.
Dianjurkan pula langkah-langkah umum sebagai berikut untuk pemecahan masalah mutu dan efisiensi dan efektifitas pelayanan rumah sakit:
1) Memecahkan struktur masalah yang sudah teridentifikasi kedalam komponen-komponennya, menganalisis komponen-komponen itu sehingga ditemukan akar masalah. Akar masalah adalah penyebab paling dasar dari masalah etika yang terjadi. Ia dapat berupa kelemahan pada manusia, kepemimpinan, manajemen, budaya organisasi, sarana, alat, sistem, prosedur, atau faktor-faktor lain;
2) Melakukan analisis lebih dalam tentang akar masalah yang sudah ditemukan (root cause analysis), untuk menetapkan arah pemecahannya;
3) Menetapkan dan memilih alternatif untuk pemecahan akar masalah;
4) Memantau dan mengevaluasi penerapan upaya pemecahan masalah yang sudah dilaksanakan;
5) Melakukan tindakan koreksi jika masalah etika belum terpecahkan atau terulang lagi terjadi. Tindakan koreksi yang dapat menimbulkan masalah etika baru adalah jika manusia sebagai penyebab akar masalah yang berulang-ulang dikeluarkan dari rumah sakit.
Saran untuk Pemerintah Daerah, sesuai dengan beberapa kebijakan nasional pembangunan kesehatan di Indonesia diharapkan pemerintah daerah dapat:
1) Menjadi stake holder yang berpihak dan mendukung dalam berbagai aspek manajemen pelayanan kesehatan;
2) Berperan sebagai regulator yang melindungi dan menumbuh kembangkan kemampuan profesionalisme tenaga pemberi pelayanan kesehatan;
3) menjadi fasilitator dalam akselerasi peningkatan kemampuan pemberian pelayanan kesehatan sesuai dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
Saran untuk pasien, diantaranya adalah:
1) sebelum penyakit menjadi lebih parah (persepsi masyarakat) sebaiknya segera memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yang terdekat,
2) bertanya dengan petugas kesehatan tidak dengan emosi tentang keadaan penyakit, diagnosanya, kemungkinan kesembuhan dan tindakan apa saja yang akan dilakukan dan selalulah memulai komunikasi dengan kata „maaf“, „tolong“, dan „tolonglah saya“ atau „tolonglah kami“.
3) mengikuti semua kebijakan sarana pelayanan dan saran dari petugas kesehatan dengan jujur dan bertanggungjawab, jika ragu dan meragukan mintalah penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan dan atau saran tersebut,
4) selalu menyediakan tabungan kesehatan saat sehat dan mampu melaksanakan aktifitas memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia.
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan mengandung arti bahwa sarana pelayanan kesehatan dan tenaga profesi kesehatan harus mampu menunjukkan akuntabilitas sosial untuk memberikan pelayanan prima kepada konsumen, yakni pelayanan yang sesuai dengan standar yang diakui sehingga dapat memenuhi atau bahkan melebihi harapan konsumen.
Untuk itu perlu dikembangkan suatu sistem dan mekanisme yang efektif guna tercapainya pelayanan prima tersebut.
Hal lain adalah Pelaksanaan Program kendali mutu harus berdasarkan falsafah bersama untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh tim pelayanan dari berbagai disiplin ilmu.

Falsafah yang mendasari program kendali mutu antara lain:

  • Masing-masing disiplin telah mengidentifikasi dan menyetujui falsafah dasar untuk dikembangkan menjadi tujuan masing-masing pelayanan.
  • Masing -masing disiplin menyepakati untuk mengkaji pelayanan yang diberikan oleh anggotanya.
  • Semua staf memberikan perhatian untuk mencapai tujuan institusi yang dalam hal ini memberikan efek terhadap pelayanan pada klien.
  • Praktek perawatan tidak akan mungkin meningkatkan kecuali masalah dapat diidentifikasi dan dipecahkan.
  • Staf mempunyai pengetahuan yang cukup dan memiliki ide-ide yang kreatif untuk memecahkan masalah-masalah dalam pekerjaannya
  • Staf dapat memecahkan masalah jika cukup informasi-informasi yang diperlukan .

Pekerja pada umumnya merasakan kepuasan kerja dan lebih produktif bila mereka dibantu dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik dengan mengurangi hambatan dalam pekerjaannya. Program kendali mutu perlu dilaksanakan dan dibuat secara teratur dan terus menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Dengan melakukan pendekatan konkuren maupun retrospektif terhadap lingkup struktur, proses dan hasil maka semua aspek-aspekantara lain: Tenaga keperawatan, asuhan keperawatan dan kepuasan klien harus dinilai dengan menggunakan standar-standar yang tepat, walaupun demikian baiknya program kendali mutu ini dilakukan secara terpadu tetapi tetap ada kendala kendala yang perlu diperhatikan.
Dengan melibatkan semua staf keperawatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan program pengendalian mutu ini, maka tujuan akhir dari program pengendalian mutu yaitu meningkatnya mutu pelayanan keperawatan berdasarkan standar akan dapat dicapai dengan baik.
Dari UU Perlindungan Konsumen rumahsakit adalah: salah satu institusi pemberi pelayanan dibidang kesehatan, hubungan yang jelas adalah pelayanan jasa kesehatan. Kesehatan adalah hak azazi manusia. Maka manusia sebagai konsumen rumahsakit berhak sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, seperti:

  1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bila menyimak surat pembaca di media cetak, banyak sekali keluhan dari konsumen yang merasa dirugikan. Misalnya soal layanan listrik PLN, PDAM, delay pesawat, layanan barang/jasa yang buruk, mutu barang yang tidak bagus, tindak kriminal di kereta api, pelayanan rumahsakit dan bahkan pelayanan pajak dan lain sebagainya. Semua itu adalah persoalan yang kerap kali muncul di Indonesia. Maka inilah realitas ketertindasan konsumen dalam menghadapi pilihan-pilihan barang/ jasa harus mereka konsumsi.
Ironisnya, keluhan yang disampaikan kebanyakan hanya lewat surat pembaca di media massa. Cara ini terlalu sederhana dan tidak menyelesaikan masalah. Cara lain yang lebih kreatif adalah langsung mengadu ke pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
Memang pada kenyataannya konsumen kerap berada dalam posisi yang tidak berimbang dibanding dengan posisi produsen. Maka untuk mengurangi kesewang-wenangan para produsen barang dan jasa, sebagai konsumen kita perlu mengetahui faktor-faktor yang melemahkan konsumen, antara lain:

  1. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya.
  2. Belum terkondisikannya “masyarakat konsumen” karena memang sebagian masyarakat ada yang belum mengetahui tentang apa saja hak-haknya dan ke mana hak-haknya dapoat disalurkan jika mendapat kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau jasa yang sewajarnya.
  3. Masyarakat belum memiliki kemauan untuk menuntut hak-haknya.
  4. Proses peradilan yang ruwet dan memakan waktu yang berkepanjangan.
  5. Posisi konsumen yang selalu lemah (lemah informasi dan lemah kondisi sehingga tak berani menyangga seperti kasus Prita), apa kata dokter/perawat mereka iyakan.

Padahal bisa jadi kala sekolah dahulu, yang di Depkes tidak lebih pandai dari yang di institusi pelayanan kesehatan /rumahsakit. Pun demikian pula setelahnya, lebih-lebih kala berbicara kepekaan terhadap keperluan masyarakat terhadap layanan kesehatan, dijamin dokter di institusi pelayanan kesehatan/rumahsakit lebih peka dibanding dokter di Depkes walau sepanjang apapun gelarnya. Yang membedakan hanyalah kekuasaan. Itulah kira-kira gambaran umum, mengapa hingga kini institusi pelayanan kesehatan/rumahsakit ibarat tempat uji coba, trial and error aneka macam program dari depkes, dan dokter yang berpraktik di rumahsakitpun dalam memberikan pelayanan kesehatannya.
Jaminan mutu produk tahun 1996 yang lalupun, konon hasil pemikiran grusa-grusu karena ada “jajan” berupa pinjaman IMF (maksudnya hutang yang harus dibayar), yang mana depkes tidak mau kalah dengan departemen lain untuk ikut mencicipi jajan IMF. Dan supaya dapat dana segar nan besar, nama programnya pun dibuat “greng”, maka bim salabim lahirlah Quality Assurance atau Jaminan Mutu. Parameterpun disiapkan, demikian pula pelatihan, panduan, monitor dan evaluasinya, baik terhadap item kegiatan ataupun terhadap program besarnya.
Menyimak produk Depkes tahun 1988, yang mana dalam Pedoman Kerja Institusi pelayanan kesehatan/rumahsakit sudah sangat jelas dan rinci berisi panduan tatalaksana setiap kegiatan di Institusi pelayanankesehatan/rumahsakit yang mengacu kepada UPK, termasuk panduan pengobatan, maka program QA adalah sebuah langkah kebimbangan dan ambivalensi. Artinya mengulang program mapan yang sudah terintegrasi dengan keseharian para petugas Institusi pelayanan kesehatan/rumahsakit dengan mengganti nama QA yang justru lebih sempit tapi tidak lebih mendalam. Bedanya hanya di segi dana yang luar biasa besar dan pelatihan berulang yang justru buang-buang waktu.
Untuk meningkatkan mutu layanan, tidak cukup dengan kajian monopoli petinggi Depkes, lebih dari itu ada ukuran non teknis yakni keinginan dan harapan warga. Sayangnya yang ini tidak pernah tersentuh, artinya pengguna jasa pelayanan Institusi pelayanan kesehatan/rumahsakit tak lebih hanyalah obyek semata yang tak punya hak suara. Siklus demikian mestinya tidak boleh terulang.
Akreditasi rumahsakit dicanangkan sejak tahun 2007 dan sampai tahun 2009 ini capaiannya sangat menyedihkan, dari ratus rsd dan puluh rsp serta ratus rss, hanya 14% yang sudah terakreditasi, jiwanya masih nol saya rasa, karena prosesnya sendiri tidak terakreditasi. RSD Kol Abundjani saat ini sedang dalam proses akreditasi yang pelaksanaannya setengah isi dan setengah kosong.
Pelayanan rumah sakit diera sekarang tidak terlepas dari perkembangan ekonomi masyarakat . Hal ini tercermin pada perubahan fungsi klasik rumah sakit yang pada awalnya hanya memberi pelayanan yang bersifat kuratif (penyembuhan) saja terhadap pasien melalui rawat inap dan rawat jalan bergeser ke pelayanan yang lebih komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Pengaruh perubahan dinamika lingkungan usaha rumah sakit yang terjadi tidak saja di Indonesia tetapi hampir diberbagai penjuru dunia. Hal ini menuntut para manajer untuk lebih memperhatikan secara saksama dinamika lingkungan yang ada yang kemungkinan besar akan merubah system manajemen yang dipergunakan. Sistem manajemen yang berlaku global mempengaruhi pola berfikir manajer rumah sakit, dengan menekankan pada aspek efisiensi, efektif dan produktifitas serta memperhatikan pemerataan pelayanan. Gambaran lain adalah tehnologi kedokteran dan obat-obatan yang berkembang pesat disisi lain rumah sakit adalah lembaga pemberi jasa pelayanan kesehatan yang tergantung pada perkembangan tehnologi kedokteran.
Tehnologi kedokteran mempengaruhi biaya pelayanan rumah sakit. Menurut Trisnantoro (2005) saat ini sektor kesehatan berbeda jauh dengan keadaan 50 tahun lalu. Tehnologi yang digunakan saat ini sangat canggih, sebagi contoh operasi dengan menggunakan peralatan mikro merupakan suatu tindakan yang sama canggihnya dengan tehnologi program ruang angkasa dan militer yang tentu saja memerlukan SDM yang berkompetensi untuk mengelolanya.
Salah satu tehnologi tinggi adalah obat yang dihasilkan oleh industri farmasi. Obat merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh rumah sakit. Kebutuhan akan obat ini sering disertai dengan biaya yang besar. Besarnya omset untuk obat-obatan mencapai 50-60% dari seluruh anggaran rumah sakit. Rumah sakit dapat meningkatkan pendapatan dengan memperbesar omset penjualan obat.
Hal inilah menjadikan rumah sakit menjadii lembaga yang bersifat padat modal, padat karya dan padat tehnologi Ketiga sifat tersebut menuntut pengelolaan keuangan rumah sakit yang lebih professional, berdasarkan hitungan-hitungan ekonomi. Cost recovery rate (CRR) rumah sakit menjadi hal yang sangat penting, penentuan tarif lebih rasional, disertai peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan serta mampu berkembang (growth) dan survive.
Pengertian rumah sakit menurut WHO adalah suatu bagian penyeluruh dari organisasi sosial dan medis berfungsi memberikan pelayanan Kesehatan yang lengkap kepada masyarakat, baik kuratif maupun rehabilitatif, dimana pelayanan keluarga menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan, rumah sakit juga merupakan pusat latihan tenaga kesehatan, serta untuk penelitian biososial.
Dari definisi diatas bahwa rumah sakit disamping memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif kepada masyarakat juga sebagai pusat pendidikan calon tenaga kesehatan. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa rumah sakit juga harus menjalankan fungsi sosialnya. Untuk menjalankan fungsi sosialnya ini sebaiknya anggaran untuk pos sosial tersebut tersedia dalam APBD dan diatur dengan kemudahan-kemudahan pengelolaannya tetapi tetap dengan pengawasan yang ketat. Kita pelajari
Dalam perkembangannya rumah sakit swasta yang dikelola oleh yayasan keagamaan seperti rumah sakit Islam sangat kesulitan dalam memenuhi fungsi sosialnya oleh karena kesulitan dalam hal pendanaan. Hal ini membuat banyak rumah sakit swasta bahkan yang dikelola oleh yayasan keagamaanpun berubah menjadi lembaga for profit sebagai jawaban terhadap perubahan lingkungan yang terjadi diluar rumah sakit akibat pengaruh globalisasi.
Walaupun demikian masih banyak rumah sakit keagamaan masih melihat perubahan yang ada tanpa strategi pengembangan yang jelas (Trisnantoro, 2005). Hal ini dapat membawa suatu resiko yaitu rumah sakit keagamaan akan menjadi lembaga usaha yang praktis untuk mencari keuntungan atau menghidupi SDM, akibat hilangnya subsidi dan semakin mahalnya alat dan tenaga kesehatan yang pada akhirnya menuntut pendapatan yang tinggi.
Subsidi yang mengecil atau bahkan tidak ada sama sekali menyebabkan rumah sakit keagamaan kesulitan mencari sumber dana bagi orang miskin yang sakit, sementara penggalian dana-dana kemanusiaan sama sekali tidak dikelola secara sistematis. Penerapan subsidi silang dari kelas atas (VIP) ke kelas bawah (III) tidak rasional.
Penelitian Abeng dan Trisnantoro (1997) disebuah rumah sakit swasta menunjukkan bahwa tarif kamar VIP berada dibawah unit cost. Hal yang dikhawatirkan adalah pasien dikelas bawah justru mensubsidi pasien kelas atas. Kenyataan menunjukkan bahwa konsep subsidi silang sebenarnya tidak ada ataupun jika ada subsidi silang akan menggerogoti aset dan kemampuan investasi rumah sakit.
Hal yang penting adalah masalah biaya operasional dan pemeliharaan yang tidak semudah biaya investasi untuk memperolehnya. Akibatnya banyak rumah sakit swasta keagamaan yang mempunyai fasilitas fisik dan peralatan yang memadai tetapi kesulitan dalam mencari dana operasional, sehingga menaikan tarif akan menjadi pilihan, disamping itu belum ada standar sumber pendanaan termasuk pembagian sumber pendapatan (keuntungan) apakah untuk pemilik atau untuk pengembangan.
Berdasarkan kenyataan diatas maka rumah sakit mulai berubah menjadi lembaga usaha yang membutuhkan berbagai konsep ekonomi dalam manajemen yang mungkin asing bagi para dokter atau pemilik rumah sakit. Rumah sakit tidak lagi harus dipandang sebagai suatu lembaga yang harus bersandar pada norma-norma dan etika profesi dokter, tetapi lebih mengarah pada suatu lembaga yang harus hidup dan bermutu, berkembang dan mempunyai dasar etika berbagai profesi dan mempunyai etika bisnis. Dengan demikian rumah sakit bukanlah lembaga yang hanya menggunakan prinsip kedokteran dan kesehatan. Rumah sakit merupakan lembaga multiprofesional yang menghasilkan berbagai produk pelayanan kesehatan yang bermutu dengan tetap memperhatikan aspek sosialnya. Implementasinya adalah penerapan ekonomi dalam pelayanan kesehatan harus dilakukan diantaranya dengan melakukan analisis biaya di rumah sakit.
Sumber:  

  1. http://rusliakatili.blogspot.com/2007/10/wajah-perumahsakitan-saat-ini.html
  2. Catatan Kuliah Manajemen Rumah Sakit
  3. Tesis Evaluasi Mutu Pelayanan Kesehatan Rawat Inap melalui Audit Kematian
  4. BMJ Journal
  5. Wikipedia Indonesia
  6. Pedoman Pelayanan Kesehatan Depkes RI
Categories: Kesehatan | Tags: , , | 1 Komentar

LAPORAN KEUANGAN


Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan suatu rumah sakit adalah alat dimna informasi yang dikumpulkan selama proses akuntansi dikomunikasikan kepada pihak yang membuat keputusan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi rumah sakit / unit pelayanan kesehatan.

Bagi para analis laporan keuangan merupakan media yang penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan.Dan laporan keuangan juga menjadi bahan sarana informasi bagi para analis dalam proses pengambilan keputusan karena laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan,hasil usaha perusahaan,dan arus kas perusahaan dalam periode tertentu.

 

  • Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan disusunnya laporan keuangan adalah :

  1. Dapat memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai ajtiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
  2. Untuk memberikan informasi keuangan mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva yang dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
  3. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan didalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
  4. Untuk memberikan informasi mengenai perubahan aktiva dan kewajiban perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.

 

  • Bagian-Bagian dari Laporan Keuangan
  1. 1.    Neraca (Balance Sheet)

yaitu laporan secara systematis yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan meliputi Assets (harta), Liabilities (hutang) dan Capital (modal). Neraca umumnya dibuat pada akhir periode akuntansi (akhir tahun) dan akhir periode (bulanan) dan dalam system akuntansi komputer neraca dapat dususun setiap saat bila diperlukan dan metode akuntansi perpetual memungkinkan neraca dapat divisual setiap saat.

Dalam neraca, terdapat 3 komponen dasar yaitu:

  1. a.    Harta/ Aktiva/ Assets

Terdiri dari:

-       Current Asset (Harta Lancar); yaitu setiap bentuk kekayaan yang dapat dimanfaatkan dalam waktu satu tahun, atu dengan kata lain harta yang dapat dicairkan dalam siklus operasi kurang dari satu tahun. Current Asset meliputi:

1)    Kas, dapat berupa:

  • Cash on hand, yaitu uang kertas ataupun uang koin
  • Cash in bank, yaitu seperti deposito, cek, bank draft, rekening giro dan rekening tabungan

2)    Piutang, dapat berupa:

  • Piutang Dagang (account receivable), merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber penghasilan utama yang tidak dibayar cash
  • Piutang Klien merupakan piutang yang dihasilkan dari pemberian jasa yang kemudian diharapkan menjadi cadangan kas. Cadangan-cadangan tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Charity allowances  yaitu cadangan dari selisih tariff dikurangi jumlah yang benar-benar ditarik bayaran (actually charged)
  2. Courtesy allowances yaitu mencadangkan sejumlah allowances sebesar : tariff dikurangi jumlah yang ditagih ke klien.
  3. c.    Double account allowances, merupakan selisih antara tarif dengan nilai yang tertera dalam perjanjian dengan pihak ketiga.

3)    Persedian (Inventories) seperti; obat, non-obat, atk, dll

4)    Pembayaran dimuka (advanced payment) seperti; sewa, asuransi kebakaran, pembayaran kapitasi, dll

 

-       Fixed Assets (Harta Tetap)

Merupakan setiap bentuk kekayaan yang dapat dimanfaatkan lebih dari satu tahun. Harta tetap digolongkan menjadi:

1)    Tangible (berwujud/ dapat dilihat) contohnya; tanah, gedung, peralatan dll

2)    Intangible merupakan biaya yang dikapitalisasikan seperti; patent dan goodwill (pendidikan, kredibilitas, dll)

 

  1. Kewajiban /  Passiva/ Liabilities

Antara lain terdiri dari:

-       Current Liabilities (Kewajiban Lancar) merupakan kewajiban-kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan kurang dalam waktu kurang dari satu tahun. Termasuk di dalamnya adalah: hutang gaji/ honor (wages payable), hutang dagang (account payable), hutang jangka pendek yang dibayar perbulan dan hutang pajak.

-       Long-term Liabilities / Fixed Liabilities (Kewajiban Tetap) yaitu setiap bentuk kewajiban yang harus dipenuhi dalam waktu lebih dari satu tahun.

 

  1. c.    Fund Balance / Modal / equity

Merupakan kelebihan harta dari kewajiban yang terdiri dari:

-       Modal /  neraca dana awal

-       Laba/ sisa hasil usaha tahun lalu dan sisa hasil usaha tahun ini

 

Bentuk neraca  harus memenuhi persamaan akuntansi  dan umumnya berbentuk:

  1. Skontro/Horizontal. Dalam bentuk ini aktiva (harta) diletakan disebelah kiri sedangkan passiva (liabities+modal) diletakan disebelah kanan
  2. Report form/Laporan. Dalam bentuk ini aktiva (harta) diletakan disebelah atas sedangakan passiva (liabities+modal) diletakan disebelah bawah
  3. Capital Statement,  yaitu laporan yang menggambarkan akibat adanya selisih perhasilan dengan biaya dan unsur lainnya misalnya tambahan investasi (additional investment) atau pengambilan (withdrawals).

 

  1. 2.    Laporan Laba Rugi (Income Statement)

yaitu laporan systematis yang menggambarkan selisih penghasilan (reveneus) dengan Biaya (Expenses) yang terdiri dari:

  1. Pendapatan (revenues), merupakan pemasukan dari kegiatan organisasi. Dapat diuraikan dalam komponen sebagai berikut:
  • Pendapatan Operasional, yaitu setiap pendapatan yang berasal dari kegiata-kegiatan utama pelayanan organisasi
  • Pendapatan Non-Operasional, umumnya berasal dari bukan kegiatan utama organisasi seperti jasa parkiran dan penghasilan dari surat obligasi
  • Lain-lain, umumnya didapat dari sumbangan, hibah, dan penjualan harta tetap yang sudah habis masa hidupnya.

 

  1. Pengeluaran (Expenses) merupaan pengeluaran dari kegiatan operasional organisasi. Dapat diuraikan dalam komponen sebagai berikut ini:
  • Pengeluaran Operasional, terdiri dari: – Pengeluaran operasional langsung yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai kegiatan pelayanan. – Pengeluaran operasional tidak langsung yitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan tidak langsung seperti pantry dan kebersihan
  • Pengeluaran non-operasional, biasanya meliputi pebiayaan bagi kegiatan di bidang administrasi . manajerial
  • Lain-lain, biasanya terkait dengan biaya sumbngan, bunga pinjaman, kerugian penjualan surat berharga, dan kerugian terhadap penjualan barang yang telah habis masa hidupnya.

 

  1. 3.    Laporan Arus Kas (Cash Flow)

Karena pendapatan tidak secara langsung berhubungan dengan penerimaan kas dan juga pengeluaran / pembayaran kas adalah mungkin bagi suatu organisasi untuk melaporkan sejumlah net income  tetapi sesungguhnya mengalami kesulitan/ kurangnya kas. Laporan arus kas dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menilai kemampuan manajemen untuk menggunakan sumber kasnya secara efektif.

Tanggung jawab manajemen meliputi beroperasi dengan menguntungkan dan membiayai operasi dengan cara yang dapat menerima tingkat hutang yang dapat dibayar kembali tanpa memberi resiko kolaps atau diambil alih.

Laporan arus kas dibagi menjadi tiga bagian:

  • Bagian pertama menampilkan laporan operasi kas
  • Bagian kedua meringkas keputusan investasi (misalnya pembelian dan penjualan harta tetap)
  • Bagian ketiga meliputi keputusan pembiayaan yang dibuat manajemen selama tahun tersebut, yaitu berhubungan dengan perolehan dan pembayaran hutang jangka panjang dan transaksi modal kepemilikan.

 

Kas yang dihasilkan dari operasi digabungkan dengan kas yang dihasilkan atau digunakan untuk transaksi investasi ditambah kas yang dihasilkan atau digunakan untuk transaksi pembiayaan menerangkan perubahan dalam cash account selama periode tersebut.

            Rumus untuk laporan arus kas:

 

  1. 4.    Laporan Perubahan Modal (Change in Fund Balance)

yaitu laporan yang menyajikan perubahan modal karena penambahan dan pengurangan dari laba/rugi dan transaksi pemilik. Laporan perubahan modal atau laporan ekuitas pemilik melaporkan perubahan ekuitas pemilik selama jangka waktu tertentu. Laporan terebut dipersiapkan setelah laporan laba rugi, karena laba bersih atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini.

Demikian juga dengan laporan perubahan modal ini. Harus dipersiapkan sebelum mempersiapkan neraca, karena jumlah modal pada akhir periode harus dilaporkan di neraca. Oleh karena itu, laporan perubahan modal seringkali dipandang sebagai penghubung antara laporan laba rugi dengan neraca.

Ada tiga jenis transaksi yang mempengaruhi perubahan modal, antara lain:

  1. Investasi.
  2. Pendapatan dan beban.
  3. Penarikan oleh pemilik atau yang biasa dikenal dengan istilah prive.
  • Prinsip Dasar Laporan Keuangan

Laporan keuangan mempunyai sifat dan prinsip dasar yang harus dipahami oleh setiap analisis dalam rangka melakukan analisis laporan keuangan. Prinsip yang mendasari setiap sifat dari cirri laporan keuangan dan output akuntansi lainnya adalah sebagai berikut :

  1. a.    Accounting Entity

Yang menjadi focus akuntansi adalah entity tertentu yang harus jelas memisahkan hak dan kewajiban pemilik atau pihak lain dengan entity perusahaan. Keduanya terpisah dari bahan entity yang lain, sehingga transaksi dicatat untuk kepentingan dan dari sudut posisi perusahaan tertentu yang terpisah dari pemiliknya.

b. Going Concern

Dalam penyusunan laporan keuangan harus dianggap bahwa perusahaan yang dilaporkan pada masa yang akan dating, kecuali dinyatakan lain. Sehingga nilai yang dilaporkan tidak akan sama dengan nilai sekarang / liquiditas.

  1. b.    Measurement

Akuntansi adalah media pengukur kekayaan ekonomi (Ekonomic Resources) dan kewajiban (Liability) beserta perubahannya.

  1. c.    Time Period

Laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu atau periode tertentu. Harus ada batas waktunya bukan tanpa batas. Akuntansi memang mencatat keadaan perusahaan yang dianggap terus beroperasi. Karena itu pemakai laporan keuangan harus menetapkan cutoff atau periodenya.

  1. d.    Monetary Unit

Pengukuran dalam akuntansi adalah bentuk yang mempunyai ukuran uni moneter misalnya; Rupiah, Dolar, Peso, Ringgit bukan kuran kuantitatif lainnya.

  1. e.    Accural

Penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditatapkan tanpa melihat apakah transaksi kas telah dilakukan.

  1. f.      Exchange Price

Nilai yang terdapat dalam laporan keuangan umumnya didasarkan pada harga pertukaran yang timbul dari interaksi dua pihak pada suatu kejadian.

  1. g.    Approximation

Dalam akuntansi tidak dapat dihindarkan penaksiran-penaksiran separti penaksiran umum, taksiran harga, pemilihan prinsip pencatatan, penggunaan asset, dan sebagainya.

  1. h.    Judgement

Dalam penyusunan laporan keuangan banyak diperlukan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan keahlian akuntansi, baik pertimbangan pemilihan alternative prinsip maupun pemilihan cara penyajian lainnya.

  1. i.      General Purpose

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan ditujukan buat pemakai secara umum, bukan pemakai khusus atau pemakai tertentu.

  1. j.      Interelated Statement

Neraca daftar laba rugi, dan laporan sumber dan penggunaan dana atau laporan keuangan lainnya mempunyai hubungan yang erat yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam penentuan pengambilan keputusan.

  1. k.    Substance Over Form

Akuntansi lebih menekankan kenyataan ekonomis suatu kejadian daripada bukti legalnya, misalnya dalam Akta Notaris Modal telah dinyatakan dan disetor penuh tetapi kenyataan setoran (transaksi) belum ada maka akuntansi berpihak pada kenyataan yang sebenarnya.

  1. l.      Materiality

Laporan keuangan hanya memuat informasi yang dianggap penting. Dan didalam setiap pertimbangan yang dilakukan tetap melihat signifikasinya yang diukur dari pengaruh informasi kepada pengambilan keputusan.

Disamping sifat-sifat tersebut sebenarnya juga ada sifat-sifat lain yang terkadang dalam akuntansi keuangan antara lain:

  • Laporan Historis

Laporan keuangan pada hakekatnya mencatat informasi yang sudah terjadi, tidak mencatat transaksi yang akan terjadi.

  • Classification
    Informasi melalui laopra keuangan sesuai dengan kepentingan pemilik, kreditur, dan pemakai lainnya.
  • Summarization

Transaksi dan kejadian yang sama dalam perusahaan dikelompokkan dan diiktisarkanmenurut metode tertentu sesuai  dengan pola yang sudah mapan dalam akuntansi.

  • Measurement Basis

Dasar pengukuran yang dilakukan dalam akuntansi ada bermacam-macam seperti; cost, market, LOCOM (Lower of Cost is Market), Net Realizable Value, Discounted Value, Replacement cost, dan lain-lain.

  • Veriability
    Setiap informasi dalam laporan keuangan dapat dibuktikan melalui bukti-bukti yang sah disebut juga objectivity.
  • Conservatism
    Perusahaan biasanya memiliki kejadian-kejadian yang tidak pasti (Uncerfainly) atau yang belum terjadi. Dalam hal seperti ini laporan keuangan memilih angka yang kurang menguntungkan. Laporan keuangan memilih dan menilai asset dan pendapatan yang paling minimal. Misalnya rugi yang belum direalisir tapi sudah ada dasar yang dapat dicatat, sedang laba yang belum direalisir sudah ada ibdikasi laba belum dapat dicatat sebagai laba.
  • Technical Terminologi

Banyak istilah yang digunakan dalam laporan keuangan mampukan tekhnisi akuntansi yang dimilikinya dan punya pengertian dibidangnya yang berlaku khusus
untuk akuntansi berbeda dengan umum yang harus dipahami oleh pembaca.

  • Audience
    Pemakai laporan keuangan dianggap sebagai dunia bisnis, dan mereka yang sudah dianggap tahu istilah akuntansi dan bisnis.

 

  • Pemakai Laporan Keuangan

            Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat,karena dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya.

Para pemakai laporan keuangan beserta kegunaannya, yaitu:

a)    Pemegang saham, yang inginmengetahui kondisi keuangan perusahaan,aset,utang,modal,hasil,biaya,dan laba.Ia juga ingin melihat prestasi perusahaan,ingin mengetahui jumlah dividen yang akan diterima,jumlah pendapatan per saham dan juga ingin mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu.Dari informasi ini pemegang saham dapat mengambil keputusan apakah ia akan mempertahankan sahamnya,menjual atau menambahnya.Semua tergantung pada kesimpulan yang diambil dari informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

b)    Investor, akan melihat kemungkinan potensi keuntungan yang akan diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan.

c)    Analis pasar modal selalu ingin mengetahui nilai perusahaan,kekuatan dan posisi keuangan perusahaan Apakah layak disarankan untuk dibeli sahamnya,dijual atau dipertahankan.Informasi ini akan disampaikan pada langganannya berupa investor baik individual maupun lembaga.

d)    Manajer, ingin mengetahui situasi ekonomi perusahaan yang dipimpinnya.

Seorang manajer selalu dihadapkan pada seribu satu masalah yang memerlukan keputusan cepat dan tepat.Untuk sampai pada keputusan tepat, ia harus mengetahui selengkap-lengkapnya kondisi keuangan perusahaan baik posisi semua pos neraca (aset,utang,modal) maupun laba/rugi.

e)    Karyawan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk menetapkan apkah ia masih terus bekerja distu atau pindah.Ia juga perlu mengetahui hasil usaha perusahaan supaya bisa menilai apakah penghasilan yang diterimanya adil atau tidak.Dan ia juga ingin mengetahui cadangan dana pensiun,asuransi kesehatan dan jamsostek.

f)     Pemberi dana (kreditur) sama halnya dengan pemegang saham dan investor,ia juga ingin mengetahui informasi tentang kondisi perusahaan baik yang sudah diberi pinjaman maupun yang akan diberi pinjaman.Bagi yang sudah diberi pinjaman,laporan keuangan dapat menyajikan informasi tentang penggunaan dana yang diberikan dan kondisi keuangan.Sedangkan bagi perusahaan calon debitur, laporan keuangan dapat menjadi sumber informasi untuk menilai kelayakan perusahaan untuk menerima kredit yang akan diluncurkan.

g)    Pemerintah atau lembaga pengatur resmi sangat membutuhkan laporan keuangan, karena ingin mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti peraturan yang telah ia tetapkan.Misalnya Bank Indonesia telah menetapkan peraturan yang harus dilaksanakan bank seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).Informasi ini dapat dibaca dari laporan keuangan.

h)   Instansi pajak dapat menggunakan laporan keuangan sebagai dasar menentukan kebenaran perhitungan pajak,pembayaran pajak,pemotongan pajak,dan juga sebagai dasar penindakan.

i)     Peneliti/akademis/lembaga peringkat, bagi mereka laporan keuangan sangat penting sebagai data primer dalam melakukan penelitian terhadap topik tertentu yang berkaitan dengan laporan keuangan.Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan dasar yang diolah untuk mengambil kesimpulan dari suatu hipotesis atau penelitian yang dilakukan. 

 

  • Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan dan kecenderungan atau trend untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan. Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ke tahun untuk mengetahui arah perkembangannya.

Dalam menganalisis laporan keuangan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Perbedaan kepentingan akan membawa perbedaan dalam cara menganalisis laporan keuangan dan perbedaan dalam tekanan-tekanan yang diberikan pada analisis tersebut. Dengan kata lain penafsiran atas hasil analisis laporan keuangan suatu perusahaan akan tergantung pada kedudukan dan kepentingan masing-masing pihak terhadap perusahaan yang bersangkutan.

 

-       Metode dan Teknik Analisis

Ada beberapa macam metode dan teknik analisis laporan keuangan yang dapat dibuat. Metode dan teknik analisis laporan keuangan tersebut antara lain seperti disebutkan di bawah ini:

  1. Analisis perbandingan neraca, laporan laba-rugi, dan laporan laba yang ditahan dengan menunjukkan:
    1. data absolut (jumlah dalam rupiah);
    2. kenaikan dan penurunan dalam jumlah rupiah;
    3. kenaikan dan penurunan dalam persen;
    4. perbandingan yang dinyatakan dalam ratio;
    5. persentase dari total.
  2. Analisis perubahan modal kerja
  3. Analisis trend dari ratio unsur-unsur neraca dan data operasi yang ada kaitannya.
  4. Analisis persentase per komponen dari neraca dan laporan laba-rugi.
  5. Analisis ratio yang memperlihatkan hubungan beberapa unsur neraca, laporan laba-rugi, dan kedua laporan keuangan tersebut.
  6. Analisis perbandingan dengan ratio industri.
  7. Analisis perubahan pendapatan netto atau analisis perubahan laba bruto.
  8. Analisis titik impas atau analisis break-even point.

 

-       Jenis Analisis

Ada beberapa jenis analisis yang dapat dilakukan, yakni: analisis internal, analisis eksternal, analisis horizontal, dan analisis vertical.

  • Analisis Internal

Yaitu analisis yang dilakukan oleh mereka yang bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan terperinci mengenai suatu perusahaan.  demikian terutama dilakukan oleh manajemen dalam mengukur efisiensi usaha dan menjelaskan perubahan yang terjadi dalam kondisi keuangan. Bagi seorang penganalisis intern, selain laporan-laporan keuangan yang diumumkan pada publik, juga tersedia laporan-laporan intern yang biasa tidak diumumkan dan hanya dipakai untuk maksud-maksud intern.

  • Analisis Eksternal

Yaitu analisis yang dilakukan oleh mereka yang tidak bisa mendapatkan data yang terperinci mengenai suatu perusahaan. Analisis demikian dilakukan oleh bank-bank, para kreditur, pemegang saham, calon pemegang saham dan lain-lain seperti dalam hal mengukur tingkat likuiditas dan profitabilitas. Bagi seorang penganalisis ekstern hanya tersedia laporan-laporan keuangan yang lazimnya diumumkan pada publik yaitu neraca dan laporan laba-rugi. Karena terbatasnya data yang bisa didapatkan oleh penganalisis ekstern maka analisis tersebut tentu tidak bisa sedemikian mendalam seperti yang dilakukan oleh seorang penganalisis intern.

  • Analisis Horisontal

Yaitu analisis perkembangan data keuangan dan data operasi perusahaan dari tahun ke tahun guna mengetahui kekuatan aatu kelemahan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Analisis ini terdiri dari Comparative statements dan Index Number Series

  • Analisis Vertikal

Yaitu analisis laporan keuangan yang terbatas hanya pada satu periode akuntansi saja. Analisis ini terdiri dari Common Size financial statement dan Ratio Analysis.

Seringkali laporan keuangan disederhanakan untuk mengetahui posisi relatif suatu rekening dalam laporan keuangan. Teknik penyederhanaannya yaitu:

  • Teknik Analisis Common Size

Analisis ini merubah angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba-rugi menjadi persentase berdasarkan dasar tertentu. Untuk angka-angka yang ada di neraca, common base-nya adalah total aktiva. Dengan kata lain, total aktiva dipergunakan sebagai 100%

  • Teknik Analisis Indeks

Analisis ini merubah semua angka dalam laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Pemilihan tahun dasar adalah tahun yang dipandang sebagai tahun normal, bukan selalu tahun yang paling awal. Demikian analisis ini dilakukan untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu.

 

 

 

-       Prosedur analisis meliputi tahapan sebagai berikut:

  1. Review Data Laporan Keuangan

Merupakan aktivitas penyesuaian data laporan keuangan terhadap berbagai hal, baik sifat/jenis perusahaan yang melaporkan maupun system akuntansi yang berlaku.

  1. Menghitung

Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis dilakukan perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, persentase per komponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain.

  1. Membandingkan/Mengukur

Langkah berikutnya setelah melakukan perhitungan adalah membandingkan/mengukur. Langkah ini diperlukan guna mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut.

  1. Menginterpretasi

Interpretasi merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan antara hasil pembandingan/pengukuran  dengan kaidah teoritik yang berlaku. Hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun permasalahan apa yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan keuangan.

  1. Solusi

Merupakan langkah terakhir dari rangkaian prosedur analisis. Dengan memahami problem keuangan yang dihadapi perusahaan maka akan ditempuh solusi yang tepat.

  • Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan analisis dengan jalan membandingkan suatu pos dengan pos laporan keuangan lainnya baik secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan di antara pos-pos tertentu baik dalam neraca maupun laporan laba-rugi. Berikut ini kategori rasio keuangan menurut Weston dan Brigham:

Rasio

Tujuan Penggunaan

Rasio Likuiditas

Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiabn jangka pendeknya.

Rasio Leverage

Untuk mengukur sejauhmana kebutuhan keuangan perusahaan dibelanjai dengan dana pinjaman.

Rasio Aktivitas

Untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengoperasikan dana.

Rasio Profitabilitas

Untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan penjulan.

Rasio Pertumbuhan

Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kedudukannya dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri.

Rasio Valuasi

Untuk mengukur performance perusahaan secara keseluruhan, karena rasio ini merupakan pencerminan dari rasio resiko dan rasio imbalan hasil

 

 

 

 

 

  • Contoh Laporan Keuangan

1. Laporan laba/rugi

 

Gay Gillen eTravel

Laporan Laba/Rugi

Per 31 Desember 2009

 

Pendapatan

            Pendapatan jasa…………………………………………………..Rp 8.500.000

Beban :

            Beban gaji……………………………………………..Rp 1.200.000

            Beban sewa…………………………………………..Rp 1.100.000

            Beban sewa guna usaha…………………………Rp    600.000

            Beban utilitas…………………………………………Rp    400.000

                                                                                                                  +

                   Total beban…………………………………… Rp   3.300.000

Penghasilan Bersih ………………………………………………………..Rp 5.200.000

 

 

2. Laporan perubahan modal

Gay Gillen eTravel

Laporan perubahan modal

Per 31 Desember 2009

 

 

 

 

 

    Modal Vito…………………………………………………………..Rp 30.000.000

            Laba bersih………………….Rp  5.200.000

           Prive Vito…………………….Rp ( 2.000.000)

Penambahan modal…………………………………..Rp   3.200.000 +

                    Modal Vito per 31 Desember 2009…………….Rp  33.200.000

 

3. Neraca

 

Gay Gillen eTravel

Neraca

Per 31 Desember 2009

 

Aktiva                                                                                         Kewajiban

 

Kas……………………………Rp 19.900.000           Utang usaha.Rp     200.000

Piutang usaha……………..Rp   2.000.000                                     Modal

Perlengkapan kantor……Rp      500.000          Modal Vito……Rp33.200.000

Tanah………………………..Rp  11.000.000+

Total aktiva…………………Rp 33.400.000               Total U+M     Rp33.400.000

 
   

 

 

4. Laporan Arus kas

 

Gay Gillen eTravel

Laporan Arus Kas

Per 31 Desember 2009

 

 

Arus kas dari aktivitas operasi :

    Penerimaan:

Penagihan dari pelanggan(Rp5500000+Rp1000000)……..Rp  6.500.000

Pembayaran:

    Pada pemasok……………………..Rp (2.400.000)

    Pada karyawan…………………….Rp (1.200.000)

 Rp(3.600.000)

 Arus kas masuk bersih dari kegiatan operasi………………..Rp 2.900.000

 

Arus kas dari aktivitas investasi:

     Perolehan tanah………………………..Rp(20.000.000)

     Penjualan tanah………………………..Rp    9.000.000

Arus kas keluar bersih dari aktivitas investasi….Rp  (11.000.000)

 

Arus kas dari aktivitas pembiayaan:

      Investasi pemilik……………………….Rp 30.000.000

      Penarikan pemilik…………………….Rp (  2.000.000)

           

      Arus kas masuk bersih dari aktivitas pembiayaan……..Rp 28.000.000

      Kenaikan kas bersih……………………………………………..Rp 19.900.000

Saldo kas per 31 Desember 2009…………………………………Rp 19.900.000

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Arif. 2009. Laporan Keuangan. Sumber: http://dasar-akuntansi.blogspot.com/2009/09/laporan-keuangan-dasar-dasar-akuntansi.html , diakses pada tanggal 26 Mei 2012

Syafrizal.  2009. Prinsip Dasar Laporan Keuangan. Sumber: http://shelmi.wordpress.com/2009/03/31/prinsip-dasar-laporan-keuangan/ , diakses pada tanggal 26 Mei 2012

Anita. 2011. Metode Analisis Laporan Keuangan. Sumber: http://anitawulan.wordpress.com/2011/02/27/metode-analisis-laporan-keuangan/ , diakses pada tanggal 26 Mei 2012

Alimin. 2012.            Manajemen Keuangan. Sumber: Powerpoint mata kuliah Manajemen Keuangan. FKM-Universitas Hasanudin

Rahmat. 2012. Manfaat Laporan Keuangan. Sumber: blog.re.or.id/manfaat-laporan-keuangan.html  , diakses pada tanggal 26 Mei 2012

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

RUMAH SAKIT SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM


Badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukankegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Berdasar PP no: 23tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tujuan BLUadalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukankesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikanfleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip eknomi danproduktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Praktik bisnis yang sehatartinya berdasarkan kaidah manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

Secara umum asas badan layanan umum adalah pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya.

Asas BLU yang lainnya adalah:

  1. Pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk,
  2. BLU tidak mencari laba,
  3. Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah,
  4. Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Persyaratan BLU yaitu

  1. Persyaratansubstantif BLU, fungsidasarpelayananpublic. Memperoleh imbalan atas seluruh/sebagian layanan berupa barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat  (fungsicost sharing). Harus berorientasi pada layanan publik/masyarakat. Oleh karenanya, BLU tidak mengutamakan mencari keuntungan.
  2. Persyaratankeuangan/administratifdiaturolehMenteriKeuangan/PejabatPengelolaKeuangan Daerah. Persyaratan administratif termasuk keuangan di bawah ini digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menentukan suatu unit pemerintah dapat diberikan status Kandidat BLU atau BLU.Suatu unit dapat langsung atau secara bertahap memperoleh status BLU tergantung kesiapan dan kemampuan memenuhi persyaratan BLU.
  1. Persyaratanteknis BLU diaturolehKementerian/Lembagateknis/satkerperangkatdaerahyang bersangkutan. Upayapendirian sebuah BLU memperhatikan kriteria teknis yang ditentukan oleh masing-masing kementerian negara/lembaga  yang bersangkutan. Kriteria tersebut antara lain meliputi aspek jenis dan mutu layanan produk, aspek kinerja keuangan, dan aspek manfaat pelayanan bagi masyarakat.

Pilar utama dalam pelaksanaan PPK-BLU adalah mempromosikan (1) peningkatan kinerja pelayanan publik; (2) fleksibilitas pengelolaan keuangan; dan (3) tata kelola yang baik (good governance).

Karakteristik BLU terdiri dari:

(1)   Berkedudukan sebagai instansi pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan);

(2)   Menghasilkan barang dan/atau jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik;

(3)   Tidak bertujuan mencari keuntungan;

(4)   Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi

(5)   Rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk;

(6)   Pendapatan operasional dan sumbangan dapat digunakan langsung; 

(7)   Pegawai dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non-PNS.

PPK-BLU memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran,termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Tetapi sebagai pengimbang, BLU dipegang ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya. BLU wajib mengkalkulasi harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis pembina. Demikian pula dalam pertanggungjawabannya, BLU harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan.

 

Alasan Rumah Sakit Pemerintah Dijadikan BLU

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah, karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang pada saat itu bentuk dan modelnya beraneka macam.

Jenis BLU disini antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain. Rumah sakit sebagai salah satu jenis BLU merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Ini terutama rumah sakit daerah atau rumah sakit milik pemerintah. Penyebabnya sangat klasik, yaitu masalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh rumah sakit umum daerah dan rumah sakit milik pemerintah, sehingga tidak bisa mengembangkan mutu layanannya, baik karena peralatan medis yang terbatas maupun kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang rendah.

Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien.  Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (profesionalitas) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri. Rumah sakit pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut.

Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat,dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu.

Standar Pelayanan dan Tarif  Layanan Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU/BLUD menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

 

Rumah Sakit Sebagai BLU: Tinjauan Aspek Pelaporan Keuangan Dan Pertanggungjawabannya

Paket undang-undang bidang keuangan negara merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang keuangan negara yang kita alami sejak kemerdekaan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberi landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridorbaru bagi penerapan basis kinerja dalam penganggaran di lingkungan pemerintah. Instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dalam segala aktivitasnya. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). Peluang ini secara khusus menyediakankesempatan bagi satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasionalpelayanan publik, untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator danpenentu kebijakan.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.Organisasi BLU cenderung sebagai organisasi nirlaba kepemerintahan Sesuai dengan PP No:23 tahun 2005 pasal 26 menyebutkan bahwa akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan

Standar Akuntansi keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Ketentuan ini mengakibatkan ketidakkonsistensian yaitu bahwa organisasi BLU yang cenderung sebagai organisasi kepemerintahan tetapi pelaporan akuntansi menggunakan PSAK (standar akuntansi keuangan ), bukan menggunakan PSAP (Standar akuntansi pemerintahan).

Standar akuntansi pemerintah disusun oleh komite standar akuntansi pemerintah(KSAP). Standar ini digunakan untuk organisasi kepemerintahan dan merupakan pedoman dalam penyususnan dan penyajian laporan keuangan. SAP dinyatakan dalam PSAP. Organisasi pemerintahan sebagai organisasi yang nirlaba semestinya menggunakan SAP bukan SAK. Oleh karena itu jika rumah sakit pemerintah sebagaibadan layanan umum semestinya juga menggunakan SAP bukan SAK, namun dalam PP disebutkan badan layanan umum sebagai institusi yang nirlaba menggunakan SAK. Dalam hal ini SAK yang tepat adalah PSAK no 45 yaitu standar akuntansi keuangan untuk organisasi nirlaba.

  1. Mengukur jasa atau manfaat entitas nirlaba,
  2. Pertanggungjawaban manajemen entitas rumah sakit, (disajikan dalam bentuk laporan aktivtias dan laporan arus kas)
  3. Mengetahui kontinuitas pemberian jasa, (disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan)
  4. Mengetahui perubahan aktiva bersih, (disajikan dalam bentuk laporan aktivitas)

Dengan demikian laporan keuangan rumah sakit pemerintahan akan mencakup:

  1. Laporan posisi keuangan (aktiva, utang dan aktiva bersih, tidak disebut neraca). Klasifikasi aktiva dan kewajiban sesuai dengan perusahaan padaumumnya. Sedangkan aktiva bersih diklasifikasikan aktiva bersih tidak terikat, terikat kontemporer dan terikat permanen. Yang dimaksud pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang. Sedangkan pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai pada periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan terntentu
  2. Laporan aktivitas, (yaitu penghasilan, beban dan kerugian dan perubahan dalan aktiva bersih)
  3. Laporan arus kas yang mencakup arus kas dari aktivtitas operasi, aktivtais investasi dan aktivtias pendanaan
  4. Catatan atas laporan keuangan, antara lain sifat dan jumlah pembatasan permanen atau temporer. dan perubahan klasifikasi aktiva bersih

Laporan keuangan rumah sakit diaudit oleh auditor independenAdapun Laporan Keuangan rumah sakit pemerintah daerah sebagai BLU yang disusun harus menyediakan informasi untuk:

1. Mengukur jasa atau manfaat bagi entitas yang bersangkutan;

2. Pertanggungjawaban manajemen rumah sakit (disajikan dalam bentuk laporan aktivitas dan laporan arus kas);

3. Mengetahui kontinuitas pemberian jasa (disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan);

4. Mengetahui perubahan aktiva bersih (disajikan dalam bentuk laporan aktivitas).

Dalam hal konsolidasi laporan keuangan rumah sakit pemerintah daerah dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga, maupun laporan keuangan pemerintah daerah, maka rumah sakit pemerintah daerah sebagai BLU/BLUD mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP

Berdasarkan PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan sesuai pula dengan Pasal 27 PP No. 23 tahun 2005, maka rumah sakit pemerintah daerah dalam rangka pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, menyusun dan menyajikan : 1. Laporan Keuangan; dan 2. Laporan Kinerja.Laporan Keuangan tersebut paling sedikit terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran dan atau Laporan Operasional; 2. Neraca; 3. Laporan Arus Kas; dan 4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan rumah sakit pemerintah daerah sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan direview oleh satuan pemeriksaan intern, namun dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern, review dilakukan oleh aparat pengawasan intern kementerian negara/ lembaga. Review ini dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan BLU. Sedangkan Laporan Keuangan tahunan BLU diaudit oleh auditor eksternal.

BLU sebagai Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dipimpin oleh Pejabat Pengguna Anggaran yang berwenang/bertugas :

  1. Menyusun RKA
  2. Menyusun DPA
  3. Melaksanakan anggaran belanja satker
  4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
  5. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
  6. Mengelola utang dan piutang
  7. Menggunakan barang milik Daerah
  8. Mengawasi pelaksanaan anggaran
  9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

 

Rumah Sakit Sebagai Blu: Tinjauan Dari Aspek Teknis Keuangan

Rumah sakit pemerintah dituntut untuk menjadi rumah sakit yang murah danbermutu. Dalam pengelolaannya rumah sakit pemerintah memiliki peraturanpendukung yang terkait dengan pengelolaan keuangan yang fleksibel. Berdasar PP no:23 tahun 2005 tersebut rumah sakit pemerintah telah mengalami perubahan sebagaibadan layanan umum. Perubahan kelembagaan ini berimbas padapertanggungjawaban keuangan bukan lagi kepada departemen kesehatan tetapikepada departemen keuangan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas dari aspekpelaporan keuangan yang harus mengikuti standar akuntansi keuangan, maka dalampengelolaan teknis keuangan pun harus diselenggarakan dengan mengacu padaprinsip-prinsip akuntanbilitas, transparansi dan efisiensi. Anggaran yang disusunrumah sakit pemeritah juga harus disusun dengan berbasis kinerja (sesuai denganKepmendagri no 29 tahun 2002). Berdasar prinsip-prinsip tersebut, aspek teknis keuangan perlu didukung

adanya hubungan yang baik dan berkelanjutan antara rumah sakit,dengan pemerintah dan dengan para stakeholder, khususnya dalam penentuan biaya pelayana kesehatan yang mencakup unit cost, efisiensi dan kualitas pelayanan. Yang perlu dipertimbangankan lagi adalah adalah adanya audit atau pemeriksaan bukan saja dari pihak independen terhadap pelaporan keuangan tetapi juga perlu audit klinik. Dengan berubahnya kelembagaan sebagai BLU tentu saja aspek teknis sangat berhubungan erat dengan basis kinerja

Sesuai dengan syarat-syarat BLU bahwa yang dimaksud dengan persyaratansubstantif, persyaratan teknis dan persyaratan admnistratif adalah berkaitan dengan standar layanan, penentuan tarif layanan, pengelolaan keuangan,tata kelola semuanya harus berbasis kinerja. Hal-hal yang harus dipersiapkan bagi rumah sakit untuk menjadi BLU dalam aspek teknis keuangan adalah:

  1. Penentuan tarif harus berdasar unit cost dan mutu layanan. Dengan demikian rumah sakit pemerintah harus mampu melakukan penelusuran (cost tracing) terhadap penentuan segala macam tarif yang ditetapkan dalam layanan. Selama ini aspek penentuan tarif masih berbasis aggaran ataupun subsidi pemerintah sehinggamasih terdapat suatu cost culture yang tidak mendukung untuk peningkatankinerja atau mutu layanan. Penyusunan tarif rumah sakit seharusnya berbasis padaunit cost, pasar (kesanggupan konsumen untuk membayar dan strategi yangdiipilih. Tarif tersebut diharapkan dapat menutup semua biaya, diluar subsidi yangdiharapkan. Yang perlu diperhatikan adalah usulan tarif jangan berbasis padapresentase tertentu namun berdasar pada kajian yang dapatdipertanggungjawabkan. Secara umum tahapan penentuan tarif harus melaluimekanisme usulan dari setiap divisi dalam rumah sakit dan aspek pasar dandilanjutkan kepada pemilik. Pemilik rumah sakit pemerintah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Penyusunan anggaran harus berbasis akuntansi biaya bukan hanya berbasis subsidi dari pemerintah. Dengan demikian penyusunan anggaran harus didasari dari indikator input, indikator proses dan indikator output.
  2. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45 yang disusun oleh organsisasi profesi akuntan dan siap diaudit oleh Kantor Akuntan Independen bukan diaudit dari pemerintah.
  3. Sistem remunerasi yang berbasis indikator dan bersifat evidance based. Dalam penyusunan sistem remunerasi rumah sakit perlu memiliki dasar pemikiran bahwatingkatan pemberian remunerasi didasari pada tingkatan, yaitu tingkatan satu adalah basic salary yang merupakan alat jaminan safety bagi karyawan. Basic salary tidak dipengaruhi oleh pendapatan rumah sakit. Tingkatan dua adalah incentives yaitu sebagai alat pemberian motivasi bagi karyawan. Pemberian incentives ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan rumah sakit. Tingkatan yang ketiga adalah bonus sebagai alat pemberian reward kepada karyawan.Pemberian bonus ini sangat dipengaruhi oleh tingkat keuntungan rumah sakit. Implementasi aspek teknis keuangan bagi rumah sakit ini akan menjadi nilai plus dalam upayanya untuk peningkatan kualitas jasa layanan dan praktik tata kelola yang transparan. Perhitungan dan penelusuran terhadap unit cost memerlukan persyaratan sebagai berikut:
    1. Menuntut adanya dukungan dari para stakeholder,
    2. Memiliki keinginan yang kuat dari rumah sakit untuk berbenah, tanpa meninggalkan misi layanan sosial tetapi harus tetap mengunggulkan rumah sakit sebagai alat bargaining position,
    3. Kesanggupan untuk mewujudkan desakan akuntabilitas dari publik kepada rumah sakit, khususnya mengenai pola penentuan tariff,
    4. 4.  Dukungan dari seluruh tim ahli, baik ahli medis, komite medis, sistem informasi rumah sakit, akuntansi dan costing.

Dengan implementasi perubahan kelembagaan menjadi badan layanan umum, dalamaspek teknis keuangan diharapkan rumah sakit akan memberi kepastian mutu dankepastian biaya menuju pada pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Pendapatan dan belanja BLU tetap merupakan bagian APBD dengan aset yang tidak dipisahkan. Namun lembaga ini tidak mengutamakan mencari keuntungan semata, lebih memprioritaskan pelayanan masyarakat. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam pembiayaan juga tetap.

BLU di sini beroperasi sebagai unit kerja pemerintah daerah  bertujuan memberikan layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk bersangkutan. Sesuai dengan asas yang diamanatkan, BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang  telah menjadi BLU/ BLUD menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Dalam hal rumah sakit pemerintah di daerah (RSUD) maka standar pelayanan minimal ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah.Standar pelayanan minimal tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu :

  1. Fokus pada jenis pelayanan, dalam arti mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLU/ BLUD;
  2. Terukur, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
  3. Dapat dicapai, merupakan kegiatan nyata yang dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
  4. Relevan dan dapat diandalkan, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLU/ BLUD; dan
  5. Tepat waktu, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU/ BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/ jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/ jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

Tarif layanan diusulkan oleh rumah sakit kepada menteri keuangan/ menteri kesehatan/ kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan kemudian ditetapkan oleh menteri keuangan/ kepala daerah dengan peraturan menteri keuangan/ peraturan kepala daerah. Tarif layanan yang diusulkan dan ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kontinuitas dan pengembangan layanan;

2. Daya beli masyarakat;

3. Asas keadilan dan kepatutan; dan

4. Kompetisi yang sehat.

 

Pembiayaan Rumah Sakit BLU

Rumah sakit BLU memperoleh dana APBN untuk biaya operasional danbelanja modal. Biaya operasional biasanya digunakan untuk biaya gajipegawai danbiaya pemeliharaan aktiva tetap. Sedangkan belanja modal adalah pengeluaranuntuk pembelian tanah dan pembangunan gedung, yang dikapitalisasi di Neraca dandicatat sebagai penambahan Aktiva Tetap.Pada saat pembuatan RBA, BLU mengajukan rencana bisnis dan anggaranke departemen induk untuk mendapat persetujuan. Departemen induk akanmemasukkan anggaran yang diminta dalam Rencana Kerja dan Anggaran(selanjutnya disebut RKA) departemen yang bersangkutan. RBA BLU dikonsolidasikan dengan RKA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariRKA Kementerian/Lembaga. Pendapatan dan Belanja BLU dalam RKA tahunandikonsolidasikan dalam RKA Kementerian/Lembaga.

Surplus Anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah KDH, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Daerah, dengan mempertimbangakan posisi Likuiditas BLU.Defisit Anggaran BLU dapat diajukan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya kepada PPKD. PPKD dapat mengajukan anggaran untuk menutupi difisit pelaksanaan anggaran BLU dalam APBD tahun anggaran berikutnya

 

 

Penerimaan Lembaga Dimasukkan dalam Anggaran PemerintahPusat atau Daerah

Pendapatan BLU, baik penghasilan operasional maupun non-operasional,sumbangan pihak ketiga atau hibah, merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak(selanjutnya disebut PNBP). Pendapatan BLU seperti diuraikan di atas telahdikonsolidasikan dalam RKA departemen atau lembaga yang membawahinya, yangkemudian akan digabungkan dalam APBN Pemerintah dan disahkan oleh DPR. Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLUdikonsolidasikan dalam laporan keuangan. Laporan unit-unit usaha ini dapatdimasukkan dalam pendapatan operasional maupun non-operasional, misalnyapendapatan dari kerjasama operasi dengan pihak ketiga, pendapatan pengelolaandan sewa kantin untuk pegawai atau untuk umum.

Laporan keuangan BLUdisampaikan kepada kementerian/ lembaga.RKA dan Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkandari RKA dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.  pendapatan danBelanja BLU dalam RKA tahunan dikonsolidasikan dalam RKA KementerianNegara/Lembaga. Laporan keuangan BLU dilampirkan pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga Laporan keuangan BLU digabungkan dengan Laporan Keuangankementerian negara/lembaga sesuai SAP.

 

Keuntungan BLU Bagi Rumah Sakit

Keuntungan BLU bagi rumah sakit yaitu :

  1. Tata kelola keuangan RS lebih baik dan transparan karena menggunakan pelaporan standar akutansi keuangan yang memberi informasi tentang laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
  2. RS masih mendapat subsidi dari pemerintah seperti biaya gaji pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi atau modal.
  3. pendapatan RS dapat digunakan langsung tidak disetor ke kantor kas Negara, hanya dilaporkan saja ke Departemen Keuangan.
  4. RS dapat mengembangkan pelayanannya karena tersedianya dana untuk kegiatan operasional  RS.
  5. Membantu RS meningkatkan kualitas SDM nya dengan perekrutan yang sesuai kebutuhan dan kompetensi.
  6. Adanya insentif dan honor yang bisa diberikan kepada karyawan oleh pimpinan RS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Anonim.2012.RumahSakitSebagaiBLU.http://www.banjarnegarakab.go.id/v2/index.php/berita/pengumuman/761-rsud-banjarnegara-terapkan-ppk-blud. Diakses 26 mei 2012

 

Aristia.2008.AnalisiskinerjakeuanganBluRsupFatmawatiDan perlakuan perpajakannya. Fakultas ekonomi:universitas indonesia

 

Hendrawan,ronny.2011.Analisis penerapan psak no. 45 tentangPelaporan keuangan organisasi nirlabaPada rumah sakit berstatusBadan layanan umum.Fakultas Ekonomi:Universitas Diponogoro

 

Norpatiwi.vianey.2010. Aspek value added rumah sakit sebagai badan layanan umum

 

Tinarbuka,arya.2011.BLURS.http://tinarbukaaw.studentsblog.undip.ac.id/2011/07/badan-layanan-umum-blu-rumah-sakit/. Diakses 26 mei 2012

 

Zahendra.2010.MenjadiBLURumahSakitLebihMandiri.http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2010/12/14/11036/menjadi_blu_rumah_sakit_lebih_mandiri/#.T8AMPHo7ee0.Diakses 26 Mei 2012

Categories: Kesehatan | Tags: | Tinggalkan komentar

REVIEW Undang-Undang 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS )


Analisis dalam memaknai kata “Sosial” dalam frase “Jaminan Sosial”

Pemerintah melalui undang-undang RI No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara jaminan sosial telah memberikan ultimatum yang pada intinya menegaskan bahwa pemerintah melalui aturan itu membentuk badan yang akan menyelenggarakan program jaminan sosial. Terdapat dua kegiatannya yaitu di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Pesertanya meliputi unsur yaitu setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan. Yang sangat penting dianalisis lebih lanjut yaitu konsep sosial dalam terminology “jaminan sosial”. Sebab dalam undang-undang yang disebut terdapat dikotomi yang mebuat wilayah perdebatan terbuka luas ketika disebutkan bahwa peserta kebijakan ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pekerja, pemberi kerja, dan masyarakat umum yang jalur pembayaran iurannya berbeda satu dengan yang lain. Lebih dari itu titik tekan analisis diperlukan untuk menjawab permasalahan pada titik focus siapa yang diuntungkan lewat kebijakan ini? Mengapa seolah-olah terdapat dikotomi kepesertaan dalam “menikmati” kebijakan ini? Dalam hal ini kita mencoba mendiskusikan format kebijakan sosial yang akan dilaksanakan oleh indonesia dengan meletakkan pada sistem politik kebijakan yang kompatibel baik dari sisi ideal-konstitutionalnya maupun berdasarkan aspek sustainabilitas program dalam memberikan perlindungan sosial secara maksimal. Analisis makna “sosial” pada frase “jaminan sosial” akan menjadi sorotan utama yang diangkat sebagai upaya untuk mendudukkan permaslahan jaminan sosial sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Kebijakan public disini adalah rakyat. Dimana diperolehnya pengakuan dan justifikasi bahwa kebijakan itu ber-nash apa tidaknya adalah karena ditimbang, diukur, dan diberi bobot oleh public, bukan oleh siapapun. Pada dasarnya kebijakan public merupakan hasil dari berbagai perbincangan masalah public yang ada dan telah terindentifikasi, merumuskan solusinya serta bagaimana mengimplementasikannya.Maka dari itu istilah “Sosial” dalam frase “Jaminan Sosial” perlu didefenisikan secara tegas dan sesuai dengan makna substansinya bukan hanya dilihat dari sudut pandang jaminan sosial berbasis potensi sumber daya yang secara ekonomi memberikan implikasi kesejahteraan berbagai pihak.

Image

Terminology “sosial” yang melekat pada kebijakan Negara tentang jaminan sosial seperti dianalisis di atas dalam area analisis kebijakan public seharusnya dipandang sebagai objek yang menjadi sasaran program kebijakan itu dengan memperhatikan gagasan dari public goods sebagai bagian dari kebijakan itu sendiri. Berdasarkan anggapan seperti ini, maka seharusnya tafsir sosial yang melekat pada kata “jaminan sosial” seyogyanya selalu dimaknai sebagai upaya Negara sebagai perumus kebijakan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat luas tanpa membedakan dari berbagai sudut pandang geografis dan status kepersertaan. Dalam analisis keadilan sosial justru membedakan kepesertaan sebagai penerima manfaat dari karakteristik yang dirumuskan dalam aturan UU no. 24 tahun 2011 menjadi tidak adil, oleh karena masyarakat dibedakan menjadi kelompok yang difasilitasi lewat pembiayaan pemerintah dan kelompok yang tidak difasilitasi atau membayar iuran.

Sumber: fujiwaradiana.blogspot.com

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 6 pengikut lainnya.

Hours & Info

1-202-555-1212
Lunch: 11am - 2pm
Dinner: M-Th 5pm - 11pm, Fri-Sat:5pm - 1am

Buat website atau blog gratis di WordPress,com. The Adventure Journal Theme.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.