Kesehatan

RUU Keperawatan Sudah Rampung, Kini Perawat Bisa Buka Praktik Sendiri


Sempat menuai protes dari perawat dari seluruh Indonesia dan melalui proses pembahasan yang panjang, rapat kerja antara Kementerian Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI akhirnya menyepakati RUU Keperawatan untuk disahkan dalam rapat paripurna.

Dengan disepakatinya rancangan undang-undang ini, para tenaga kesehatan di bidang keperawatan akan memiliki payung hukum dalam menjalankan profesinya.

Rapat ini sendiri dilaksanakan di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (12/9/2014) dan dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI, dr Nafsiah Mboi, SpA, Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning, dan jajarannya serta Tim Perumus RUU.

“Mulai sekarang, perawat boleh membuka praktik sesuai izin. Prosesnya panjang ini, sekitar 3 tahun. Alhamdulillah RUU ini sudah rampung dan akan segera disahkan dalam rapat paripurna,” ungkap salah seorang tim perumus RUU, Imam Suroso, kepada detikHealth, Minggu (15/9/2014).

Menurut Imam, lahirnya UU Keperawatan ini sangat penting mengingat selama ini perawat tidak dapat membuka praktik karena tiadanya payung hukum yang melindungi.

“Perawat itu kan sangat dekat ya dengan masyarakat, ujung tombaknya, jadi dengan adanya payung hukum ini mereka bisa lebih percaya diri dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tidak harus sedikit-sedikit ke dokter atau rumah sakit,” papar Imam.

Untuk bisa membuka praktik sendiri, Imam menegaskan perawat tetap harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh konsil keperawatan dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) dari pemerintah setempat.

Sementara itu, Nafsiah dalam sambutan tertulisnya menyampaikan rasa syukurnya atas rampungnya rancangan undang-undang ini. Menurutnya, kerjasama ini adalah kemajuan besar setelah lahirnya UU Jaminan Kesehatan Nasional yang disahkan awal 2014 ini. “Kerjasama yang baik antara Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah telah melahirkan banyak kemajuan untuk masyarakat,” terangnya.

Sumber: detik.com

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Permudah Pasien, RS Siloam Kebon Jeruk Resmikan Klinik Khusus Pencernaan


Jakarta, Berbagai penyakit yang berkaitan dengan masalah pencernaan memerlukan penanganan yang kompleks. Penanganan yang dilakukan umumnya mengharuskan pasien untuk berpindah-pindah pelayanan dalam satu rumah sakit.

Bertujuan untuk memudahkan pasien penyakit pencernaan, Siloam Hospital Kebon Jeruk (SKHJ) membuka klinik baru bernama Digestive Clinic. Klinik ini dikatakan oleh Caroline Riady selaku direktur eksekutif SKHJ dibuat atas rangkaian kerjasama antara dokter senior di bidang penyakit dalam khususnya bidang gastroenterologi.

Salah satu dokter yang bertanggung jawab di Digestive Clinic, dr Errawan R. Wiradisuria, SpB(K)BD, MKes, mengatakan bahwa klinik ini dibuat untuk memberikan pelayanan terpadu satu atap untuk pasien pencernaan.

“Jadi pasien enggak perlu pindah kesini terus pindah kesana. Jadi pelayanannya kita bikin dalam satu ruangan yang tidak jauh-jauh. Seharian bisa kelar. Kan biasanya gini dia (pasien) datang ke spesialis ahli liver misalnya hari Senin, terus kesini Rabu, terus pindah lagi CT scan. Yang pasti ini akan menghemat biaya dan waktu,” kata dr Errawan ditemui saat peresmian Digestive Clinic di SHKJ, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Di Indonesia, tren kasus penyakit pencernaan sendiri dikatakan oleh dr Errawan semakin banyak. Hal ini menurutnya dikarenakan diagnosis medis yang semakin canggih sehingga penyakit bisa diketahui.

“Dengan alat diagnostik yang semakin canggih, penyakit jadi terdeteksi semakin banyak. Dari dulu sebenarnya sudah ada banyak,” tutur dr Errawan.

Digestive Clinic sudah beroperasi dan membuka pelayanan dari Senin sampai Jumat pada pukul 14.00 hingga 21.00 WIB. Dokter yang bertugas di dalamnya antara lain spesialis gastroenterologi, hepatologi, radiologi, bedah saluran cerna, kanker darah, ahli gizi, dan anatomi patologi.

Sumber: health.detik.com

Categories: Kesehatan, Rumah Sakit | Tinggalkan komentar

Belum Semua Rokok Bergambar Seram, Ketegasan Pemerintah Diuji


Kementerian Kesehatan sudah memberikan waktu selama 18 bulan bagi industri rokok untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengendalian Tembakau. Faktanya, belum semua rokok mencantumkan peringatan bergambar.

Hanya segelintir merk rokok yang sudah memasang gambar-gambar tersebut. Dr Kartono Muhammad, Ketua Pusat Pengawas dan Pengendalian Tembakau (TCSC) mengatakan bahwa hal itu sengaja dilakukan industri rokok untuk mengetes sejauh mana kesungguhan pemerintah menegakkan peraturan yang dibuatnya.

“Mereka (industri rokok) itu sengaja sebenarnya menunda-nunda. Mereka memang mau ngetes pemerintah aja, sejauh mana ketegasannya, sampai kapan bisa diulur waktunya, hal-hal seperti itulah,” tutur dr Kartono kepada detikHealth di sela-sela acara Melek Bahaya Rokok: Tegakkan Hukum Peraturan Bergambar di FX Sudirman, Jalan Raya Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2014).

Padahal ditambahkan dr Kartono, seharusnya industri sudah mampu melakukan persiapan dalam waktu 18 bulan yang sudah diberikan. Sehingga tidak ada lagi alasan tidak siap atau waktu yang kurang untuk mengganti kemasan dan menambahkan peringatan bergambar.

Senada dengan dr Kartono, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sekaligus Koordinator Pengembangan Peringatan Kesehatan Bergambar pada Kemasan Rokok, Widyastuti Soerojo, mengatakan bahwa peraturan ini dibuat untuk melihat apakah industri rokok di Indonesia patuh terhadap hukum atau tidak.

“Kita lihat saja melalui PP ini kan sudah jelas, kalau mereka patuh ya bagus. Taat pada pemerintah. Kalau tidak patuh berarti mereka melanggar hukum karena melanggar peraturan yang ada di undang-undang,” papar perempuan yang akrab disapa Tuti tersebut.

Selain penyampaian pendapat dari pakar kesehatan dan tembakau, acara ini juga mengundang para korban asap rokok untuk menyuarakan aspirasinya. Diharapkan dengan adanya perwakilan korban rokok yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI) bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat merokok tidak lagi disepelekan dan dianggap remeh.

Sumber: health.detik.com

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

RS Wahidin Sudirohusodo Makassar Target Akreditasi Internasional


Join Commision International (JCI) mengadakan Initial Survey Hospital di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Wahidin Sudirohusodo, 2-6 Juni 2014.

Tim Surveyor JCI yang hadir yakni Sara Shahim Abedi, Juan M Ferrer, Marianne E Semrad, Bonny Chen dan Angela Norton.

Direktur Utama RSUP Wahidin Sudirohusodo, Prof Dr dr Abd Kadir, SpTHT(K) mengatakan, Initial Survey Hospital Academic Medical Center Accreditation tersebut merupakan suatu penilaian menyeluruh untuk standar akreditasi rumah sakit termasuk standar akademik di RSUP Wahidin Sudirohusodo.

“Setiap surveyor memiliki bidangnya masing-masing, di mana seluruh komponen rumah sakit akan dinilai. Survei kali ini merupakan final survey, kami telah menyiapkan proses akreditasi internasional ini sejak dua tahun lalu,” ujar Prof Kadir usai mempresentasikan mengenai RSUP Wahidin Sudirohusodo kepada seluruh surveyor di Aula Instalasi Rawat Darurat (IRD), Senin (2/6/2014).

Prof Kadir menambahkan RSUP Wahidin Sudirohusodo pun telah melakukan berbagai persiapan menghadapi Initial Survey.

Salah satunya dengan melakukan simulasi survei pada Juni 2013 lalu.

Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tersebut, tujuan diadakannya Initial Survey tersebut untuk melakukan survey akreditasi internasional dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RSUP Wahidin Sudirohusodo.

Sumber: TribunNews

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Pasien Meninggal karena Benang Jahitan Terlepas di Perut, Dokter Dibui


Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara terhadap dr Bambang Suprapto. Dokter di RS Dinas Kesehatan Tentara (DKT) itu dihukum karena benang jahitan di perut pasien terlepas hingga pasiennya meninggal dunia.

Kasus bermula saat dr Bambang menerima pasien Johanes Tri Handoko pada 21 Oktober 2007 di RS DKT Madiun. Dari hasil diagnosa, Johanes diduga menderita tumor pada usus dan Johanes merujuk untuk operasi. Maka digelarlah operasi pada 25 Oktober oleh dr Bambang dengan dibantu 4 perawat untuk mengangkat tumor dan melakukan penyambungan usus secara langsung.

Setelah selesai operasi, Johanes lalu dipindah ke sel rawat inap. Tapi pasien merasa kesakitan terus menerus dan perutnya kembung. Maka pada 2 November 2007, Johanes dirujuk ke RS RKZ Surabaya.

Karena kamar penuh, Johanes lalu dipindah ke RS Mitra Keluarga Surabaya dan langsung dilakukan operasi lanjutan. Lantas dilakukan operasi lanjutan kedua pada 4 November dengan hasil menemukan benang jahitan warna hitam yang tertinggal pada usus besar yang bocor. Setelah dirawat berhari-hari, akhirnya nyawa Johanes tidak tertolong dan meninggal dunia pada 20 Juli 2008.

Atas kasus itu, dr Johanes pun harus bertanggung jawab di muka hukum. Pada 6 Oktober 2011, Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun memutuskan untuk melepaskan dr Bambang Suprapto SpBMSurg. Vonis ini jauh di bawah tuntutan jaksa yang menuntut dr Bambang membayar denda Rp 100 juta.

Atas vonis itu, jaksa lalu mengajukan kasasi. Siapa nyana, MA menjatuhkan pidana penjara ke dr Bambang.

“Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” putus MA seperti tertuang dalam salinan kasasi yang dilansir website MA, Kamis (10/7/2014).

Duduk sebagai ketua majelis Dr Artidjo Alkostar dengan anggota Prof Dr Surya Jaya dan Dr Andi Samsan Nganro. Majelis menyatakan tindakan operasi yang dilakukan dr Bambang menyebabkan benang hitam tertinggal di usus besar dan menyebabkan kematian pasien.

“Perbuatan terdakwa merupakan conditio sine qua non dan mempunyai hubungan kausal terhadap meninggalnya Johanes,” putus majelis pada 30 Oktober 2013 lalu.

Sumber: detikNews

Categories: Kesehatan, Rumah Sakit | Tinggalkan komentar

RS di Indonesia Terakreditasi JCI


Sembilan rumah sakit (RS) di Indonesia telah mendapat akreditasi dari Joint Commission International. RS-RS itu masuk dalam daftar bersama ratusan institusi kesehatan lain dari 50 negara.

Informasi tersebut dimuat dalam jointcommissioninternational.org.
 

  1. Eka Hospital
    Serpong-Tangerang, Banten 
    Diakreditasi pada: 11 Desember 2010
  2. RS Premier Bintaro – PT Affinity Health Indonesia
    Tangerang, Banten 
    Diakreditasi pada: 15 Januari 2011
  3. RS Premier Jatinegara – P T Affinity Health Indonesia
    DKI Jakarta
    Diakreditasi pada 3 Desember 2011
  4. RS Premier Surabaya – PT Affinity Health Indonesia
    Surabaya, Jawa Timur
    Diakreditasi pada:  6 Maret 2013
  5. RSUP Sanglah
    Denpasar, Bali
    Diakreditasi pada 24 April 2013
  6. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
    DKI Jakarta
    Diakreditasi pada:  20 April 2013
  7. Rumah Sakit Pondok Indah – Puri Indah
    DKI Jakarta
    Diakreditasi pada:  16 Maret 2013
  8. Santosa Hospital
    Bandung, Jawa Barat
    Diakreditasi pada: 13 November 2010
  9. Siloam Hospitals Lippo Village
    Lippo Karawaci, Tangerang, Banten
    Diakreditasi pertama kali pada: 19 September 2007
    Akreditasi kedua: 4 September 2010

Sumber: http://www.pdpersi.co.id

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Inilah 10 Negara dengan Jaminan Kesehatan Terbaik di Dunia


1.Swiss

Capture

Menurut majalah Forbes, 99,5% Warga Swiss memiliki asuransi kesehatan. Hampir Semua orang mampu membeli asuransi dan melakukannya. Bagi mereka yang tidak dapat mengakses asuransi kesehatan swasta, pemerintah mensubsidi mereka. Ini mencegah semua individu menghabiskan lebih dari 10% pendapatan mereka pada perawatan kesehatan. Hampir setiap orang harus memiliki persyaratan minimal untuk perawatan kesehatan.Dan hal ini sangat ditunjang dengan kebijakan pemerintahnya. sebuah studi Harvard mengidentifikasi bahwa pemerintah Swiss menghabiskan 11,4% dari Produk Domestik Bruto mereka pada Masalah kesehatan. Ini adalah jumlah yang lumayan tinggi mengingat besarnya PDB negara Swiss dibagi dengan jumlahpenduduknya.

2.Prancis

perancis

Pada tahun 2000, WHO memberikan peringkat pertama pada Perancis dalam hal memberikan perawatan kesehatan yang terbaik secara keseluruhan kepada warga negaranya. Warga negara Prancis menikmati perawatan kesehatan universal yang didanai oleh pemerintah melalui pajak penghasilan. Sekitar 75% dari biaya kesehatan ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, ada fasilitas perawatan swasta yang memungkinkan warga untuk menerima prosedur bedah dengan biaya tambahan. Fasilitas ini adalah opsional dan dimaksudkan untuk mereka yang memiliki uang. Harga yang ditetapkan oleh dokter swasta sudah ditetapkan pemerintah. Secara keseluruhan ada 3,37 dokter per 1000orang. Baca lebih lanjut

Categories: Kesehatan | Tags: , , | Tinggalkan komentar

Rumah Sakit Unhas Hadir dengan Fasilitas Berstandar Internasional


Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin memiliki fasilitas yang tidak dimiliki oleh Rumas Sakit lain di Seluruh Indonesia.  Fasilitas tersebut adalahada alat Robotic Guided Biopsy yang berfungsi mengurangi risiko kesalahan manusia yang sering terjadi dalam mendeteksi tumor dan prosedur biopsy. Beberapa peralatan lainnya yang dimiliki yakni, Fluoroscopy Digital yang mampu melihat berbagai struktur dalam tubuh secara “real time” serta memberi informasi terperinci mengenai fungsi dan struktur organ dalam tubuh.

Selain itu adaCT Scan 128 slice dual source yang merupakan CT scannergenerasi baru yang lebih canggih dan menunjukkan detail jauh lebih banyak dari pada spiral CT scanner saat ini. Alat scan penyakit in hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk menghasilkan 128 gambar dengan memeriksa seluruh organ tubuh. Saat ini CT Scan jenis ini baru terdapat tiga unit di seluruh Indonesia.

Ditambah lagi ada alat C-Arm yang merupakan alat bantu operasi untuk mendeteksi letak benda atau objek secara tiga dimensi, sehingga dapat meminimalkan kesalahan memprediksi letak objek yang memungkinkan proses operasi dapat berjalan dengan aman dan pasien merasa nyaman.

Keunggulan lain dari rumah sakit berstandar internasional ini adalah memiliki laboratorium Bio Molekuler terlengkap di Indonesia timur. Direktur Utama Rumah Sakit Prof.Dr.dr.Syamsu, Sp,PD.KAI menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu-ragu berobat ke Rumah Sakit Pendidikan Unhas karena Rumah Sakit ini menyediakan fasilitas yang lengkap dan didukung tenaga profesional.

“Justru karena ini merupakan RS pendidikan sehingga semua professor dibidang kedokteran akan melakukan praktek di rumah sakit ini”

Selain itu, dr.Syamsu menambahkan bahwa meskipun bertaraf internasional Rumah Sakit ini juga melayani pasien ASKES, JAMSOSTEK, dll.

Direktur rumah sakit menambahkan bahwa untuk meningkatkan mutu tenaga medis, pihak Unhas menjalin kerjasama luar negeri untuk pendidikan dan pelatihan bayi tabung, radiografi, radio therapy.

“kemarin kami telah mengirim ke India untuk pelatihan bayi tabung, namun kami rasa pengalaman tersebut belum cukup jadi kami masih terus akan mengirim dan melakukan kerja sama luar negeri untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kualitas tenaga medis kita” Tutur dr.Syamsu.

Saat ini dr 19 Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia baru Rumah Sakit Pendidikan  Unhas yang beroprasi dan siap melayani pasien rawat jalan maupun rawat inap. (SAT-HUMAS UNHAS)

SUMBER : http://www.unhas.ac.id/content/rumah-sakit-unhas-hadir-dengan-fasilitas-berstandar-internasional

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

PRO-KONTRA BPJS


“Social security systems contribute not only to human security, dignity, equity and social justice, but also provide a foundation for political inclusion, empowerment and the development of democracy.” Juan Somavia.
Bisa jadi, tak banyak orang mengerti hikayat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, 8 Juli 2009, sekelompok aktivis melakukan kampanye publik-termasuk lobi ke markas tim sukses capres-cawapres-agar Sistem Jaminan Sosial Nasional menjadi agenda utama. Di tempat capres-cawapres Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto, gayung bersambut. Namun, di markas SBY-Boediono, usul itu tak digubris.
Pada pengujung lima tahun pemerintahan SBY-JK, amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) agar membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jalan di tempat. Ini jelas pelanggaran konstitusi dan amanat rakyat! Pada saat bersamaan, warga Amerika Serikat sedang eforia merayakan kemenangan Barack Obama yang mengusung reformasi jaminan kesehatan. Jika AS yang kapitalis liberal memperhatikan warganya yang miskin dan rentan melalui jaminan sosial, kenapa Indonesia yang Pancasilais tidak?
Upaya itu kemudian berlanjut di parlemen. Draf rancangan undang-undang (RUU) versi masyarakat sipil akhirnya diterima perwakilan PDI-P tanpa banyak komentar. Perwakilan Partai Demokrat yang juga hadir diam seribu bahasa. Maklum, kala itu, jaminan sosial dipandang sebelah mata. Draf tersebut lantas diambil alih menjadi hak inisiatif DPR, sekaligus diagendakan dalam Program Legislasi Nasional.
Seiring pembahasan RUU BPJS di Senayan, dua kelompok sama-sama menggugat jaminan sosial: pro dan kontra. Sejatinya SJSN dan BPJS untuk siapa? Apakah perdebatan itu sekadar kegenitan intelektual? Siapa menyuarakan kepentingan siapa?
Tirai diktator minoritas.
Menjernihkan benang kusut BPJS dapat diurai dari sisi aktor, substansi, dan implementasi kebijakan. Dari peta aktor, pro-kontra BPJS tidak banyak berubah sejak legislasi UU Nomor 40 tentang SJSN pada 2004. Jika lokus perdebatan SJSN berada di internal pemerintah, pertarungan pro-kontra BPJS meluas antarkelompok masyarakat.
Mereka yang giat mendorong jaminan sosial antara lain tokoh intelektual seperti Sulastomo dan Hasbullah Thabrany. Sejumlah aktivis dan puluhan elemen serikat buruh bergabung membentuk Komite Aksi Jaminan Sosial, menjadikan jaminan sosial tidak semata eksklusif tuntutan buruh, tetapi kepentingan semua warga negara melalui aksi May Day pada 2010 dan 2011.
Sementara kelompok yang menolak SJSN dan BPJS dikomandani mantan menteri kesehatan, yang sekarang menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Siti Fadilah Supari. PT Jamsostek adalah satu di antara empat BUMN yang paling tegas menolak BPJS. Posisi pemerintah, dari Presiden hingga penggawanya, setali tiga uang. Kalangan pengusaha pun berdalih terbebani biaya produksi.
Dewan Kesehatan Rakyat, Institute for Global Justice, dan Hizbut Tahrir Indonesia adalah pendatang baru yang menolak BPJS dengan menggugat SJSN melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sementara wakil rakyat di Senayan yang semestinya menyerap dan memasak aspirasi rakyat justru berposisi sebagai penggembira, menanti sinyal dari Istana dan ikut ke mana arah angin berembus.
Hakikatnya, jaminan sosial merupakan upaya negara melakukan redistribusi keadilan dan kesejahteraan melalui asuransi sosial atau pajak. Jika menggunakan asuransi sosial, risiko seseorang apabila sewaktu-waktu sakit, kecelakaan, atau meninggal ditanggung dengan solidaritas bersama melalui iuran. Jika menggunakan pajak, yang kaya menyubsidi yang miskin untuk meminimalisasi kesenjangan.
Oleh karena itu, bentuk kelembagaan harus nirlaba agar masyarakat sebagai peserta mendapat manfaat sebesar-besarnya, bukan BUMN yang profit-oriented seperti sekarang. Basis moral pendukung BPJS tak lain, negara kok tidak hadir melindungi warganya secara aktif, tetapi membiarkan mereka menanggung risiko sosial sendiri akibat kegagalan pasar. Kebijakan residual, perlindungan minimal terhadap warga dengan peran negara pasif, senantiasa dilanggengkan.
Celakanya, mereka yang menolak BPJS tak bisa memberikan argumentasi memadai selain slogan dan retorika, seperti SJSN tidak menyejahterakan rakyat atau SJSN pro-asing. Umumnya mereka berdalih, lha, namanya jaminan, ya, harus dijamin seluruhnya oleh negara! Sebuah argumen yang lebih menggunakan “rasa” ketimbang penalaran subtantif. Padahal, jaminan sosial bukan bantuan sosial ala Jamkesmas, melainkan instrumen untuk mengelola kegagalan pasar dan ketidakpastian global.
Dari sisi implementasi kebijakan, perdebatan berkutat pada ayam atau telur yang lebih dulu. Pemerintah senantiasa berlindung di balik asumsi beban fiskal tidak memadai dan ketidaksiapan infrastruktur. Uniknya, reformasi jaminan sosial di AS yang digaungkan sejak Roosevelt dapat diimplementasikan Obama dalam kondisi AS terempas krisis ekonomi 2007.
Lebih celaka lagi, praktik jaminan sosial justru dijadikan alat kendali politik negara atas sektor swasta (Dinna Wisnu, 2007). Dengan label BUMN, secara politik dapat dikontrol sekaligus memerankan fungsi investasi dan mesin pencari uang. Simbiosis mutualisme antara pimpinan negara dan birokrat (sharing of safe haven between bureaucrats and state leaders) masih menjadi tradisi. Dominasi perwakilan pemerintah dalam komposisi Dewan Jaminan Sosial Nasional merupakan wajah lain kontrol politik pemerintah.
Bukan rahasia, BUMN adalah penyedia dana nonbudgeter bagi penguasa. Aset keempat badan pengelola, yakni Jamsostek, Askes, Taspen, dan Asabri, sekitar Rp 200 triliun merupakan kue manis bagi mereka yang lapar bak burung nazar. Dalam perspektif ekonomi politik, perilaku politik predator berupa transaksi di kalangan elite untuk uang dan kekuasaan kian menjadi kanker kronis. Apa yang ditransaksikan jauh dari kepentingan rakyat.

Politik redistribusi.
Peter R Orszag dalam tulisannya, “How Health Care Can Save or Sink America: the Case for Reform and Fiscal Sustainability” (Foreign Affairs, Juli/Agustus, 2011), mengungkapkan, kondisi fiskal Negeri Paman Sam bergantung pada bagaimana negara membatasi biaya layanan kesehatan. Namun, menurut mantan Direktur Badan Anggaran Kongres AS yang pernah menjadi pejabat teras Gedung Putih itu, reformasi yang digaungkan Obama merupakan langkah maju yang benar dan implementasinya harus ditekankan pada kualitas ketimbang kuantitas pelayanan.
Tatkala AS dirundung persoalan rentang usia penduduknya, sebagian besar warganya menua sehingga produktivitas ekonomi menurun dan layanan kesehatan meningkat, Indonesia justru dalam posisi sebaliknya. Ibarat durian runtuh, Indonesia mujur mendapat bonus demografi, tren penduduknya berada pada usia produktif hingga 2050. Bedanya, Obama sigap merespons fakta dan menurunkannya menjadi kebijakan, sementara dua periode pemerintahan SBY, Indonesia masih jalan di tempat.
Jaminan sosial semestinya menjadi pintu politik redistribusi keadilan dan kesejahteraan sosial, peluang menanam investasi untuk masa depan negara yang kuat. Mantan Direktur ILO Juan Somavia (2003) menegaskan, sistem jaminan sosial yang didesain dengan baik tidak hanya menghasilkan manfaat sosial, meningkatkan performa pembangunan ekonomi sebagai jalan menuju kemakmuran, tetapi juga keunggulan komparatif sebuah negara dalam kompetisi global.

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

RUMAH SAKIT DENGAN KONSEP HOTEL DI SINGAPURA


konsep rumah sakit seperti hotel yang ada di Singapura ini ternaya menjadi bahan topik berita di media, mengapa demikian. Karena konsep rumah sakit ini benar-benar seperti di Hotel dimana pelayanannya benar-benar seperti saat di Hotel. Tentunya anda sudah tahu juga nama Rumah Sakit yang ada di Singapura ini yaitu Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena Hospital Singapura ini baru berdiri 1 Juli 2012. Dilengkapi dengan 333 kamar tidur single bed termasuk kamar ICU dan juga isolasi, ruang operasi hybrid dan juga berbagai dokter spesialis untuk membantu diagnosis secara cepat.

Unik Rumah Sakit Dengan Konsep Hotel di Singapura, ini terletak di pusat medis jantung kota Singapura yang menggabungkan berbagai jasa pelayanan perawatan. Rumah sakit ini berdampingan dengan berbagai mal. Konsep single bed digunakan untuk menjaga privasi pasien secara total, meningkatkan keamanan dan kenyamanan serta mengurangi risiko kontaminasi silang antar pasien. Harga untuk kamar ini adalah $578 Dollar Singapura atau setara dengan Rp 4.630.000 bila di uangkan Indonesia.

Ruang Operasi “Hybrid” terdapat alat C-arm yang bisa mendeteksi sampai ke jaringan, pembuluh darah dan juga tulang sehingga membantu dokter mengetahui apa penyakitnya dan menentukan tindakan apa yang dibutuhkan. Unik Rumah Sakit Dengan Konsep Hotel di Singapura, teknologi ini benar-benar sangat membantu dalam kasus-kasus penyakit yang sangat susah untuk di obati, kalau di Indonesia alat ini belum ada dirumah sakit yang besar di Indonesia, tentunya alat ini tidak begitu murah untuk didapat loh.

Unik Rumah Sakit Dengan Konsep Hotel di Singapura, terdapat 40 kamar perawatan intensif yang terletak di lantai 3 dan 4. Di dalam ruang ICU ini dilengkapi pula dengan alat dialisis (cuci darah) serat layar yang terhubung dengan semua alat di dalam ruangan sehingga bisa dijadikan rekam medis, sungguh luar biasa yang diberikan oleh rumah sakit ini untuk pasiennya. Bagaimana menurut anda bila dibandingkan dengan rumah sakit di Indonesia, tentunya anda sendiri tahu bagaimanakan.
Unik-Rumah-Sakit-Dengan-Konsep-Hotel-di-Singapura-depan

Unik-Rumah-Sakit-Dengan-Konsep-Hotel-di-Singapura1

Categories: Kesehatan | Tinggalkan komentar

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 6 pengikut lainnya.

Hours & Info

1-202-555-1212
Lunch: 11am - 2pm
Dinner: M-Th 5pm - 11pm, Fri-Sat:5pm - 1am

Blog di WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.